Ribuan korban lumpur Lapindo kepung Pendopo Sidoarjo
Selasa, 27 November 2012 - 03:21 WIB
Ribuan korban lumpur Lapindo kepung Pendopo Sidoarjo
A
A
A
Sindonews.com - Khawatir Lapindo tak melunasi pembayaran ganti rugi sesuai janjinya akhur tahun ini, korban lumpur kembali menggelar aksi. Kali ini, ribuan korban lumpur asal empat desa menggelar demo di Pendopo Pemkab Sidoarjo.
Mereka mendatangi pendopo mendesak agar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memperjuangkan warga agar Lapindo segera melunasi pembayaran. Korban lumpur long march dari tanggul lumpur kawasan Siring, Kecamatan Porong menuju ke Pendopo Pemkab Sidoarjo.
Dengan berjalan kaki, korban lumpur asal Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedungbendo itu tak henti-hentinya menyuarakan segera lunasi ganti rugi. Karena perjalanan dari Porong ke pendopo sekitar 15 kilometer, ibu-ibu yang berjalan kaki sempat berhenti dikawasan Candi untuk beristirahat sejenak.
Sekitar pukul 10.00 WIB, korban lumpur tiba di Pendopo Pemkab Sidoarjo. Beberapa perwakilan warga, seperti Yudho Wintoko, Pitanto dan lainnya berorasi minta Lapindo segera melunasi pembayaran ganti rugi.
Korban lumpur juga menggelar beberapa poster, diantaranya bertuliskan "Pembohong Mau Jadi Presiden, Apa Kata Dunia". Adapula poster yang bertuliskan "Bakri Penipu" dan sejumlah poster bertuliskan hujatan kepada Lapindo.
Bukan hanya itu, korban lumpur juga membawa keranda mayat yang berarti sebagai simbol matinya nurani Lapindo dan pemerintah atas penderitaan korban lumpur. Bahkan, dalam aksi ini satu korban lumpur juga rela melabur seluruh tubuhnya dengan lumpur.
"Tujuan kami kesini menuntut agar Lapindo segera melunasi pembayaran ganti rugi. Bupati harus ikut menekan Lapindo agar membayar ganti rugi," ujar Ali Mas'ad, korban lumpur asal Desa Renokenongo menjelaskan, Senin (26/11/2012).
Setelah berorasi di pintu masuk pendopo, beberapa perwakilan korban lumpur dipersilahlan masuk untuk bertemu dengan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dalam kesempatan itu juga dihadiri Kepala BPLS Sunarso, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo dan dari PT Minarak Lapindo Jaya diwakili Dirutnya Andi Darussalam Tabusala.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, diperoleh kesepakatan jika tanggal 28 November nanti, perwakilan korban lumpur, Pansus Lumpur dan Bupati akan bertemu dengan Nirwan Bakrie di Jakarta. Sehingga, dalam pertemuan itu belum ada kepastian apakah akhir tahun ini pembayaran ganti rugi akan dilunasi atau tidak.
Melihat belum ada kepastian pelunasan, perwakilan korban lumpur meminta agar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menemui warga yang sudah menunggu di depan. Saiful Ilah menjelaskan kepada warga jika harus menunggu hasil pertemuan dengan Nirwan Bakrie, 28 November mendatang.
"Kita tunggu saja hasil pertemuan dengan Pak Nirwan Bakrie, saya memfasilitasi perwakilan korban lumpur untuk bertemu beliau," ujarnya.
Penjelasan Saiful Ilah tersebut tidak bisa diterima oleh korban lumpur, bahkan beberapa korban lumpur mengatakan jika tidak bisa memperjuangkan korban lumpur, Saiful Ilah diminta mundur dari jabatannya sebagai bupati. Hal inilah yang membuat Saiful Ilah emosi dan mengatakan tidak ada kaitannya antara korban lumpur dan jabatannya. "Saya sebatas memfasilitasi saja," ujarnya.
Korban lumpur yang belum mendapat kepastian pelunasan dari Lapindo, awalnya akan meneruskan aksi demonya dan bertahan di depan pendopo. Namun, beberapa perwakilan mereka meminta agat warga pulang dan menunggu hasil pertemuan dengan Nirwan Bakrie.
Ribuan warga tersebut akhirnya memilih meninggalkan pendopo daripada bertahan. Meski demikian, mereka tetap tidak mengizinkan ada aktifitas penguatan tanggul yang dilakukan oleh BPLS. "Kami akan menjaga tanggul sampai benar-benar ada keputusan pelunasan pembayaran dari Lapindo," ujar korban lumpur lainnya.
Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan pihaknya akan mengawal korban lumpur sampai pembayaran dari Lapindo tuntas. Sebab, sebelumnya Lapindo berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi akhir tahun ini.
