DPR nilai Bupati Garut tak punya moral
Senin, 03 Desember 2012 - 11:58 WIB
DPR nilai Bupati Garut tak punya moral
A
A
A
Sindonews.com - Pernikahan kilat Bupati Garut Aceng HM Fikri terhadap gadis berusia 18 tahun Fani Oktora dianggap sebagai sikap moralitas pemimpin yang rendah.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai, Aceng tak beretika dan bermoral. Pasalnya sikap pemimpin yang dinilai harus menjadi teladan bagi masyarakatnya tidak diwujudkan dan dimilikinya.
"Ini berbicara tentang etika dan moralitas seorang pemimpin. Pemimpin tentunya harus jadi teladan bagi masyarakatnya. Menjadi tidak etis kalau pernikahan itu dilakukan dalam waktu empat hari dengan alasan yang menurut saya di luar nalar akal sehat dan terlalu mengada-ada. Apalagi cara memutusinya juga melalui SMS dan sebagainya. Ini contoh yang tidak baik," ujar politikus PDIP tersebut, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2012).
Menurut Pramono, Aceng sebaiknya tak menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk melakukan penindasan terhadap kaum perempuan. Karenanya, dia menilai Bupati Garut ini menunjukkan sikap arogansi.
"Saya melihat statementnya itu menunjukan adanya arogansi sesorang yang katakanlah merasa dirinya punya kekuasaan. Seorang yang merasa dirinya kaya dan sebagainya, padahal itu hal yang relatif sekali," lengkap Pramono.
Lebih lanjut Pramono mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melayangkan teguran keras untuk Aceng melalui Gubernur Jawa Barat.
"Saya melihat sebentar lagi Pilkada Garut, saya yakin masyarakat Garut belajar berkaitan dengan hal ini. Ini pembelajaran yang sangat-sangat tidak baik. Kerena itu kalau ada etika dan norma yang dilanggar, Mendagri melalui gubernur Jabar bisa berikan teguran atau apapun keputusan yang dilakukan," katanya.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai, Aceng tak beretika dan bermoral. Pasalnya sikap pemimpin yang dinilai harus menjadi teladan bagi masyarakatnya tidak diwujudkan dan dimilikinya.
"Ini berbicara tentang etika dan moralitas seorang pemimpin. Pemimpin tentunya harus jadi teladan bagi masyarakatnya. Menjadi tidak etis kalau pernikahan itu dilakukan dalam waktu empat hari dengan alasan yang menurut saya di luar nalar akal sehat dan terlalu mengada-ada. Apalagi cara memutusinya juga melalui SMS dan sebagainya. Ini contoh yang tidak baik," ujar politikus PDIP tersebut, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2012).
Menurut Pramono, Aceng sebaiknya tak menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk melakukan penindasan terhadap kaum perempuan. Karenanya, dia menilai Bupati Garut ini menunjukkan sikap arogansi.
"Saya melihat statementnya itu menunjukan adanya arogansi sesorang yang katakanlah merasa dirinya punya kekuasaan. Seorang yang merasa dirinya kaya dan sebagainya, padahal itu hal yang relatif sekali," lengkap Pramono.
Lebih lanjut Pramono mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melayangkan teguran keras untuk Aceng melalui Gubernur Jawa Barat.
"Saya melihat sebentar lagi Pilkada Garut, saya yakin masyarakat Garut belajar berkaitan dengan hal ini. Ini pembelajaran yang sangat-sangat tidak baik. Kerena itu kalau ada etika dan norma yang dilanggar, Mendagri melalui gubernur Jabar bisa berikan teguran atau apapun keputusan yang dilakukan," katanya.
(rsa)
