Bupati Kulonprogo prihatin, program dinas amburadul
Jum'at, 25 Januari 2013 - 13:27 WIB
Bupati Kulonprogo prihatin, program dinas amburadul
A
A
A
Sindonews.com - Buruknya program yang dibuat oleh dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo membuat bupati prihatin. Ini bisa dilihat dari banyaknya program yang baru selesai diakhir tahun.
Buruknya kinerja ditingkat dinas membuat Bupati Kulonprogo gerah, makanya mulai tahun ini bupati mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) membuat program terencana.
"Sekarang semua dinas/SKPD wajib membuat program terencana," kata Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki, Jumat (25/1/2013).
Dia mengatakan, dinas bukannya tak punya program sama sekali. Namun program itu tidak dijabatkan secara detail pelaksanaannya. Padahal, program yang digariskan mengacu RPJM bisa diselesaikan di awal maupun pertengahan tahun.
Saat ini, dinas lebih suka mengulur waktu dengan melaksanakan program di akhir tahun.
"Akhirnya kan program ada yang tidak selesai, atau kalau pun selesai hasilnya tidak bisa maksimal," katanya.
Menurut dia, keluhan bupati paling banyak dialamatkan ke DPU yang mengurus pembangunan infrastruktur.
Keterlambatan kerja DPU menjadi perhatian khusus masyarakat. Karena itu, DPU diminta memperbaiki kinerjanya.
Buruknya kinerja ditingkat dinas membuat Bupati Kulonprogo gerah, makanya mulai tahun ini bupati mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) membuat program terencana.
"Sekarang semua dinas/SKPD wajib membuat program terencana," kata Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki, Jumat (25/1/2013).
Dia mengatakan, dinas bukannya tak punya program sama sekali. Namun program itu tidak dijabatkan secara detail pelaksanaannya. Padahal, program yang digariskan mengacu RPJM bisa diselesaikan di awal maupun pertengahan tahun.
Saat ini, dinas lebih suka mengulur waktu dengan melaksanakan program di akhir tahun.
"Akhirnya kan program ada yang tidak selesai, atau kalau pun selesai hasilnya tidak bisa maksimal," katanya.
Menurut dia, keluhan bupati paling banyak dialamatkan ke DPU yang mengurus pembangunan infrastruktur.
Keterlambatan kerja DPU menjadi perhatian khusus masyarakat. Karena itu, DPU diminta memperbaiki kinerjanya.
(ysw)