"Kita akan terus kawal pembayaran ganti rugi korban lumpur. Termasuk akan bertemu dengan Nirwan Bakrie di Jakarta," tandas politisi asal PDIP tersebut.
Kepala BPLS Sunarso mengatakan jika tanggul masih diblokade oleh korban lumpur pihaknya tidak bisa memperkuat tanggul. Padahal, kondisi tanggul lumpur saat ini cukup memprihatinkan. "Kalau hujan turun kami khawatir jebol," ujarnya.
Ditanya kekecewaan korban lumpur asal empat desa itu karena BPLS sudah melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur diluar peta terdampak yang ditanggung pemerintah, Sunarso mengaku jika semua sudah diatur dalam Perpres. Oleh karena itulah, pembayaran ganti rugi yang ditanggung pemerintah segera dilunasi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala mengatakan pihaknya akan kembali mengangsur pembayaran aset korban lumpur paling lambat 5 Desember nanti. "Pembayaran akan dilakukan mulai 5 sampai 24 Desember 2012," ujarnya.
Ternyata pembayaran yang dijanjikan Minarak, untuk korban lumpur yang tagihannya dibawah Rp500 juta. Sedangkan untuk korban lumpur yang tagihannya diatas Rp500 juta belum ada kepastian kapan akan dibayar karena Minarak belum mempunyai dana.
"Kita fokus menyelesaikan pembayaran Rp400 miliar untuk korban lumpur yang kekurangan asetnya dibawah Rp500 juta. Kalau untuk yang diatas Rp500 juta belum ada kepastian kapan kami bisa bayar," urai Andi Darussalam Tabusala.
Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih ada dana untuk pembayaran yang nominalnya dibawah Rp500 juta. Ketika ditanya, apakah nantinya tidak akan menimbulkan kecemburuan sesama korban lumpur, Andi mengaku kalau ada dana semuanya akan dibayar.
Masalahnya, kini pihaknya tidak ada dana dan untuk membayar tagihan korban lumpur yang nominalnya di bawah Rp500 juta itu, Minarak harus berupaya sendiri.
"Kalau ada uang untuk apa kami berlama-lama tidak membayar aset korban lumpur," tandas Andi Darussalam.
Pria asal Makassar itu menambahkan, perwakilan korban lumpur akan bertemu dengan Nirwan Bakrie agar mereka mendengar sendiri kondisi keuangan Bakrie saat ini. Diharapkan ada kemajuan terkait penyelesaian pembayaran aset korban lumpur.
Namun, Andi Darussalam kembali menegaskan jika pihaknya masih berusaha menyelesaikan pembayaran aset korban lumpur yang kekurangannya di bawah Rp 500 juta. Sedangkan untuk pembayaran yang nominalnya diatas Rp 500 juta belum ada solusi. "Doakan saja untuk yang dibawah Rp 500 juta bisa lunas akhir tahun ini. Untuk yang diatas Rp 500 juta kami belum tahu kapan dibayar, kalau ada uangnya ya kita bayar 2013 nanti," tandasnya.
Sekedar diketahui, Minarak berkomitmen sejak Juni 2012 menyediakan dana sebesar Rp 400 miliar untuk membayar jual beli aset korban lumpur. Dana sebesar itu akan diprioritaskan pembayaran korban lumpur yang tagihannya dibawah Rp 500 juta.
Dana sebesar Rp 400 miliar itu dibayarkan secara bertahap mulai akhir Juni sampai Desember 2012. Sedangkan untuk korban lumpur yang tagihannya diatas Rp500 miliar masih akan dicarikan alternatif penyelesaiannya.
Pembayaran angsuran, akan dikoordinir oleh masing-masing kelompok. Saat ini ada beberapa kelompok korban lumpur diantaranya, Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak), Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Gerakan Korban Lumpur Pendukung Perpres (Gepres) dan kelompok lainnya.
Data dari Minarak sampai Mei 2012 lalu, sebanyak 13.2032 berkas warga yang menjadi tanggung jawab Lapindo sudah dibayar 20 persen mencapai 94 persen dan yang sudah mendapat pembayaran 80 persen sebanyak 75 persen.
Dari 13.237 berkas, sudah 99,38 persen yang menerima pembayaran uang muka 20 persen. Sedangkan pembayaran 80 persen sisanya, sudah dilakukan terhadap 8.979 berkas.
Untuk membayar aset korban lumpur Lapindo harus mengeluarkan dana Rp3,9 triliun. Sejauh ini kekurangan yang harus dibayar oleh Minarak sekitar Rp876 miliar.
