Pengelolaan keamanan laut masih overlapping
Rabu, 09 Januari 2013 - 08:16 WIB
Pengelolaan keamanan laut masih overlapping
A
A
A
Sindonews.com – Upaya menjaga keamanan wilayah maritim oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), masih terkendala keterbatasan armada kapal dan sinergitas antar institusi yang memunyai kewenangan hukum di laut.
Meski demikian, berbagai operasi yang dijalankan diklaim berhasil menekan tingkat pelanggaran hukum di laut. Menurut Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto, jumlah kapal yang dimiliki Bakorkamla saat ini masih tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan luas wilayah laut dan ancaman kejahatan yang mungkin muncul.
Untuk menyiasatinya, pihaknya mencoba dengan mengefektifkan unsur stakeholder yang lain. Untuk diketahui, saat ini Bakorkamla memiliki sekitar 18 kapal dengan ukuran kecil, kelas katamran dan rigrid inflatable boad.
Bakorkamla telah memesan dua unit kapal patrol dengan ukuran lebih besar, ukuran 48 meter dari industri galangan kapal PT Palindo Marine Shipyard di Batam.
"Kalau dibandingkan dengan luas lautan kita, ya kurang banyak," katanya Rabu (9/1/2013).
Bambang menuturkan, meski upaya untuk mewujudkan soliditas antar stakeholder telah dilakukan, namun selama ini unsur-unsur tersebut masih sering berjalan sendiri-sendiri. Karenanya, agar pengamanan menjadi lebih efektif, diharapkan ada suatu wadah mengenai hal ini.
“Kita sedang mengarah ke sana. Ini sudah ada dari pejabatnya dan mereka menyadari dan memahami bahwa kita harus sharing dan kembali pada efisiensi, bisa terjadi penghematan,” ujarnya.
Idealnya, lanjut Bambang, ke depan dibentuk single agency multi function sebagaimana yang sudah banyak dilakukan negara-negara maju untuk meningkatkan keamanan laut. Dalam wadah ini diisi oleh perwakilan berbagai instansi yang memiliki kewenangan hukum di laut, seperti TNI AL, Polair, Bea Cukai, Imigrasi, KKP, Perhubungan dan lainnya.
“Tidak terjadi tumpang tindih (selama ini), hanya overlapping,” ungkap dia.
Meski demikian, berbagai operasi yang dijalankan diklaim berhasil menekan tingkat pelanggaran hukum di laut. Menurut Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto, jumlah kapal yang dimiliki Bakorkamla saat ini masih tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan luas wilayah laut dan ancaman kejahatan yang mungkin muncul.
Untuk menyiasatinya, pihaknya mencoba dengan mengefektifkan unsur stakeholder yang lain. Untuk diketahui, saat ini Bakorkamla memiliki sekitar 18 kapal dengan ukuran kecil, kelas katamran dan rigrid inflatable boad.
Bakorkamla telah memesan dua unit kapal patrol dengan ukuran lebih besar, ukuran 48 meter dari industri galangan kapal PT Palindo Marine Shipyard di Batam.
"Kalau dibandingkan dengan luas lautan kita, ya kurang banyak," katanya Rabu (9/1/2013).
Bambang menuturkan, meski upaya untuk mewujudkan soliditas antar stakeholder telah dilakukan, namun selama ini unsur-unsur tersebut masih sering berjalan sendiri-sendiri. Karenanya, agar pengamanan menjadi lebih efektif, diharapkan ada suatu wadah mengenai hal ini.
“Kita sedang mengarah ke sana. Ini sudah ada dari pejabatnya dan mereka menyadari dan memahami bahwa kita harus sharing dan kembali pada efisiensi, bisa terjadi penghematan,” ujarnya.
Idealnya, lanjut Bambang, ke depan dibentuk single agency multi function sebagaimana yang sudah banyak dilakukan negara-negara maju untuk meningkatkan keamanan laut. Dalam wadah ini diisi oleh perwakilan berbagai instansi yang memiliki kewenangan hukum di laut, seperti TNI AL, Polair, Bea Cukai, Imigrasi, KKP, Perhubungan dan lainnya.
“Tidak terjadi tumpang tindih (selama ini), hanya overlapping,” ungkap dia.
(stb)
