Korban lumpur duduki kantor Minarak
Sabtu, 17 November 2012 - 01:52 WIB
Korban lumpur duduki kantor Minarak
A
A
A
Sindonews.com - Perjuangan korban lumpur menuntut pembayaran ganti rugi dari Lapindo tak juga kunjung padam. Korban lumpur yang masuk peta area terdampak lumpur itu kini menduduki Kantor PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
Bahkan, belasan korban lumpur asal Desa Jatirejo, Siring, Renokenong dan Kedungbendo itu sejak Kamis 15 November 2012 sudah berada di Kantor Minarak. Mereka juga bermalam di halaman kantor anak perusahaan Lapindo yang bertugas membayar ganti rugi korban lumpur itu.
Sebenarnya, sejak mereka tiba di Kantor Minarak ada beberapa pegawai Minarak menemui mereka. Pegawai itu menjelaskan jika Direktur Minarak Andi Darussalam Tabusala tak berada ditempat. Namun, korban lumpur tak mau beranjak dari kantor yang berada di komplek ruko Juanda Bisnis Center (JBC).
Bahkan, belasan korban lumpur membawa perbekalan seperti pakaian yang memang sengaja disiapkan untuk keperluan menginap. Mereka juga menggelar tikar dan tiduran di halaman kantor Minarak.
Korban lumpur enggan meninggalkan Kantor Minarak sebelum ditemui oleh Andi Darussalam Tabusala. Karena sebagai pimpinan tertinggi di Minarak, warga ingin mendengar penjelasan langsung dari Andi. Sayangnya, Andi sedang tidak berada di Surabaya sehingga tidak juga menemui warga.
Wiwik, korban lumpur asal Siring yang ikut dalam aksi menduduki Kantor Minarak mengatakan pihaknya tidak akan pergi sebelum mendapat jawaban dari Andi Darussalam. "Kami ingin kejelasan kapan aset kami dibayar. Sebab sampai saat ini belum juga ada pembayaran," tandasnya, Jumat 16 November 2012.
Korban lumpur yang menduduki Kantor Minarak merupakan warga yang baru dibayar ganti rugi 20 persen. Sedangkan pelunasan ganti rugi 80 persen sampai saat ini belum juga diselesaikan. "Kami menuntut pembayaran aset kami segera dilunasi. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari Minarak," imbuh Wiwik.
Direktur Minarak Andi Darussalam Tabusala saat dikonfirmasi mengatakan jika kelompok korban lumpur Wiwik cs, selama ini minta sisa pembayaran 80 persen dibayar tunai dan tidak mau diangsur. Hal itu jelas-jelas tidak bisa dipenuhi oleh Minarak, sebab kemampuan dana Minarak tidak mencukupi.
"Kalau Wiwik cs ingin bertemu saya tidak akan ada solusi karena mereka maunya dibayar tunai. Saya sudah sering bertemu dengan Wiwik cs, dan saya katakan kalau kita tak mampu membayar tunai. Jadi kalau mereka nekad ingin bertemu saya lagi apakah ada solusi," ujar Andi Darussalam Tabusala.
Andi mengatakan, kelompok Wiwik cs awalnya bergabung dengan kelompok Ahmad Zainal Arifin Renokenongo minta pembayaran 80 persen dibayar tunai. Ahmad Zainal Arifin dan sebagian korban lumpur melunak dan mau diangsur.
Bahkan, belasan korban lumpur asal Desa Jatirejo, Siring, Renokenong dan Kedungbendo itu sejak Kamis 15 November 2012 sudah berada di Kantor Minarak. Mereka juga bermalam di halaman kantor anak perusahaan Lapindo yang bertugas membayar ganti rugi korban lumpur itu.
Sebenarnya, sejak mereka tiba di Kantor Minarak ada beberapa pegawai Minarak menemui mereka. Pegawai itu menjelaskan jika Direktur Minarak Andi Darussalam Tabusala tak berada ditempat. Namun, korban lumpur tak mau beranjak dari kantor yang berada di komplek ruko Juanda Bisnis Center (JBC).
Bahkan, belasan korban lumpur membawa perbekalan seperti pakaian yang memang sengaja disiapkan untuk keperluan menginap. Mereka juga menggelar tikar dan tiduran di halaman kantor Minarak.
Korban lumpur enggan meninggalkan Kantor Minarak sebelum ditemui oleh Andi Darussalam Tabusala. Karena sebagai pimpinan tertinggi di Minarak, warga ingin mendengar penjelasan langsung dari Andi. Sayangnya, Andi sedang tidak berada di Surabaya sehingga tidak juga menemui warga.
Wiwik, korban lumpur asal Siring yang ikut dalam aksi menduduki Kantor Minarak mengatakan pihaknya tidak akan pergi sebelum mendapat jawaban dari Andi Darussalam. "Kami ingin kejelasan kapan aset kami dibayar. Sebab sampai saat ini belum juga ada pembayaran," tandasnya, Jumat 16 November 2012.
Korban lumpur yang menduduki Kantor Minarak merupakan warga yang baru dibayar ganti rugi 20 persen. Sedangkan pelunasan ganti rugi 80 persen sampai saat ini belum juga diselesaikan. "Kami menuntut pembayaran aset kami segera dilunasi. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari Minarak," imbuh Wiwik.
Direktur Minarak Andi Darussalam Tabusala saat dikonfirmasi mengatakan jika kelompok korban lumpur Wiwik cs, selama ini minta sisa pembayaran 80 persen dibayar tunai dan tidak mau diangsur. Hal itu jelas-jelas tidak bisa dipenuhi oleh Minarak, sebab kemampuan dana Minarak tidak mencukupi.
"Kalau Wiwik cs ingin bertemu saya tidak akan ada solusi karena mereka maunya dibayar tunai. Saya sudah sering bertemu dengan Wiwik cs, dan saya katakan kalau kita tak mampu membayar tunai. Jadi kalau mereka nekad ingin bertemu saya lagi apakah ada solusi," ujar Andi Darussalam Tabusala.
Andi mengatakan, kelompok Wiwik cs awalnya bergabung dengan kelompok Ahmad Zainal Arifin Renokenongo minta pembayaran 80 persen dibayar tunai. Ahmad Zainal Arifin dan sebagian korban lumpur melunak dan mau diangsur.
(ysw)