Dari kekurangan pembayaran RP 876 miliar terbagi menjadi dua, untuk pembayaran dibawah Rp500 juta nilainya sekitar Rp400 miliar. Sedangkan untuk pelunasan diatas Rp500 juta sekitar Rp476 miliar. Sejauh ini Minarak baru mengucurkan dana Rp60 miliar dari Rp400 miliar yang dijanjikam tuntas akhir tahun ini.
Mereka mendatangi pendopo mendesak agar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memperjuangkan warga agar Lapindo segera melunasi pembayaran. Korban lumpur long march dari tanggul lumpur kawasan Siring, Kecamatan Porong menuju ke Pendopo Pemkab Sidoarjo.
Dengan berjalan kaki, korban lumpur asal Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedungbendo itu tak henti-hentinya menyuarakan segera lunasi ganti rugi. Karena perjalanan dari Porong ke pendopo sekitar 15 kilometer, ibu-ibu yang berjalan kaki sempat berhenti dikawasan Candi untuk beristirahat sejenak.
Sekitar pukul 10.00 WIB, korban lumpur tiba di Pendopo Pemkab Sidoarjo. Beberapa perwakilan warga, seperti Yudho Wintoko, Pitanto dan lainnya berorasi minta Lapindo segera melunasi pembayaran ganti rugi.
Korban lumpur juga menggelar beberapa poster, diantaranya bertuliskan "Pembohong Mau Jadi Presiden, Apa Kata Dunia". Adapula poster yang bertuliskan "Bakri Penipu" dan sejumlah poster bertuliskan hujatan kepada Lapindo.
Bukan hanya itu, korban lumpur juga membawa keranda mayat yang berarti sebagai simbol matinya nurani Lapindo dan pemerintah atas penderitaan korban lumpur. Bahkan, dalam aksi ini satu korban lumpur juga rela melabur seluruh tubuhnya dengan lumpur.
"Tujuan kami kesini menuntut agar Lapindo segera melunasi pembayaran ganti rugi. Bupati harus ikut menekan Lapindo agar membayar ganti rugi," ujar Ali Mas'ad, korban lumpur asal Desa Renokenongo menjelaskan, Senin (26/11/2012).
Setelah berorasi di pintu masuk pendopo, beberapa perwakilan korban lumpur dipersilahlan masuk untuk bertemu dengan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dalam kesempatan itu juga dihadiri Kepala BPLS Sunarso, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo dan dari PT Minarak Lapindo Jaya diwakili Dirutnya Andi Darussalam Tabusala.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, diperoleh kesepakatan jika tanggal 28 November nanti, perwakilan korban lumpur, Pansus Lumpur dan Bupati akan bertemu dengan Nirwan Bakrie di Jakarta. Sehingga, dalam pertemuan itu belum ada kepastian apakah akhir tahun ini pembayaran ganti rugi akan dilunasi atau tidak.
Melihat belum ada kepastian pelunasan, perwakilan korban lumpur meminta agar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menemui warga yang sudah menunggu di depan. Saiful Ilah menjelaskan kepada warga jika harus menunggu hasil pertemuan dengan Nirwan Bakrie, 28 November mendatang.
"Kita tunggu saja hasil pertemuan dengan Pak Nirwan Bakrie, saya memfasilitasi perwakilan korban lumpur untuk bertemu beliau," ujarnya.
Penjelasan Saiful Ilah tersebut tidak bisa diterima oleh korban lumpur, bahkan beberapa korban lumpur mengatakan jika tidak bisa memperjuangkan korban lumpur, Saiful Ilah diminta mundur dari jabatannya sebagai bupati. Hal inilah yang membuat Saiful Ilah emosi dan mengatakan tidak ada kaitannya antara korban lumpur dan jabatannya. "Saya sebatas memfasilitasi saja," ujarnya.
Korban lumpur yang belum mendapat kepastian pelunasan dari Lapindo, awalnya akan meneruskan aksi demonya dan bertahan di depan pendopo. Namun, beberapa perwakilan mereka meminta agat warga pulang dan menunggu hasil pertemuan dengan Nirwan Bakrie.
Ribuan warga tersebut akhirnya memilih meninggalkan pendopo daripada bertahan. Meski demikian, mereka tetap tidak mengizinkan ada aktifitas penguatan tanggul yang dilakukan oleh BPLS. "Kami akan menjaga tanggul sampai benar-benar ada keputusan pelunasan pembayaran dari Lapindo," ujar korban lumpur lainnya.
Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan pihaknya akan mengawal korban lumpur sampai pembayaran dari Lapindo tuntas. Sebab, sebelumnya Lapindo berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi akhir tahun ini.
"Kita akan terus kawal pembayaran ganti rugi korban lumpur. Termasuk akan bertemu dengan Nirwan Bakrie di Jakarta," tandas politisi asal PDIP tersebut.
