PKB dukung ibu kota dipindah dari Jakarta
Senin, 21 Januari 2013 - 10:59 WIB
PKB dukung ibu kota dipindah dari Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar DKI Jakarta berbagi beban dengan daerah lain melalui sistem pembagian pusat ibu kota.
Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri mengatakan, problem Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sudah tidak memungkinkan, karena masalahnya terlalu kompleks dan rumit. Banyak pakar ahli menyatakan persoalan Jakarta tidak mudah diurai, mulai dari soal banjir, kemacetan lalu lintas, polusi, kepadatan penduduk, termasuk masalah kesenjangan sosial.
"Semua masalah ini tak mudah diurai. Bahkan pejabat otoritas DKI Jakarta menyatakan banjir tak mungkin diatasi sampai nol," ujar Hanif di Jakarta, Senin (21/1/2013).
Ketua Umum DKN Garda Bangsa ini menambahkan, persoalan-persoalan kompleks membuat Jakarta menjadi kota tidak manusiawi bagi kebanyakan orang. Padahal pada saat bersamaan banyak masyarakat menjadikan Jakarta sebagai tumpuan harapan meningkatkan kualitas hidup.
"Jakarta jadi kota ironis antara tumpukan masalah sosial dan harapan perbaikan hidup. Ini tidak lain karena Jakarta dijadikan pusat segala hal. Politik, pemerintahan, bisnis, keuangan, industri, pendidikan, dan banyak hal strategis lain numpuk di Jakarta," terangnya.
Hanif menegaskan, bagi kebanyakan orang, Jakarta hanya ramah bagi mereka yang berkantong tebal namun tidak manusiawi bagi masyarakat miskin.
"Intinya harus ada solusi berupa pemindahan ibu kota. Kekuasaan Jakarta perlu dibagi ke daerah lain agar terjadi pemerataan kemakmuran, sekaligus mengurangi beban masalah di Jakarta," ungkapnya.
Hanif menilai langkah paling ideal adalah menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis semacam New York. Adapun fungsi-fungsi lainnya seperti pemerintahan, politik, pendidikan dan sebagainya bisa dipindah ke daerah lain, baik daerah yang dekat maupun jauh.
"Yang pasti rezim pemerintahan yang bisa memindah ataupun memilah ibu kota akan tercatat di buku sejarah bangsa di kemudian hari," pungkasnya.
Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri mengatakan, problem Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sudah tidak memungkinkan, karena masalahnya terlalu kompleks dan rumit. Banyak pakar ahli menyatakan persoalan Jakarta tidak mudah diurai, mulai dari soal banjir, kemacetan lalu lintas, polusi, kepadatan penduduk, termasuk masalah kesenjangan sosial.
"Semua masalah ini tak mudah diurai. Bahkan pejabat otoritas DKI Jakarta menyatakan banjir tak mungkin diatasi sampai nol," ujar Hanif di Jakarta, Senin (21/1/2013).
Ketua Umum DKN Garda Bangsa ini menambahkan, persoalan-persoalan kompleks membuat Jakarta menjadi kota tidak manusiawi bagi kebanyakan orang. Padahal pada saat bersamaan banyak masyarakat menjadikan Jakarta sebagai tumpuan harapan meningkatkan kualitas hidup.
"Jakarta jadi kota ironis antara tumpukan masalah sosial dan harapan perbaikan hidup. Ini tidak lain karena Jakarta dijadikan pusat segala hal. Politik, pemerintahan, bisnis, keuangan, industri, pendidikan, dan banyak hal strategis lain numpuk di Jakarta," terangnya.
Hanif menegaskan, bagi kebanyakan orang, Jakarta hanya ramah bagi mereka yang berkantong tebal namun tidak manusiawi bagi masyarakat miskin.
"Intinya harus ada solusi berupa pemindahan ibu kota. Kekuasaan Jakarta perlu dibagi ke daerah lain agar terjadi pemerataan kemakmuran, sekaligus mengurangi beban masalah di Jakarta," ungkapnya.
Hanif menilai langkah paling ideal adalah menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis semacam New York. Adapun fungsi-fungsi lainnya seperti pemerintahan, politik, pendidikan dan sebagainya bisa dipindah ke daerah lain, baik daerah yang dekat maupun jauh.
"Yang pasti rezim pemerintahan yang bisa memindah ataupun memilah ibu kota akan tercatat di buku sejarah bangsa di kemudian hari," pungkasnya.
(san)
