Masalah banjir Jakarta jangan dipolitisasi
Kamis, 17 Januari 2013 - 17:21 WIB
Masalah banjir Jakarta jangan dipolitisasi
A
A
A
Sindonews.com - Menterti Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pulhukam) Djoko Suyanto meminta agar debat dan politisasi bencana banjir yang melanda DKI Jakarta segera dihentikan. Kondisi itu harus digantikan oleh rasa empati, solidaritas dan gotong-royong.
"Dalam kondisi seperti ini, beban berat apapun bisa kita pikul bersama," ajak Djoko Suyanto di Jakarta, Kamis (17/1/2013).
Menurutnya, penanganan bencana banjir di Jakarta saat ini menggunakan paradigma baru keamanan. Karenanya, jajaran TNI, Polri, serta Basarnas diperintahkan untuk ikut turun tangan.
Saat ini pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, dan Kabasarnas untuk mengerahkan tambahan kendaraan-kendaraan besar dan perahu karet guna mengevakuasi warga yang terjebak di titik-titik banjir paling parah di Jakarta.
"Warga bisa memanfaatkannya sampai ke tempat-tempat tertentu dimana kendaraan umum bisa digunakan untuk meneruskan perjalanan atau pulang dan berkumpul dengan keluarga," ujarnya.
Pengerahan ini, kata dia, sebagai wujud paradigma baru keamanan. "Human security atau dalam keadaan kebencanaan ini, maka fokus dan prioritas utama dari layanan keamanan untuk kemaslahatan pubik dapat diimplementasikan," tutur Djoko.
Operasi bantuan kepada Pemerintah Provinsi DKI ini, tambahnya, untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang terjadi dan meredakannya. Sehingga, kesulitan yang dialami warga bisa segera diatasi.
"Dalam kondisi seperti ini, beban berat apapun bisa kita pikul bersama," ajak Djoko Suyanto di Jakarta, Kamis (17/1/2013).
Menurutnya, penanganan bencana banjir di Jakarta saat ini menggunakan paradigma baru keamanan. Karenanya, jajaran TNI, Polri, serta Basarnas diperintahkan untuk ikut turun tangan.
Saat ini pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, dan Kabasarnas untuk mengerahkan tambahan kendaraan-kendaraan besar dan perahu karet guna mengevakuasi warga yang terjebak di titik-titik banjir paling parah di Jakarta.
"Warga bisa memanfaatkannya sampai ke tempat-tempat tertentu dimana kendaraan umum bisa digunakan untuk meneruskan perjalanan atau pulang dan berkumpul dengan keluarga," ujarnya.
Pengerahan ini, kata dia, sebagai wujud paradigma baru keamanan. "Human security atau dalam keadaan kebencanaan ini, maka fokus dan prioritas utama dari layanan keamanan untuk kemaslahatan pubik dapat diimplementasikan," tutur Djoko.
Operasi bantuan kepada Pemerintah Provinsi DKI ini, tambahnya, untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang terjadi dan meredakannya. Sehingga, kesulitan yang dialami warga bisa segera diatasi.
(lns)
