Dinsosnakertrans minta dilibatkan urus TKI bermasalah
Jum'at, 30 November 2012 - 16:46 WIB
Dinsosnakertrans minta dilibatkan urus TKI bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Majalengka belum menerima informasi terkait adanya TKI asal Majalengka yang dideportasi dari Malaysia.
Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat informasi TKI kadang tidak sampai ke daerah.
Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Majalengka, Eman Suheraman menjelaskan, selama ini pihaknya tidak pernah mengetahui setiap kali ada TKI yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.
Pasalnya, dalam penanganan kasus tersebut, pemerintah pusat tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) asal TKI yang bersangkutan.
“Ketika ada hal-hal seperti ini, kami tidak penah dilibatkan. Sehingga, kami tidak mengetahi secara pasti apakah ada warga Majalengka di dalamnya atau tidak,” kata Eman kepada SINDO di kantornya, Jumat (30/11/2012).
Disebutkan dia, dalam penanganan kasus seperti itu, pemerintah pusat melalui Kemenlu dan BNP2TKI, langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga TKI.
“Kita mengetahui ada warga kita yang dideportasi ketika mereka sudah berada di kampung halaman. Karena selama ini, BNP2TKI langsung menghubungi pihak keluarga tanpa melibatkan kita,” jelas dia.
Terkait hal tersebut, Eman berharap ke depan ketika terjadi hal serupa, Pemkab bisa dilibatkan. Sehingga pihaknya bisa menginventarisir sekaligus menampung untuk dilibatkan ke dalam program yang ada di Dinas.
“Ketika ada informasi tentang itu, kami bisa menampung mereka untuk kemudian kita masukkan ke dalam program-program pemberdayaan yang ada di Dinas. Tapi karena kita tidak punya data, maka kita tidak bisa berbuat banyak,” jelas dia.
Sementara itu, hal serupa juga terjadi dalam kasus dipulangkannya TKI bermasalah dari Arab Saudi dengan menggunakan pesawat haji. Kendati demikian, diakui dia, terdapat TKI asal Majalengka yang dipulangkan dengan menggunakan pesawat haji tersebut.
“Ada diantaranya warga kita yang dipulangkan dengan menggunakan pesawat haji. Tapi itu kami ketahui karena yang bersangkutan adalah tetangga salah satu pegawai di Dinsosnakertrans, bukan informasi dari pusat,” pungkas dia.
Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat informasi TKI kadang tidak sampai ke daerah.
Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Majalengka, Eman Suheraman menjelaskan, selama ini pihaknya tidak pernah mengetahui setiap kali ada TKI yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.
Pasalnya, dalam penanganan kasus tersebut, pemerintah pusat tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) asal TKI yang bersangkutan.
“Ketika ada hal-hal seperti ini, kami tidak penah dilibatkan. Sehingga, kami tidak mengetahi secara pasti apakah ada warga Majalengka di dalamnya atau tidak,” kata Eman kepada SINDO di kantornya, Jumat (30/11/2012).
Disebutkan dia, dalam penanganan kasus seperti itu, pemerintah pusat melalui Kemenlu dan BNP2TKI, langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga TKI.
“Kita mengetahui ada warga kita yang dideportasi ketika mereka sudah berada di kampung halaman. Karena selama ini, BNP2TKI langsung menghubungi pihak keluarga tanpa melibatkan kita,” jelas dia.
Terkait hal tersebut, Eman berharap ke depan ketika terjadi hal serupa, Pemkab bisa dilibatkan. Sehingga pihaknya bisa menginventarisir sekaligus menampung untuk dilibatkan ke dalam program yang ada di Dinas.
“Ketika ada informasi tentang itu, kami bisa menampung mereka untuk kemudian kita masukkan ke dalam program-program pemberdayaan yang ada di Dinas. Tapi karena kita tidak punya data, maka kita tidak bisa berbuat banyak,” jelas dia.
Sementara itu, hal serupa juga terjadi dalam kasus dipulangkannya TKI bermasalah dari Arab Saudi dengan menggunakan pesawat haji. Kendati demikian, diakui dia, terdapat TKI asal Majalengka yang dipulangkan dengan menggunakan pesawat haji tersebut.
“Ada diantaranya warga kita yang dipulangkan dengan menggunakan pesawat haji. Tapi itu kami ketahui karena yang bersangkutan adalah tetangga salah satu pegawai di Dinsosnakertrans, bukan informasi dari pusat,” pungkas dia.
(ysw)
