Sistem PL, TPS Pasar Turi segera dibangun
Kamis, 27 September 2012 - 14:43 WIB
Sistem PL, TPS Pasar Turi segera dibangun
A
A
A
Sindonews.com - Pemkot Surabaya kini bisa semakin cepat membangun tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Turi tahap III. Pembangunan TPS yang dianggarkan Rp10 miliar bisa dilakukan dengan sistem penunjukan langsung (PL).
“Kesepakatan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah selesai. Mereka (PT KAI) sudah memberikan persetujuan pada kami untuk membangun TPS,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada wartawan, Kamis (27/9/2012).
Untuk pembangunan Pasar Turi sendiri, lanjutnya, akan dikelola langsung oleh PT KAI. Lahan milik PT KAI nantinya dibangun sendiri untuk pasar dan kebutuhan mereka. Makanya pemkot akan menyesuaikan saja tentang rencana PT KAI tersebut.
“Pokoknya yang penting pedagang bisa ditampung di pasar yang dibangun PT KAI nanti,” jelasnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu melanjutkan, PT KAI nantinya juga akan membangun double track serta stasiun kereta komuter. Kedua bangunan itu akan mendukung keberadaan bangunan Pasar Turi.
Cuma, katanya, ada satu persoalan yang nantinya jadi beban pemkot. PT KAI tak mau menampung pedagang basah di pasar yang akan dibangun. Dengan aturan itu, maka pemkot akan mencarikan stan atau tempat baru bagi pedagang basah yang selama ini ada di Pasar Turi tahap III.
“Ini sudah kemauan PT KAI. Kami tetap harus mematuhinya, makanya kita carikan tempat baru bagi pedagang basah untuk bisa berjualan nanti,” terangnya.
Sementara itu, Direktur e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak G Patriastomo menuturkan, PL untuk pembangunan TPS Pasar Turi tahap III bisa dilakukan. Cara itu bersifat mendesak dan bisa dilakukan. Wali Kota tak perlu khawatir nantinya ada persoalan ketika melakukan PL.
“Kalau tidak dilakukan, maka kerugian yang akan dialami bisa bertambah. Tentunya pedagang ingin secepatnya mendapatkan tempat penampungan,” ujar Ikak.
Meskipun besaran proyek senilai Rp10 miliar, lanjutnya, pemkot tak masalah kalau segera melakukan PL. Asalkan dalam memilih pelaku nantinya harus jeli. Salah satunya tentang pengalaman, kemampuan, dan integritasnya.
“Silakan saja kalau TPS itu segera dibangun. PL bisa dilakukan dengan segera,” jelasnya.
“Kesepakatan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah selesai. Mereka (PT KAI) sudah memberikan persetujuan pada kami untuk membangun TPS,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada wartawan, Kamis (27/9/2012).
Untuk pembangunan Pasar Turi sendiri, lanjutnya, akan dikelola langsung oleh PT KAI. Lahan milik PT KAI nantinya dibangun sendiri untuk pasar dan kebutuhan mereka. Makanya pemkot akan menyesuaikan saja tentang rencana PT KAI tersebut.
“Pokoknya yang penting pedagang bisa ditampung di pasar yang dibangun PT KAI nanti,” jelasnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu melanjutkan, PT KAI nantinya juga akan membangun double track serta stasiun kereta komuter. Kedua bangunan itu akan mendukung keberadaan bangunan Pasar Turi.
Cuma, katanya, ada satu persoalan yang nantinya jadi beban pemkot. PT KAI tak mau menampung pedagang basah di pasar yang akan dibangun. Dengan aturan itu, maka pemkot akan mencarikan stan atau tempat baru bagi pedagang basah yang selama ini ada di Pasar Turi tahap III.
“Ini sudah kemauan PT KAI. Kami tetap harus mematuhinya, makanya kita carikan tempat baru bagi pedagang basah untuk bisa berjualan nanti,” terangnya.
Sementara itu, Direktur e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak G Patriastomo menuturkan, PL untuk pembangunan TPS Pasar Turi tahap III bisa dilakukan. Cara itu bersifat mendesak dan bisa dilakukan. Wali Kota tak perlu khawatir nantinya ada persoalan ketika melakukan PL.
“Kalau tidak dilakukan, maka kerugian yang akan dialami bisa bertambah. Tentunya pedagang ingin secepatnya mendapatkan tempat penampungan,” ujar Ikak.
Meskipun besaran proyek senilai Rp10 miliar, lanjutnya, pemkot tak masalah kalau segera melakukan PL. Asalkan dalam memilih pelaku nantinya harus jeli. Salah satunya tentang pengalaman, kemampuan, dan integritasnya.
“Silakan saja kalau TPS itu segera dibangun. PL bisa dilakukan dengan segera,” jelasnya.
(mhd)
