Ini kebobrokan Pemkot Bekasi
Kamis, 06 Desember 2012 - 17:27 WIB
Ini kebobrokan Pemkot Bekasi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Hal itu terungkap, setelah Forum Pemuda Perumahan Kota Bekasi (FPPKB) melaporkan sejumlah kegagalan Pemkot Bekasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, kedatangan FPPKB ke Kemendagri, ternyata tidak mendapat sambutan baik dari petugas keamanan kementerian tersebut. Mereka mendapat perlakukan represif dari petugas kemanan Kemendagri.
"Kami kesini karena kami cinta Kota Bekasi. Kita melaporkan kebobrokan Kota Bekasi, karena kami tidak mau tempat tinggal kami rusak. Harusnya Mendagri menyikapi secara positif gerakan kami. Toh gerakan kami juga demi tegaknya otonomi daerah," kata Koordinator FPPKB Andi Saputan dalam rilis yang di terima SINDO, di Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Andi menjelaskan, sedikitnya ada 11 kasus yang dijadikan bahan laporan yang dilaporkan kepada Kemendagri.
"Komplit semua masalah ada. Pendidikan, kesehatan, korupsi, infastruktur, dan pelayanan publik. Semua kami sertakan bukti fisiknya semua," ucapnya.
Dia berharap, laporan kami segera direspon Mendagri dan menjadi bahan renungan Pemkot Bekasi guna melakukan perbaikan.
"Kalau bicara kepentingan, kita tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan aksi kami. Toh dari dulu kami tidak bergantung dengan pemerintah. Apalagi kalau bicara Bekasi, kita hanya pendatang di sini. Tapi apa, kami peduli, kasihan masyarakat yang lain. Yang selama ini hidup tanpa pembelaan," tandasnya.
Namun, kedatangan FPPKB ke Kemendagri, ternyata tidak mendapat sambutan baik dari petugas keamanan kementerian tersebut. Mereka mendapat perlakukan represif dari petugas kemanan Kemendagri.
"Kami kesini karena kami cinta Kota Bekasi. Kita melaporkan kebobrokan Kota Bekasi, karena kami tidak mau tempat tinggal kami rusak. Harusnya Mendagri menyikapi secara positif gerakan kami. Toh gerakan kami juga demi tegaknya otonomi daerah," kata Koordinator FPPKB Andi Saputan dalam rilis yang di terima SINDO, di Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Andi menjelaskan, sedikitnya ada 11 kasus yang dijadikan bahan laporan yang dilaporkan kepada Kemendagri.
"Komplit semua masalah ada. Pendidikan, kesehatan, korupsi, infastruktur, dan pelayanan publik. Semua kami sertakan bukti fisiknya semua," ucapnya.
Dia berharap, laporan kami segera direspon Mendagri dan menjadi bahan renungan Pemkot Bekasi guna melakukan perbaikan.
"Kalau bicara kepentingan, kita tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan aksi kami. Toh dari dulu kami tidak bergantung dengan pemerintah. Apalagi kalau bicara Bekasi, kita hanya pendatang di sini. Tapi apa, kami peduli, kasihan masyarakat yang lain. Yang selama ini hidup tanpa pembelaan," tandasnya.
(maf)
