Warga keluhkan pendistribusian KJS belm merata
Selasa, 11 Desember 2012 - 20:30 WIB
Warga keluhkan pendistribusian KJS belm merata
A
A
A
Sindonews.com – Terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal dilakukan. Salah satunya program Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang hingga saat ini pendistribusiannya belum merata.
Hal itu diungkapkan Khotib Maulana Ketua RT 006/011, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta.
"Tidak semua warga saya mendapatkan Kartu Jakarta Sehat, karena tahun ini masih percobaan. Tahun depan akan dimaksimalkan kembali oleh Pemprov DKI,” kata Khotib saat ditemui di rumahnya di Jalan Tanah Sereal XIII, Jakarta Barat, Selasa (11/12/2012).
Lambatnya pendistribusian KJS, bahkan dikeluhkan oleh Khotib. Karena, banyak warga masyarakat di lingkungan RT006 mempertanyakan KJS tersebut. Selain itu, Pemprov pun kurang sosialisasi mengenai KJS ini.
“Saya saja tahu mengenai program KJS dari media yang gembar-gembor, katanya bikin kartu sehat. Setelah saya cek, ya tinggal bawa foto kopi KTP sama KK ke Puskesmas mana aja," tambahnya.
Khotib juga menyayangkan, setiap pergantian gubernur, selalu saja terjadi pergantian kebijakan. Namun, dirinya bersyukur, hingga saat ini kebijakan di bidang kesehatan yang sebelumnya ada seperti Jamkesmas, Jamkesda atau Gakin masih berlaku. Jadi kendati masyarakat belum mendapatkan KJS, mereka tetap bisa berobat dengan baik.
"Tiap ganti gubernur, ganti kebijakan. Kenapa ga diterusin saja?. Tinggal diperbaiki, tidak perlu diganti-ganti. Syukurnya Jamkesmas, Jamkesda sama Gakin masih berlaku," katanya.
Hal itu diungkapkan Khotib Maulana Ketua RT 006/011, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta.
"Tidak semua warga saya mendapatkan Kartu Jakarta Sehat, karena tahun ini masih percobaan. Tahun depan akan dimaksimalkan kembali oleh Pemprov DKI,” kata Khotib saat ditemui di rumahnya di Jalan Tanah Sereal XIII, Jakarta Barat, Selasa (11/12/2012).
Lambatnya pendistribusian KJS, bahkan dikeluhkan oleh Khotib. Karena, banyak warga masyarakat di lingkungan RT006 mempertanyakan KJS tersebut. Selain itu, Pemprov pun kurang sosialisasi mengenai KJS ini.
“Saya saja tahu mengenai program KJS dari media yang gembar-gembor, katanya bikin kartu sehat. Setelah saya cek, ya tinggal bawa foto kopi KTP sama KK ke Puskesmas mana aja," tambahnya.
Khotib juga menyayangkan, setiap pergantian gubernur, selalu saja terjadi pergantian kebijakan. Namun, dirinya bersyukur, hingga saat ini kebijakan di bidang kesehatan yang sebelumnya ada seperti Jamkesmas, Jamkesda atau Gakin masih berlaku. Jadi kendati masyarakat belum mendapatkan KJS, mereka tetap bisa berobat dengan baik.
"Tiap ganti gubernur, ganti kebijakan. Kenapa ga diterusin saja?. Tinggal diperbaiki, tidak perlu diganti-ganti. Syukurnya Jamkesmas, Jamkesda sama Gakin masih berlaku," katanya.
(stb)
