Pemerintah harus dengarkan aspirasi buruh
Rabu, 03 Oktober 2012 - 14:57 WIB
Pemerintah harus dengarkan aspirasi buruh
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus merespon aspirasi buruh yang sudah turun ke jalan.
"Pemerintah harus mendengarkan aspirasi mereka," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Politikus Golkar ini menegaskan, dirinya mendukung adanya gerakan mogok buruh. Pasalnya untuk aksi yang dilakukan pada hari ini agar mengetuk pemerintah supaya sensitif terhadap persoalan dihadapi oleh buruh.
"Dukung mogok buruh, ini bukan kegiatan yang diada-ada," ujarnya.
Kendati begitu, Pompida tetap menyarankan supaya para buruh menyampaikan aspirasinya dengan tertib. "Saya ingatkan jangan anarkis dan jaga nama baik federasi," tegasnya.
Poempida juga menyoroti permasalahan outsourcing yang tidak memberikan kepastian pada pekerjanya. Apalagi, saat pekerja hanya dikontrak selama setahun.
"Jadi tidak akan fokus dengan pekerjaan. Enggak ada kepastian jenjang karir dan gajinya segitu terus," pungkasnya.
"Pemerintah harus mendengarkan aspirasi mereka," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Politikus Golkar ini menegaskan, dirinya mendukung adanya gerakan mogok buruh. Pasalnya untuk aksi yang dilakukan pada hari ini agar mengetuk pemerintah supaya sensitif terhadap persoalan dihadapi oleh buruh.
"Dukung mogok buruh, ini bukan kegiatan yang diada-ada," ujarnya.
Kendati begitu, Pompida tetap menyarankan supaya para buruh menyampaikan aspirasinya dengan tertib. "Saya ingatkan jangan anarkis dan jaga nama baik federasi," tegasnya.
Poempida juga menyoroti permasalahan outsourcing yang tidak memberikan kepastian pada pekerjanya. Apalagi, saat pekerja hanya dikontrak selama setahun.
"Jadi tidak akan fokus dengan pekerjaan. Enggak ada kepastian jenjang karir dan gajinya segitu terus," pungkasnya.
(rsa)
