Sudah jadi Presiden, Din ogah maju di Pilpres
Jum'at, 02 November 2012 - 17:30 WIB
Sudah jadi Presiden, Din ogah maju di Pilpres
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku, tidak akan ikut mencalonkan diri sebagai Presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang akan datang. Pasalnya, saat ini dirinya sudah menjadi orang nomor satu di ormas Muhammadiyah.
"Saya ini sudah jadi Presiden Muhammadiyah, Presiden tokoh agama di Asia, dan Wakil Presiden tokoh agama di dunia. Karena saya sudah jadi Presiden," ujar Din di sela-sela kunjungannya, di SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Jumat (2/11/2012).
Lebih lanjut, pria bernama asli Sirajuddin Syamsudin ini mengaku, sudah tidak tertarik lagi menjadi Presiden Indonesia di masa mendatang. Selain itu, Din juga sudah berkomitmen atas hasil muktamar Yogyakarta pada tahun 2010, sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah hingga 2015 mendatang.
"Dan saya mengormati hal itu," tandas pria asal Nusa Tenggara Barat ini.
Sementara terkait pandangan politik Muhammadiyah, Din menjelaskan, bahwa ormas ini tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Muhammadiyah memang wajib terlibat dalam politik moral dengan memberikan masukan kepada pemerintah jika dinilai tidak sesuai dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Kata Din, Muhammadiyah wajib mengingatkan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintah. "Seperti terjadinya korupsi, politik uang, yang bertujuan membawa proses demokrasi ini menjadi lebih baik," paparnya.
"Saya ini sudah jadi Presiden Muhammadiyah, Presiden tokoh agama di Asia, dan Wakil Presiden tokoh agama di dunia. Karena saya sudah jadi Presiden," ujar Din di sela-sela kunjungannya, di SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Jumat (2/11/2012).
Lebih lanjut, pria bernama asli Sirajuddin Syamsudin ini mengaku, sudah tidak tertarik lagi menjadi Presiden Indonesia di masa mendatang. Selain itu, Din juga sudah berkomitmen atas hasil muktamar Yogyakarta pada tahun 2010, sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah hingga 2015 mendatang.
"Dan saya mengormati hal itu," tandas pria asal Nusa Tenggara Barat ini.
Sementara terkait pandangan politik Muhammadiyah, Din menjelaskan, bahwa ormas ini tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Muhammadiyah memang wajib terlibat dalam politik moral dengan memberikan masukan kepada pemerintah jika dinilai tidak sesuai dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Kata Din, Muhammadiyah wajib mengingatkan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintah. "Seperti terjadinya korupsi, politik uang, yang bertujuan membawa proses demokrasi ini menjadi lebih baik," paparnya.
(san)
