Politikus Kebon Sirih tak sensitif
Kamis, 03 Januari 2013 - 13:55 WIB
Politikus Kebon Sirih tak sensitif
A
A
A
Sindonews.com - Penggantian lima unit bus operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta awal tahun baru 2013 menuai kritikan. Politikus Kebon Sirih itu, dinilai mementingkan kebutuhan pribadi ketimbang umum.
"Menurut saya kurang etis saja. Harusnya anggota DPRD itu fokusnya lebih tanggap untuk segala kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat," kata Pengamat Transportasi Edie Toet Hendratmo saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Sebagai wakil warga DKI, para politikus Kebon Sirih itu harus lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun yang terlihat sebaliknya. "(Anggota Dewan) harus bisa lebih sensitif. Jangan mengambil haknya rakyat. Sensitifitasnya rendah," tukasnya.
Sebelumnya diketahui, awal tahun 2013 ini DPRD DKI mendapatkan lima unit bus operasional baru untuk menggantikan lima unit yang lama. Bus yang lama sudah dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.
Lima unit bus baru itu sudah diterima oleh bagian rumah tangga DPRD DKI Jakarta awal tahun ini. Bus tersebut diakui merupakan fasilitas untuk menunjang kinerja anggota DPRD.
"Menurut saya kurang etis saja. Harusnya anggota DPRD itu fokusnya lebih tanggap untuk segala kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat," kata Pengamat Transportasi Edie Toet Hendratmo saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Sebagai wakil warga DKI, para politikus Kebon Sirih itu harus lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun yang terlihat sebaliknya. "(Anggota Dewan) harus bisa lebih sensitif. Jangan mengambil haknya rakyat. Sensitifitasnya rendah," tukasnya.
Sebelumnya diketahui, awal tahun 2013 ini DPRD DKI mendapatkan lima unit bus operasional baru untuk menggantikan lima unit yang lama. Bus yang lama sudah dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.
Lima unit bus baru itu sudah diterima oleh bagian rumah tangga DPRD DKI Jakarta awal tahun ini. Bus tersebut diakui merupakan fasilitas untuk menunjang kinerja anggota DPRD.
(san)
