Dewan soroti pejabat ke Batam
Kamis, 11 Oktober 2012 - 15:16 WIB
Dewan soroti pejabat ke Batam
A
A
A
Sindonews.com – Keberangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng ke Batam, Kepri mendapat sorotan Dewan. Kegiatan tersebut dinilai tidak efektif serta menghambat sejumlah kegiatan, diantaranya penetapan APBD Perubahan 2012.
Menurut Ketua Komsi I Anas Hasan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa keberangkatan sejumlah pejabat Pemkab Bantaeng itu terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai kabupaten benih berbasis tekhnologi.
“Sekarang kabupaten benih berbasis teknologinya apa? Beberapa juga bahkan saya nilai gagal,” ungkap Anas di kantor DPRD Bantaeng, Kamis (11/10/2012).
Dia merinci program yang dianggap gagal yakni, pembibitan Ikan nila gesit, Penangkaran Kapas, talas, apel, stoberi dan beberapa lainnya. Apalagi, agenda penting penyerahan draf APBD Perubahan juga perlu diperhatikan.
Menurut legislator Barnas tersebut, jadwal APBD Perubahan sudah seharusnya diserahkan, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda diserahkan dari Pemkab ke DPRD.
Anggota DPRD dari fraksi Demokrat Lukman Harun mengatakan, penyerahan APBD Perubahan, sekembalinya para pejabat eksekutif tersebut, harus dilakukan kajian mendalam, meskipun waktunya sangat sempit.
Sementara, Kabag Humas Pemkab Bantaeng Alam Nur mengatakan, beberapa pejabat yang berangkat yakni Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bantaeng M Yasin, Kasubag Protokol Idham Kadir, Kadisperindagtamben Abdul Gani, Ketua DPRD Bantaeng Andi Novrita Langgara, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang berkaitan dengan tekhnologi.
“Keberangkatan itu menggunakan dana pribadi, selama empat hari. Mungkin sebentar sudah kembali. Keberangkatannya juga dilakukan dalam rangka mengikuti program Penerapan Tekhnologi tepat guna,” jelas Alam, Kamis (11/10/2012).
Dia juga mengatakan perubahan APBD perubahan tidak akan terhambat, karena merupakan persoalan tekhnis, dan dia optimistis bisa ditetapkan tepat waktu.
Koordinator Pemantau Legislatif (Kopel) Wilayah Sulsels III Musaddaq, mengatakan, terkait persoalan APBD Perubahan, baik DPRD maupun eksekutif, seharusnya mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran.
Menurut Ketua Komsi I Anas Hasan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa keberangkatan sejumlah pejabat Pemkab Bantaeng itu terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai kabupaten benih berbasis tekhnologi.
“Sekarang kabupaten benih berbasis teknologinya apa? Beberapa juga bahkan saya nilai gagal,” ungkap Anas di kantor DPRD Bantaeng, Kamis (11/10/2012).
Dia merinci program yang dianggap gagal yakni, pembibitan Ikan nila gesit, Penangkaran Kapas, talas, apel, stoberi dan beberapa lainnya. Apalagi, agenda penting penyerahan draf APBD Perubahan juga perlu diperhatikan.
Menurut legislator Barnas tersebut, jadwal APBD Perubahan sudah seharusnya diserahkan, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda diserahkan dari Pemkab ke DPRD.
Anggota DPRD dari fraksi Demokrat Lukman Harun mengatakan, penyerahan APBD Perubahan, sekembalinya para pejabat eksekutif tersebut, harus dilakukan kajian mendalam, meskipun waktunya sangat sempit.
Sementara, Kabag Humas Pemkab Bantaeng Alam Nur mengatakan, beberapa pejabat yang berangkat yakni Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bantaeng M Yasin, Kasubag Protokol Idham Kadir, Kadisperindagtamben Abdul Gani, Ketua DPRD Bantaeng Andi Novrita Langgara, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang berkaitan dengan tekhnologi.
“Keberangkatan itu menggunakan dana pribadi, selama empat hari. Mungkin sebentar sudah kembali. Keberangkatannya juga dilakukan dalam rangka mengikuti program Penerapan Tekhnologi tepat guna,” jelas Alam, Kamis (11/10/2012).
Dia juga mengatakan perubahan APBD perubahan tidak akan terhambat, karena merupakan persoalan tekhnis, dan dia optimistis bisa ditetapkan tepat waktu.
Koordinator Pemantau Legislatif (Kopel) Wilayah Sulsels III Musaddaq, mengatakan, terkait persoalan APBD Perubahan, baik DPRD maupun eksekutif, seharusnya mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran.
(rsa)
