Pembangunan BLK Pertanian akan dikaji ulang
Senin, 01 Oktober 2012 - 14:48 WIB
Pembangunan BLK Pertanian akan dikaji ulang
A
A
A
Sindonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng akan mengkaji kembali pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian yang akan dibangun di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ketua Komisi I DPRD Bantaeng Anas Hasan mengatakan langkah tersebut untuk memperjelas skala prioritas terhadap warga Bantaeng yang akan direkrut sebagai calon tenaga kerja. Pasalnya, BLK tersebut akan menampung calon tenaga kerja dari lima kabupaten, yakni Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bulukumba dan Sinjai.
“Kuotanya masing-masing daerah lima orang yang masuk di BLK, makanya akan kami perjelas, apakah ada prioritas khusus atau tidak dengan Bantaeng,” ungkap Anas menjelaskan kepada wartawan, Senin (1/10/2012).
Anas mengatakan, prioritas yang dimaksud salah satunya berupa tambahan kuota calon tenaga kerja yang masuk di BLK tersebut. Apalagi kata dia, pembebasan lahan seluas 15 Hektare tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar yang bersumber dari APBD Bantaeng tanpa ada dana sharing dengan empat kabupaten lainnya.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) Nurdin Halim mengatakan saat ini, pihaknya masih tengah menyiapkan jadwal untuk mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mempertanyakan hal tersebut.
“Lahannya ditanggung oleh Bantaeng, dan kemungkinan besar akan dihibahkan ke Kemenakertrans. Lalu apa yang didapat Bantaeng? Itu juga harus ada pertimbangan dan kejelasan,” kata Nurdin.
Selain itu, kata Nurdin, pihaknya juga harus memperjelas apakah BLK pertanian itu adalah BLK yang diperuntukkan bagi wilayah Sulsel, atau hanya wilayah bagian Selatan Sulsel.
Kepala Bidang Tenaga Kerja (Kabidnaker) Disosnakertrans Bantaeng Syahrul Bayan mengatakan, setelah prosesi administrasi persetujuan pelepasan aset daerah berupa lahan seluas 15 hektare di DPRD selesai, maka pihaknya akan melanjutkan atau menyerahkan ke Kemenakertrans. Karena saat ini, Kemanakertrans telah mempersiapkan penganggarannya pada APBN 2013 melalui Kemenakertrans.
Sehingga, saat ini pihaknya tengah menyiapkan semua kelengkapan dokumen yang diperlukan, termasuk dengan pelepasan aset. Saat ini kata Syahru, Dewan tengah melakukan pembahasan pelepasan aset dan rencananya akan BLK tersebut akan mulai dibangun 2013 mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Bantaeng Anas Hasan mengatakan langkah tersebut untuk memperjelas skala prioritas terhadap warga Bantaeng yang akan direkrut sebagai calon tenaga kerja. Pasalnya, BLK tersebut akan menampung calon tenaga kerja dari lima kabupaten, yakni Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bulukumba dan Sinjai.
“Kuotanya masing-masing daerah lima orang yang masuk di BLK, makanya akan kami perjelas, apakah ada prioritas khusus atau tidak dengan Bantaeng,” ungkap Anas menjelaskan kepada wartawan, Senin (1/10/2012).
Anas mengatakan, prioritas yang dimaksud salah satunya berupa tambahan kuota calon tenaga kerja yang masuk di BLK tersebut. Apalagi kata dia, pembebasan lahan seluas 15 Hektare tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar yang bersumber dari APBD Bantaeng tanpa ada dana sharing dengan empat kabupaten lainnya.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) Nurdin Halim mengatakan saat ini, pihaknya masih tengah menyiapkan jadwal untuk mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mempertanyakan hal tersebut.
“Lahannya ditanggung oleh Bantaeng, dan kemungkinan besar akan dihibahkan ke Kemenakertrans. Lalu apa yang didapat Bantaeng? Itu juga harus ada pertimbangan dan kejelasan,” kata Nurdin.
Selain itu, kata Nurdin, pihaknya juga harus memperjelas apakah BLK pertanian itu adalah BLK yang diperuntukkan bagi wilayah Sulsel, atau hanya wilayah bagian Selatan Sulsel.
Kepala Bidang Tenaga Kerja (Kabidnaker) Disosnakertrans Bantaeng Syahrul Bayan mengatakan, setelah prosesi administrasi persetujuan pelepasan aset daerah berupa lahan seluas 15 hektare di DPRD selesai, maka pihaknya akan melanjutkan atau menyerahkan ke Kemenakertrans. Karena saat ini, Kemanakertrans telah mempersiapkan penganggarannya pada APBN 2013 melalui Kemenakertrans.
Sehingga, saat ini pihaknya tengah menyiapkan semua kelengkapan dokumen yang diperlukan, termasuk dengan pelepasan aset. Saat ini kata Syahru, Dewan tengah melakukan pembahasan pelepasan aset dan rencananya akan BLK tersebut akan mulai dibangun 2013 mendatang.
(azh)
