Kurangi kemacetan, ganjil-genap rugikan masyarakat
Rabu, 12 Desember 2012 - 09:54 WIB
Kurangi kemacetan, ganjil-genap rugikan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) menolak gagasan nomor polisi genap ganjil untuk atasi kemacetan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, gagasan itu sangat tidak realistis dan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya tidak mendukung gagasan itu.
"Terjadinya kemacetan parah di Jakarta adalah akibat tidak jelasnya konsep pemerintah dalam mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Bahkan pemerintah cenderung berpihak kepada kepentingan asing dalam mengumbar produksi kendaraan bermotor," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (12/12/2012).
Dia menambahkan, Di sisi lain pemerintah tidak peduli dengan keberadaan angkutan umum (massal). Dalam kondisi ini, pantaskah kemudian rakyat dikorbankan dengan program Jokowi. Ironisnya yang mengorbankan justru Gubernur yang dianggap sebagai pro rakyat.
"Sebagai Gubernur, Jokowi harusnya mengetahui bahwa ketidaknyamanan angkutan umumlah yang membuat warga Jakarta terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi (mobil atau motor). Seharusnya Jokowi tahu bahwa sumber kemacetan bukan hanya karena kepadatan kendaraan pribadi, tapi juga akibat jalanan umum dikuasai parkir liar dan pedagang kaki lima," katanya.
Di Jakarta, sedikitnya ada 21.500 titik yg dikuasai parkir liar dan pedagang kali lima. Mulai dari Jatinegara, Matraman, Salemba, Cawang, Grogol, Roxi, Blok M, Cengkareng, dll. Selain itu terminal bayangan (tempat angkot ngetem) hampir di lokasi2 strategis di Jakarta juga menjadi biang kemacetan.
Menurutnya, Jokowi membenahi dulu angkutan umum yang sangat tidak memadai. Pelayanan busway saja masih sangat buruk, selain berjubel di atas jam 21.00 busway tidak berhenti di semua halte.
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta Jokowi perlu mendesak Pemerintah Pusat segera mengendalikan produksi otomotif, bila perlu melakukan moratorium.
"Sehingga Jakarta tidak menjadi lokasi "pembuangan tumpah ruah" industri otomotif asing yang sekarang ini sudah nyata-nyata membuat kesemrawutan dimana-mana," tutupnya.
"Terjadinya kemacetan parah di Jakarta adalah akibat tidak jelasnya konsep pemerintah dalam mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Bahkan pemerintah cenderung berpihak kepada kepentingan asing dalam mengumbar produksi kendaraan bermotor," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (12/12/2012).
Dia menambahkan, Di sisi lain pemerintah tidak peduli dengan keberadaan angkutan umum (massal). Dalam kondisi ini, pantaskah kemudian rakyat dikorbankan dengan program Jokowi. Ironisnya yang mengorbankan justru Gubernur yang dianggap sebagai pro rakyat.
"Sebagai Gubernur, Jokowi harusnya mengetahui bahwa ketidaknyamanan angkutan umumlah yang membuat warga Jakarta terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi (mobil atau motor). Seharusnya Jokowi tahu bahwa sumber kemacetan bukan hanya karena kepadatan kendaraan pribadi, tapi juga akibat jalanan umum dikuasai parkir liar dan pedagang kaki lima," katanya.
Di Jakarta, sedikitnya ada 21.500 titik yg dikuasai parkir liar dan pedagang kali lima. Mulai dari Jatinegara, Matraman, Salemba, Cawang, Grogol, Roxi, Blok M, Cengkareng, dll. Selain itu terminal bayangan (tempat angkot ngetem) hampir di lokasi2 strategis di Jakarta juga menjadi biang kemacetan.
Menurutnya, Jokowi membenahi dulu angkutan umum yang sangat tidak memadai. Pelayanan busway saja masih sangat buruk, selain berjubel di atas jam 21.00 busway tidak berhenti di semua halte.
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta Jokowi perlu mendesak Pemerintah Pusat segera mengendalikan produksi otomotif, bila perlu melakukan moratorium.
"Sehingga Jakarta tidak menjadi lokasi "pembuangan tumpah ruah" industri otomotif asing yang sekarang ini sudah nyata-nyata membuat kesemrawutan dimana-mana," tutupnya.
(mhd)
