DIY rotasi 11 jabatan eselon II
DIY rotasi 11 jabatan eselon II
A
A
A
Sindonews.com - DIY lakukan rotasi besar-besaran jajaran pejabat eselon II. 11 jabatan mendapatkan pergantian tercatat dirotasi berdasarkan keputusan Gubernur DIY No 347 dan 348.
Sekretaris DIY Ichsanuri mengatakan, rotasi tersebut tidak berhubungan dengan rencana penataan kelembagaan pasca pengesahan UU 13/2012 tentang Keistimewaan. Penataan dilakukan sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan.
"Bukan untuk itu (Keistimewaan DIY). Grand disain-nya saja belum jadi," tandasnya seusai mengikuti pelantikan pejabat eselon II di Bangsal Kepatihan, Kamis (27/9/2012).
11 jabatan yang birokratnya dirotasi di antaranya kemarin Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan, dan tiga jabatan Kepala Biro di Sekretariat Daerah.
SK mutasi jabatan tersebut dikeluarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada 24 September lalu. Mutasi besar-besaran tersebut memunculkan penilaian sebagai bagian dari rencana penataan organisasi di DIY.
Penataan organisasi tersebut menjadi salah satu dari lima keistimewaan yang dimiliki DIY pasca disahkannya UU Keistimewaan.
Kendati demikian, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengharapkan, para pejabat eselon II harus bersiap untuk mengakselerasikan agenda kerja di instansinya dengan persoalan keistimewaan.
UU Keistimewaan disebutkannya, mengamanahkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengawasan secara mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan.
"Kita sering terlalu percaya dengan judul kegiatan. Saat ini pemimpin harus memeriksa kegiatan yang dilakukan hingga mendalam," tandas HB X.
Pasca disahkannya UU Keistimewaan menurut bapak lima puteri tersebut, program kegiatan di setiap instansi harus mempertimbangkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.
Sekretaris DIY Ichsanuri mengatakan, rotasi tersebut tidak berhubungan dengan rencana penataan kelembagaan pasca pengesahan UU 13/2012 tentang Keistimewaan. Penataan dilakukan sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan.
"Bukan untuk itu (Keistimewaan DIY). Grand disain-nya saja belum jadi," tandasnya seusai mengikuti pelantikan pejabat eselon II di Bangsal Kepatihan, Kamis (27/9/2012).
11 jabatan yang birokratnya dirotasi di antaranya kemarin Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan, dan tiga jabatan Kepala Biro di Sekretariat Daerah.
SK mutasi jabatan tersebut dikeluarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada 24 September lalu. Mutasi besar-besaran tersebut memunculkan penilaian sebagai bagian dari rencana penataan organisasi di DIY.
Penataan organisasi tersebut menjadi salah satu dari lima keistimewaan yang dimiliki DIY pasca disahkannya UU Keistimewaan.
Kendati demikian, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengharapkan, para pejabat eselon II harus bersiap untuk mengakselerasikan agenda kerja di instansinya dengan persoalan keistimewaan.
UU Keistimewaan disebutkannya, mengamanahkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengawasan secara mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan.
"Kita sering terlalu percaya dengan judul kegiatan. Saat ini pemimpin harus memeriksa kegiatan yang dilakukan hingga mendalam," tandas HB X.
Pasca disahkannya UU Keistimewaan menurut bapak lima puteri tersebut, program kegiatan di setiap instansi harus mempertimbangkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.
(lns)
Explore More