KPK dukung sistem online Pemprov DKI
Selasa, 27 November 2012 - 16:11 WIB
KPK dukung sistem online Pemprov DKI
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin memberlakukan sistem online disemua layanan masyarakat. Diharapkan, sistem itu membuka jalan pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi.
"Pemda DKI akan membangun sistem online disemua lini, di mana semua restoran yang terdaftar terhubung dengan pemda sehingga semua rupiah yang tertulis dalam bon akan dideteksi. Pola online ini yang kita dukung, di pemerintahan daerah," ujar Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Ditambahkan dia, dengan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, KPK siap untuk mengawal sistem transparasnsi anggaran khususnya pada sektor pajak.
"Tadi kita bicara masalah proses pembuatan anggaran. Kami jadikan itu topik nyata, karena kita sedang bekerja dengan BPKP soal provinisi-provinsi. Memang banyak yang harus diperbaiki, tekanannya bagaimana partisipasi publik untuk mengurangi korupsi," pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kerjasama pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan jika ada kerjasama itu. Bahkan dia mengatakan, Jakarta akan dijadikan wilayah percontohan pemerintah yang bersih, dan bebas dari korupsi.
"Terkait dengan rencana DKI akan jadi pilot project membangun, yang disebut dengan zona integritas," ujar Johan saat dihubungi Sindonews di Jakarta.
Ditambahkan dia, zona integritas merupakan program KPK dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, dan terbebas dari korupsi. "Pembentukan sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Johan.
"Pemda DKI akan membangun sistem online disemua lini, di mana semua restoran yang terdaftar terhubung dengan pemda sehingga semua rupiah yang tertulis dalam bon akan dideteksi. Pola online ini yang kita dukung, di pemerintahan daerah," ujar Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Ditambahkan dia, dengan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, KPK siap untuk mengawal sistem transparasnsi anggaran khususnya pada sektor pajak.
"Tadi kita bicara masalah proses pembuatan anggaran. Kami jadikan itu topik nyata, karena kita sedang bekerja dengan BPKP soal provinisi-provinsi. Memang banyak yang harus diperbaiki, tekanannya bagaimana partisipasi publik untuk mengurangi korupsi," pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kerjasama pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan jika ada kerjasama itu. Bahkan dia mengatakan, Jakarta akan dijadikan wilayah percontohan pemerintah yang bersih, dan bebas dari korupsi.
"Terkait dengan rencana DKI akan jadi pilot project membangun, yang disebut dengan zona integritas," ujar Johan saat dihubungi Sindonews di Jakarta.
Ditambahkan dia, zona integritas merupakan program KPK dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, dan terbebas dari korupsi. "Pembentukan sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Johan.
(san)
