Tunjangan belum cair, ribuan guru resah
Senin, 10 Desember 2012 - 19:44 WIB
Tunjangan belum cair, ribuan guru resah
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 1.300 orang lebih guru honorer non pegawai negeri sipil (PNS) dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar menuntut pencairan tunjangan fungsional. Sebab, sudah mendekati akhir tahun, tunjangan sebesar Rp250 ribu per guru per bulan tersebut tidak kunjung diberikan.
“Kita sudah menunggu lama. Namun sampai hari ini juga tidak juga dicairkan,“ ujar Arif salah seorang guru, Senin (10/12/2012).
Secara ekonomis, tunjangan fungsional sangatlah membantu. Hal itu mengingat kesejahteraan sebagian besar guru non PNS kurang layak.
Untuk setiap bulan, masih banyak tenaga pengajar non PNS yang mendapat gaji dibawah UMK. Bagi guru non PNS, kata Arif, tunjangan fungsional tersebut sangatlah berarti.
“Jika pada tahun sebelumnya (2011) hak tersebut bisa diberikan, kenapa tahun ini tidak juga diberikan,“ tanyanya.
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi, sejumlah guru non PNS mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Blitar. Mereka meminta jawaban secara langsung kepada perwakilan Kemenag.
Kepala Seksi Mapenda Kemenag Blitar Syaikhul Munif membenarkan jika tunjangan fungsional atau diistilahkan subsidi memang belum cair. Namun, semua itu bukan seluruhnya.
“Sebab ada sebagian dana yang sudah dicairkan,“ ujarnya.
Munif menjelaskan jika anggaran yang dimiliki Kemenag tidak memadai dari kebutuhan. Total anggaran keseluruhan sebesar Rp3,8 miliar. Sementara dana yang dimiliki hanya sebesar Rp195 juta lebih. Sebagai solusi, pihak Kemenag Kabupaten Blitar sudah mengusulkan ke pusat.
“Namun sampai saat ini, apa yang kita usulkan memang belum diberikan. Jadi kami mengharap untuk bersabar menunggu,“ pungkasnya menenangkan.
“Kita sudah menunggu lama. Namun sampai hari ini juga tidak juga dicairkan,“ ujar Arif salah seorang guru, Senin (10/12/2012).
Secara ekonomis, tunjangan fungsional sangatlah membantu. Hal itu mengingat kesejahteraan sebagian besar guru non PNS kurang layak.
Untuk setiap bulan, masih banyak tenaga pengajar non PNS yang mendapat gaji dibawah UMK. Bagi guru non PNS, kata Arif, tunjangan fungsional tersebut sangatlah berarti.
“Jika pada tahun sebelumnya (2011) hak tersebut bisa diberikan, kenapa tahun ini tidak juga diberikan,“ tanyanya.
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi, sejumlah guru non PNS mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Blitar. Mereka meminta jawaban secara langsung kepada perwakilan Kemenag.
Kepala Seksi Mapenda Kemenag Blitar Syaikhul Munif membenarkan jika tunjangan fungsional atau diistilahkan subsidi memang belum cair. Namun, semua itu bukan seluruhnya.
“Sebab ada sebagian dana yang sudah dicairkan,“ ujarnya.
Munif menjelaskan jika anggaran yang dimiliki Kemenag tidak memadai dari kebutuhan. Total anggaran keseluruhan sebesar Rp3,8 miliar. Sementara dana yang dimiliki hanya sebesar Rp195 juta lebih. Sebagai solusi, pihak Kemenag Kabupaten Blitar sudah mengusulkan ke pusat.
“Namun sampai saat ini, apa yang kita usulkan memang belum diberikan. Jadi kami mengharap untuk bersabar menunggu,“ pungkasnya menenangkan.
(ysw)
