Angka kekerasan terhadap perempuan di DIY tinggi
Kamis, 04 Oktober 2012 - 13:28 WIB
Angka kekerasan terhadap perempuan di DIY tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup tinggi. Data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, dari 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, 4.154 kasus di antaranya terjadi di DIY.
Dari distribusi data yang muncul, seperti pada data nasional, kekerasan dalam rumah tangga menempati ranking teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini termasuk juga kekerasan seksual," tandas Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah di Yogyakarta, Kamis (4/10/2012).
Kendati demikian, tercatat DIY memiliki kebijakan yang cukup bagus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari catatan Komnas Perempuan, DIY mengeluarkan 19 kebijakan kondusif yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Sleman dan Yogyakarta.
Kebijakan kondusif yang sangat mendapatkan apresiasi adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
Keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menjadi salah satu bentuk komitmen yang ditunjukan untuk menanggulangi masalah kekerasan tersebut.
Dengan keberadaan lembaga khusus yang menangani, secara pasti ada alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemda DIY untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
"Sikap tegas yang diambil DIY ini perlu ditiru oleh seluruh kepala daerah dalam menghadapi kasus intoleransi," tandasnya.
Dari distribusi data yang muncul, seperti pada data nasional, kekerasan dalam rumah tangga menempati ranking teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini termasuk juga kekerasan seksual," tandas Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah di Yogyakarta, Kamis (4/10/2012).
Kendati demikian, tercatat DIY memiliki kebijakan yang cukup bagus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari catatan Komnas Perempuan, DIY mengeluarkan 19 kebijakan kondusif yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Sleman dan Yogyakarta.
Kebijakan kondusif yang sangat mendapatkan apresiasi adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
Keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menjadi salah satu bentuk komitmen yang ditunjukan untuk menanggulangi masalah kekerasan tersebut.
Dengan keberadaan lembaga khusus yang menangani, secara pasti ada alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemda DIY untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
"Sikap tegas yang diambil DIY ini perlu ditiru oleh seluruh kepala daerah dalam menghadapi kasus intoleransi," tandasnya.
(azh)
