Jokowi-Ahok diminta prioritaskan reformasi birokrasi
Senin, 15 Oktober 2012 - 08:58 WIB
Jokowi-Ahok diminta prioritaskan reformasi birokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) diminta untuk segera membenahi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik.
Anggota Fraksi PDIP Dewi Aryani mengatakan, tugas utama yang harus segera dibenahi oleh pasangan Jokowi-Ahok adalah memperbaiki birokrasi di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, birokrasi di Pemprov DKI Jakarta selama ini dikenal sebagai birokrasi yang rumit.
"Saya mengimbau langkah awal Jokowi-Ahok harus membenahi dulu birokrasi, ciptakan budaya kerja yang jujur, bersih, dan melayani," katanya melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (15/10/2012).
Dia mengungkapkan, Jokowi-Ahok akan lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan jika birokrasi di Jakarta sudah lebih baik, dan optimal. Dengan begitu, semua program Jokowi-Ahok bisa berjalan efektif, dan pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih baik.
Lebih lanjut dia juga meminta agar tidak ada perayaan khusus setelah prosesi pelantikan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra itu. Hal itu, untuk tetap menjaga kredibilitas pasangan itu sebagai panutan seluruh warga Jakarta.
"Setelah pelantikan itu adalah waktunya untuk bekerja, kerja, dan kerja. Begitu selesai di lantik, harus langsung bisa efektif, dan efisien dalam bekerja," ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP Dewi Aryani mengatakan, tugas utama yang harus segera dibenahi oleh pasangan Jokowi-Ahok adalah memperbaiki birokrasi di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, birokrasi di Pemprov DKI Jakarta selama ini dikenal sebagai birokrasi yang rumit.
"Saya mengimbau langkah awal Jokowi-Ahok harus membenahi dulu birokrasi, ciptakan budaya kerja yang jujur, bersih, dan melayani," katanya melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (15/10/2012).
Dia mengungkapkan, Jokowi-Ahok akan lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan jika birokrasi di Jakarta sudah lebih baik, dan optimal. Dengan begitu, semua program Jokowi-Ahok bisa berjalan efektif, dan pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih baik.
Lebih lanjut dia juga meminta agar tidak ada perayaan khusus setelah prosesi pelantikan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra itu. Hal itu, untuk tetap menjaga kredibilitas pasangan itu sebagai panutan seluruh warga Jakarta.
"Setelah pelantikan itu adalah waktunya untuk bekerja, kerja, dan kerja. Begitu selesai di lantik, harus langsung bisa efektif, dan efisien dalam bekerja," ujarnya.
(lil)
