KJS dinilai banyak memiliki kekurangan
Senin, 17 Desember 2012 - 16:09 WIB
KJS dinilai banyak memiliki kekurangan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada awal 2013 sebagai alat untuk memudahkan warga tidak mampu berobat di rumah sakit umum daerah, dan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Namun, program kesehatan Jakarta baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) tersebut dinilai memiliki banyak kekurangan ketimbang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pada masa kepemerintahan DKI Jakarta sebelumnya yang dinilai masih lebih baik.
"Kalau Jamkesda kan satu kepala keluarga satu, jadi anggota keluarga yang lain ga ngurus juga gapapa. Kan kalo dia kerja, atau kuliah kaya saya, susah buat ngurusnya," ujar Rinaldy (22), salah seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jakarta, kepada Sindonews, Senin (17/12/2012).
Warga RT 008/08, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, ini menambahkan, pada tiga bulan yang lalu, salah satu tetangga rumahnya harus di rawat di rumah sakit swasta yang terbilang cukup mahal. Melalui Jamkesda, RS Swasta yang terletak di kawasan Mangga besar tersebut, membebaskan seluruh biaya pengobatan.
"Kemarin sekitar bulan September, tetangga saya sakit dan harus dirawat. Dia pakai Jamkesda. Kalau enggak salah biayanya di atas Rp50.000.000, digratisin sama rumah sakit," tambahnya.
Lebih jauh, dia mempertanyakan, hingga saat ini belum ada salah satu warga di sekitar rumahnya yang mendapatkan kartu sehat. Hal itulah yang kemungkinan membuat warga enggan untuk berobat. "Sampe sekarang aja, mana ada warga di sini yang dapat kartu sehat. Gimana mereka mau berobat," tukasnya.
Berdasarkan informasi yang ada, ketentuan Jamkesda bisa mengcover biaya hingga Rp100.000.000. Dan hingga saat ini, belum ada kejelasan berapa nominal yang ditanggung oleh KJS.
Namun, program kesehatan Jakarta baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) tersebut dinilai memiliki banyak kekurangan ketimbang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pada masa kepemerintahan DKI Jakarta sebelumnya yang dinilai masih lebih baik.
"Kalau Jamkesda kan satu kepala keluarga satu, jadi anggota keluarga yang lain ga ngurus juga gapapa. Kan kalo dia kerja, atau kuliah kaya saya, susah buat ngurusnya," ujar Rinaldy (22), salah seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jakarta, kepada Sindonews, Senin (17/12/2012).
Warga RT 008/08, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, ini menambahkan, pada tiga bulan yang lalu, salah satu tetangga rumahnya harus di rawat di rumah sakit swasta yang terbilang cukup mahal. Melalui Jamkesda, RS Swasta yang terletak di kawasan Mangga besar tersebut, membebaskan seluruh biaya pengobatan.
"Kemarin sekitar bulan September, tetangga saya sakit dan harus dirawat. Dia pakai Jamkesda. Kalau enggak salah biayanya di atas Rp50.000.000, digratisin sama rumah sakit," tambahnya.
Lebih jauh, dia mempertanyakan, hingga saat ini belum ada salah satu warga di sekitar rumahnya yang mendapatkan kartu sehat. Hal itulah yang kemungkinan membuat warga enggan untuk berobat. "Sampe sekarang aja, mana ada warga di sini yang dapat kartu sehat. Gimana mereka mau berobat," tukasnya.
Berdasarkan informasi yang ada, ketentuan Jamkesda bisa mengcover biaya hingga Rp100.000.000. Dan hingga saat ini, belum ada kejelasan berapa nominal yang ditanggung oleh KJS.
(san)
