Banjir, Kadis PU cuma bisa minta uang!
Kamis, 17 Januari 2013 - 09:00 WIB
Banjir, Kadis PU cuma bisa minta uang!
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta dinilai bagai parasit yang hanya bisa meminta, tanpa menujukkan aksi nyata membereskan berbagai persoalan khususnya banjir.
Hal itu dinyatakan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Priyya Ramadhani. Menurutnya, Kepala Dinas PU Ery Basworo tak bisa berkutik menghadapi permasalahan banjir yang ada.
"Sedikit-sedikit minta uang, apa dia hanya bisa itu?. Kemana saja dia, sudah 5 tahun di pemda tak berubah," jelas Priyya kepada Sindonews, Kamis (17/1/2013).
Priyya menjelaskan, sebenarnya anggaran yang dimiliki Pemda DKI cukup untuk menangani permasalahan banjir yang ada di Ibukota ini. Namun, kemauan dan tindakan Dinas PU lah yang diniliai tak ada.
"Enggak ada anggaran bagaimana, dana Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) 2011 DKI saja Rp8 triliun, ya bisa lah," tegasnya.
Maka itu, pihaknya menyarankan Dinas PU untuk mengaudit sistem drainase yang ada di DKI Jakarta. Dengan begitu, lanjutnya, akan terdeteksi mana drainase yang bermasalah dan tidak.
"Harus diaudit, jangan tidak mau, Ery harus kerja transparan, jangan cuma bisa minta uang. Audit itu kan bisa mengetahui, mana drainase yang dibuat sejak tahun 70-an, mana yang 80-an. Lantas yang baru bagaimana pemeliharaannya, saya tak yakin mereka (Dinas PU) melakukan pemeliharaan dengan baik," kesalnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, yang seharusnya telah menuntaskan masalah genangan air di jalan protokol selesai sejak tahun 2011 lalu. Namun, anggaran yang ada banyak menjadi pertanyaan DPRD, karena dinilai tak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Hal itu dinyatakan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Priyya Ramadhani. Menurutnya, Kepala Dinas PU Ery Basworo tak bisa berkutik menghadapi permasalahan banjir yang ada.
"Sedikit-sedikit minta uang, apa dia hanya bisa itu?. Kemana saja dia, sudah 5 tahun di pemda tak berubah," jelas Priyya kepada Sindonews, Kamis (17/1/2013).
Priyya menjelaskan, sebenarnya anggaran yang dimiliki Pemda DKI cukup untuk menangani permasalahan banjir yang ada di Ibukota ini. Namun, kemauan dan tindakan Dinas PU lah yang diniliai tak ada.
"Enggak ada anggaran bagaimana, dana Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) 2011 DKI saja Rp8 triliun, ya bisa lah," tegasnya.
Maka itu, pihaknya menyarankan Dinas PU untuk mengaudit sistem drainase yang ada di DKI Jakarta. Dengan begitu, lanjutnya, akan terdeteksi mana drainase yang bermasalah dan tidak.
"Harus diaudit, jangan tidak mau, Ery harus kerja transparan, jangan cuma bisa minta uang. Audit itu kan bisa mengetahui, mana drainase yang dibuat sejak tahun 70-an, mana yang 80-an. Lantas yang baru bagaimana pemeliharaannya, saya tak yakin mereka (Dinas PU) melakukan pemeliharaan dengan baik," kesalnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, yang seharusnya telah menuntaskan masalah genangan air di jalan protokol selesai sejak tahun 2011 lalu. Namun, anggaran yang ada banyak menjadi pertanyaan DPRD, karena dinilai tak sesuai dengan kenyataan yang ada.
(rsa)