Kepala BPLS Sunarso mengatakan jika tanggul masih diblokade oleh korban lumpur pihaknya tidak bisa memperkuat tanggul. Padahal, kondisi tanggul lumpur saat ini cukup memprihatinkan. "Kalau hujan turun kami khawatir jebol," ujarnya.
Ditanya kekecewaan korban lumpur asal empat desa itu karena BPLS sudah melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur diluar peta terdampak yang ditanggung pemerintah, Sunarso mengaku jika semua sudah diatur dalam Perpres. Oleh karena itulah, pembayaran ganti rugi yang ditanggung pemerintah segera dilunasi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala mengatakan pihaknya akan kembali mengangsur pembayaran aset korban lumpur paling lambat 5 Desember nanti. "Pembayaran akan dilakukan mulai 5 sampai 24 Desember 2012," ujarnya.
Ternyata pembayaran yang dijanjikan Minarak, untuk korban lumpur yang tagihannya dibawah Rp500 juta. Sedangkan untuk korban lumpur yang tagihannya diatas Rp500 juta belum ada kepastian kapan akan dibayar karena Minarak belum mempunyai dana.
"Kita fokus menyelesaikan pembayaran Rp400 miliar untuk korban lumpur yang kekurangan asetnya dibawah Rp500 juta. Kalau untuk yang diatas Rp500 juta belum ada kepastian kapan kami bisa bayar," urai Andi Darussalam Tabusala.
Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih ada dana untuk pembayaran yang nominalnya dibawah Rp500 juta. Ketika ditanya, apakah nantinya tidak akan menimbulkan kecemburuan sesama korban lumpur, Andi mengaku kalau ada dana semuanya akan dibayar.
Masalahnya, kini pihaknya tidak ada dana dan untuk membayar tagihan korban lumpur yang nominalnya di bawah Rp500 juta itu, Minarak harus berupaya sendiri.
"Kalau ada uang untuk apa kami berlama-lama tidak membayar aset korban lumpur," tandas Andi Darussalam.
Pria asal Makassar itu menambahkan, perwakilan korban lumpur akan bertemu dengan Nirwan Bakrie agar mereka mendengar sendiri kondisi keuangan Bakrie saat ini. Diharapkan ada kemajuan terkait penyelesaian pembayaran aset korban lumpur.
Namun, Andi Darussalam kembali menegaskan jika pihaknya masih berusaha menyelesaikan pembayaran aset korban lumpur yang kekurangannya di bawah Rp 500 juta. Sedangkan untuk pembayaran yang nominalnya diatas Rp 500 juta belum ada solusi. "Doakan saja untuk yang dibawah Rp 500 juta bisa lunas akhir tahun ini. Untuk yang diatas Rp 500 juta kami belum tahu kapan dibayar, kalau ada uangnya ya kita bayar 2013 nanti," tandasnya.
Sekedar diketahui, Minarak berkomitmen sejak Juni 2012 menyediakan dana sebesar Rp 400 miliar untuk membayar jual beli aset korban lumpur. Dana sebesar itu akan diprioritaskan pembayaran korban lumpur yang tagihannya dibawah Rp 500 juta.
Dana sebesar Rp 400 miliar itu dibayarkan secara bertahap mulai akhir Juni sampai Desember 2012. Sedangkan untuk korban lumpur yang tagihannya diatas Rp500 miliar masih akan dicarikan alternatif penyelesaiannya.
Pembayaran angsuran, akan dikoordinir oleh masing-masing kelompok. Saat ini ada beberapa kelompok korban lumpur diantaranya, Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak), Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Gerakan Korban Lumpur Pendukung Perpres (Gepres) dan kelompok lainnya.
Data dari Minarak sampai Mei 2012 lalu, sebanyak 13.2032 berkas warga yang menjadi tanggung jawab Lapindo sudah dibayar 20 persen mencapai 94 persen dan yang sudah mendapat pembayaran 80 persen sebanyak 75 persen.
Dari 13.237 berkas, sudah 99,38 persen yang menerima pembayaran uang muka 20 persen. Sedangkan pembayaran 80 persen sisanya, sudah dilakukan terhadap 8.979 berkas.
Untuk membayar aset korban lumpur Lapindo harus mengeluarkan dana Rp3,9 triliun. Sejauh ini kekurangan yang harus dibayar oleh Minarak sekitar Rp876 miliar.
Dari kekurangan pembayaran RP 876 miliar terbagi menjadi dua, untuk pembayaran dibawah Rp500 juta nilainya sekitar Rp400 miliar. Sedangkan untuk pelunasan diatas Rp500 juta sekitar Rp476 miliar. Sejauh ini Minarak baru mengucurkan dana Rp60 miliar dari Rp400 miliar yang dijanjikam tuntas akhir tahun ini.
(azh)
