RSBI dihapus, awas pungli!
Rabu, 09 Januari 2013 - 19:39 WIB
RSBI dihapus, awas pungli!
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Sarang Lidi (Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan) meminta Pemda DIY panggil para pengelola Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) maupun Sekolah Berstandar Internasional (SBI).
Pemanggilan tersebut untuk memastikan tidak adanya aksi pungutan liar pasca dihapuskannya keberadaan status RSBI dan SBI oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dikawatirkan, ketika pada masa transisi pengimplementasian penghapusan status tersebut dimanfaatkan oleh oknum sekolah.
"Karena belum ada petunjuk pelaksanaannya, bukan tidak mungkin ada sekolah tetap memanfaatkan status tersebut untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa," tandas Koordinator Sarang Lidi Yogyakarta Yuliani usai berdialog dengan DPRD DIY, Rabu (9/1/2013).
Pemda DIY diharapkan untuk meminta informasi kepastian penggunaan dana dari pungutan yang dilakukan kepada orang tua siswa. Diharapkan dilakukan pendalaman dari penjelasan yang diberikan sekolah, karena sering kali pungutan dilakukan dengan memakai topeng peningkatan kualitas pembelajaran.
"Sudah ada subsidi sehingga harus dipastikan peruntukan dari pungutan-pungutan yang dilakukan atas nama status taraf internasional tersebut," tandasnya.
Terpisah Anggota Komisi A DPRD DIY Arif Noor Hartanto mendukung aspirasi dari masyarakat tersebut. Menurutnya, menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi, sudah seharusnya Pemda DIY mengumpulkan para pengelola sekolah yang sudah memiliki status SBI maupun RSBI.
"Pungutan ini harus dijelaskan dan diketahui perincian penggunaannya," tandas Politikus PAN tersebut.
Ketika pungutan yang dilakukan benar-benar memiliki arti penting untuk pembelajaran, maka pemerintah daerah harus memikirkan keberadaan dana tersebut.
Bahkan jika dimungkinkan pemerintah daerah memberikan subsidi untuk kebutuhan dana yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran tersebut.
Pemanggilan tersebut untuk memastikan tidak adanya aksi pungutan liar pasca dihapuskannya keberadaan status RSBI dan SBI oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dikawatirkan, ketika pada masa transisi pengimplementasian penghapusan status tersebut dimanfaatkan oleh oknum sekolah.
"Karena belum ada petunjuk pelaksanaannya, bukan tidak mungkin ada sekolah tetap memanfaatkan status tersebut untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa," tandas Koordinator Sarang Lidi Yogyakarta Yuliani usai berdialog dengan DPRD DIY, Rabu (9/1/2013).
Pemda DIY diharapkan untuk meminta informasi kepastian penggunaan dana dari pungutan yang dilakukan kepada orang tua siswa. Diharapkan dilakukan pendalaman dari penjelasan yang diberikan sekolah, karena sering kali pungutan dilakukan dengan memakai topeng peningkatan kualitas pembelajaran.
"Sudah ada subsidi sehingga harus dipastikan peruntukan dari pungutan-pungutan yang dilakukan atas nama status taraf internasional tersebut," tandasnya.
Terpisah Anggota Komisi A DPRD DIY Arif Noor Hartanto mendukung aspirasi dari masyarakat tersebut. Menurutnya, menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi, sudah seharusnya Pemda DIY mengumpulkan para pengelola sekolah yang sudah memiliki status SBI maupun RSBI.
"Pungutan ini harus dijelaskan dan diketahui perincian penggunaannya," tandas Politikus PAN tersebut.
Ketika pungutan yang dilakukan benar-benar memiliki arti penting untuk pembelajaran, maka pemerintah daerah harus memikirkan keberadaan dana tersebut.
Bahkan jika dimungkinkan pemerintah daerah memberikan subsidi untuk kebutuhan dana yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran tersebut.
(ysw)
