Data warga Kota Tangerang diproses KPU
Data warga Kota Tangerang diproses KPU
A
A
A
Sindonews.com - KPU Kota Tangerang akan segera memproses data kependudukan yang telah masuk. Data kependudukan tersebut berjumlah 1.631.198 jiwa, yang nantinya akan menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pemilu 2014.
“KPU Kota Tangerang akan melakukan proses pemutakhiran data masyarakat, yang memiliki hak pilih. Ini dilakukan setelah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungut Suara (PPS) dibentuk,” terang Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain, Kamis (6/12/2012).
Ditanya soal tahapan Pemilu 2014, Safril mengatakan, saat ini KPU masih menjalani proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014.
“Verifikasi faktual partai politik sudah dalam tahap perbaikan 16 partai politik yang sudah lolos verifikasi administrasi,” katanya.
Selain melaksanakan verifikasi faktual perbaikan, lanjutnya, KPU Kota Tangerang juga sudah memulai verifikasi 18 partai politik pasca keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Prinsipnya, kami siap melaksanakan proses verikasi faktual terhadap 18 partai politik dengan ketat. Artinya, proses verifikasi faktual tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku,” tandas Syafril.
“KPU Kota Tangerang akan melakukan proses pemutakhiran data masyarakat, yang memiliki hak pilih. Ini dilakukan setelah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungut Suara (PPS) dibentuk,” terang Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain, Kamis (6/12/2012).
Ditanya soal tahapan Pemilu 2014, Safril mengatakan, saat ini KPU masih menjalani proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014.
“Verifikasi faktual partai politik sudah dalam tahap perbaikan 16 partai politik yang sudah lolos verifikasi administrasi,” katanya.
Selain melaksanakan verifikasi faktual perbaikan, lanjutnya, KPU Kota Tangerang juga sudah memulai verifikasi 18 partai politik pasca keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Prinsipnya, kami siap melaksanakan proses verikasi faktual terhadap 18 partai politik dengan ketat. Artinya, proses verifikasi faktual tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku,” tandas Syafril.
(stb)
Explore More