Bebani APBD, 2013 Bantul tiadakan CPNSD
Jum'at, 30 November 2012 - 20:36 WIB
Bebani APBD, 2013 Bantul tiadakan CPNSD
A
A
A
Sindonews.com - Akibat membengkaknya anggaran belanja pegawai yang dibebankan kepada APBD sebesar Rp1,3 trilun, 2013 mendatang, Kabupaten Bantul kemungkinan bakal meniadakan perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono mengatakan, alasan tidak merekrut CPNSD pada tahun depan, sesuai aturan yang dikleuarkan pemerintah pusat bahwa kabupaten yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari total APBD dilarang melakukan rekruitmen CPNSD.
Sementara belanja pegawai di Bantul mencapai 64 persen dari total APBD yang hanya sekitar Rp1,3 triliun pertahun.
“Besarnya belanja pegawai ini merupakan ancaman bagi daerah ini untuk bisa menambah calon pegawai baru," kata Riyantono di kantornya, Jumat (30/11/2012).
Mengenai borosnya belanja pegawai, Ketua III DPRD Arif Haryanto menilai tingginya prosentase belanja pegawai karena Pemerintah Kabupaten Bantul tak serius melakukan efesiensi anggaran.
Politisi PKS ini mengatakan untuk menghemat anggaran belanja pegawai maka salah satu cara adalah melakukan restrukturisasi birokrasi, dengan cara perampingan dinas, atau melakukan efisiensi belanja anggaran.
“Kalau tidak ada terobosan seperti ini, maka Bantul tidak akan merekrut CPNSD pada tahun 2013,” tandasnya.
Beberapa dinas yang layak dirampingkan antara lain Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, serta Kantor Pemuda dan Olahraga sebaiknya dijadikan satu atap. Dia mencontohkan daerah lain yang telah mengambil langkah ini dengan melakukan merger instansi.
Sekab Bantul Riyantono, menambahkan cara lain untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas, serta jatah pembelian BBM.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono mengatakan, alasan tidak merekrut CPNSD pada tahun depan, sesuai aturan yang dikleuarkan pemerintah pusat bahwa kabupaten yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari total APBD dilarang melakukan rekruitmen CPNSD.
Sementara belanja pegawai di Bantul mencapai 64 persen dari total APBD yang hanya sekitar Rp1,3 triliun pertahun.
“Besarnya belanja pegawai ini merupakan ancaman bagi daerah ini untuk bisa menambah calon pegawai baru," kata Riyantono di kantornya, Jumat (30/11/2012).
Mengenai borosnya belanja pegawai, Ketua III DPRD Arif Haryanto menilai tingginya prosentase belanja pegawai karena Pemerintah Kabupaten Bantul tak serius melakukan efesiensi anggaran.
Politisi PKS ini mengatakan untuk menghemat anggaran belanja pegawai maka salah satu cara adalah melakukan restrukturisasi birokrasi, dengan cara perampingan dinas, atau melakukan efisiensi belanja anggaran.
“Kalau tidak ada terobosan seperti ini, maka Bantul tidak akan merekrut CPNSD pada tahun 2013,” tandasnya.
Beberapa dinas yang layak dirampingkan antara lain Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, serta Kantor Pemuda dan Olahraga sebaiknya dijadikan satu atap. Dia mencontohkan daerah lain yang telah mengambil langkah ini dengan melakukan merger instansi.
Sekab Bantul Riyantono, menambahkan cara lain untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas, serta jatah pembelian BBM.
(ysw)
