Deep tunnel, mampu atasi banjir dan macet ?
Jum'at, 04 Januari 2013 - 07:48 WIB
Deep tunnel, mampu atasi banjir dan macet ?
A
A
A
Sindonews.com – Berbagai cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang dibawah pimpinan Jokowi-Ahok, untuk mengatasi banjir dan kemacetan yang sudah menjadi langganan Ibu Kota.
Dari membuat armada pengakutan massal, relokasi warga yang tinggal di bantaran kali, hingga pembuatan deep tunnel yang menghabiskan dana hingga Rp16 triliun.
Menurut Slamet Daroyani pengamat perkotaan, kebijakan Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta, yang akan merelokasi warga bantaran kali, membuat moda angkutan massal hingga membangun deep tunnel sah-sah saja dilakukan.
“Namun, Pemprov juga harus bijak dalam mengambil keputusan tersebut,” kata Slamet Daroyani belum lama ini.
Ia mengatakan, selain mengambil kebijakan dengan melakukan pembangunan, Pemprov juga harus melakukan komunikasi aktif terhadap pemerintah daerah, yang menjadi penyyangga Ibu Kota. Seperti Banten dan Jawa Barat.
“Tidak hanya melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota. Untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang menjadi langganan Ibu Kota, Pemprov DKI juga bisa melakukan kordinasi atau komunikasi dengan Pemerintah Pusat,” katanya.
Slamet mengaku, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian memiliki andil, untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang kerap kali terjadi di Jakarta.
“Permasalahan Jakarta tidak hanya bisa diatasi oleh Pemprov DKI Jakrata saja, namun butuh dukungan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota,” tegasnya.
Dari membuat armada pengakutan massal, relokasi warga yang tinggal di bantaran kali, hingga pembuatan deep tunnel yang menghabiskan dana hingga Rp16 triliun.
Menurut Slamet Daroyani pengamat perkotaan, kebijakan Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta, yang akan merelokasi warga bantaran kali, membuat moda angkutan massal hingga membangun deep tunnel sah-sah saja dilakukan.
“Namun, Pemprov juga harus bijak dalam mengambil keputusan tersebut,” kata Slamet Daroyani belum lama ini.
Ia mengatakan, selain mengambil kebijakan dengan melakukan pembangunan, Pemprov juga harus melakukan komunikasi aktif terhadap pemerintah daerah, yang menjadi penyyangga Ibu Kota. Seperti Banten dan Jawa Barat.
“Tidak hanya melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota. Untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang menjadi langganan Ibu Kota, Pemprov DKI juga bisa melakukan kordinasi atau komunikasi dengan Pemerintah Pusat,” katanya.
Slamet mengaku, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian memiliki andil, untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang kerap kali terjadi di Jakarta.
“Permasalahan Jakarta tidak hanya bisa diatasi oleh Pemprov DKI Jakrata saja, namun butuh dukungan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota,” tegasnya.
(stb)
