Jokowi didesak bebaskan biaya tambahan jaminan kesehatan
Rabu, 31 Oktober 2012 - 14:15 WIB
Jokowi didesak bebaskan biaya tambahan jaminan kesehatan
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didesak untuk membebaskan segala pungutan biaya dalam pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta yang membutuhkan pengobatan.
Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Amir Syarifuddin mengatakan, selama ini dari berbagai fasilitas kesehatan seperti kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Kita hanya memperhatikan kesehatan gratis di Jakarta. Apapun itu seperti JPK Gakin, Jamkesda, kartu sehat tetap, dan kalau berobat harus gratis tidak ada biaya lagi," katanya saat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2012).
Dia juga meminta agar kartu sehat di Jakarta tidak lagi dikenakan biaya asuransi, dan kartu tanda penduduk (KTP) bisa digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu.
"Kartu sehat tidak usah diembel-embeli dengan asuransi. Kalau perlu, tidak usah pakai kartu sehat, tapi KTP saja. Jadi, setiap warga yang ke rumah sakit cukup tunjukkan KTP, dan harus dilayani secara gratis," jelasnya.
Mereka pun kemudian memaksa melakukan pertemuan dengan Jokowi untuk membicarakan permasalahan tersebut. Namun, mereka akhirnya tidak dapat merealisasikan permintaannya dan sebatas melakukan orasi di halaman gedung Balai Kota, Jakarta.
Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Amir Syarifuddin mengatakan, selama ini dari berbagai fasilitas kesehatan seperti kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Kita hanya memperhatikan kesehatan gratis di Jakarta. Apapun itu seperti JPK Gakin, Jamkesda, kartu sehat tetap, dan kalau berobat harus gratis tidak ada biaya lagi," katanya saat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2012).
Dia juga meminta agar kartu sehat di Jakarta tidak lagi dikenakan biaya asuransi, dan kartu tanda penduduk (KTP) bisa digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu.
"Kartu sehat tidak usah diembel-embeli dengan asuransi. Kalau perlu, tidak usah pakai kartu sehat, tapi KTP saja. Jadi, setiap warga yang ke rumah sakit cukup tunjukkan KTP, dan harus dilayani secara gratis," jelasnya.
Mereka pun kemudian memaksa melakukan pertemuan dengan Jokowi untuk membicarakan permasalahan tersebut. Namun, mereka akhirnya tidak dapat merealisasikan permintaannya dan sebatas melakukan orasi di halaman gedung Balai Kota, Jakarta.
(lil)
