Tuntut BPJS, ribuan buruh kepung Kemenkes
Kamis, 27 September 2012 - 11:49 WIB
Tuntut BPJS, ribuan buruh kepung Kemenkes
A
A
A
Sindonews.com - Ribuan buruh dari Jabodetabek menyerbu gedung Kementerian Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Mereka mendesak agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelesaikan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ribuan pendemo yang tergabung dalam beberapa serikat buruh ini datang menggunakan puluhan bus. Dalam aksinya, mereka membentangkan berbagai poster yang berisi nada protes dan tekanan perbaikan nasib buruh.
Dalam aksi demonya, mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing), dan penghapusan upah murah bagi buruh. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong agar program BPJS bisa dilakukan pada 2014 dan tidak diundur hingga 2019.
"Penerapan BPJS itu kan 2014. Kita ingin itu sesuai dan bukan 2019. Berarti tidak boleh diundur. Kami harap Menkes bisa segera menerapkan kebijakan tersebut agar buruh bisa menikmati jaminan kesehatan," kata Hidayat dari SPSI di Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Lebih lanjut lagi Hidayat menjelaskan anggota SPSI yang ikut ada 5.000 orang. Demo ini merupakan 'pemanasan' mogok besar-besaran pada Oktober mendatang.
Setelah menggelar aksi di depan Kemenkes, para pendemo ini rencananya akan menggelar aksi yang sama di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Habis ini kami akan long march ke kemenakertrans untuk meminta penghapusan outsourcing dan upah murah," tukas Hidayat.
Mereka mendesak agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelesaikan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ribuan pendemo yang tergabung dalam beberapa serikat buruh ini datang menggunakan puluhan bus. Dalam aksinya, mereka membentangkan berbagai poster yang berisi nada protes dan tekanan perbaikan nasib buruh.
Dalam aksi demonya, mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing), dan penghapusan upah murah bagi buruh. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong agar program BPJS bisa dilakukan pada 2014 dan tidak diundur hingga 2019.
"Penerapan BPJS itu kan 2014. Kita ingin itu sesuai dan bukan 2019. Berarti tidak boleh diundur. Kami harap Menkes bisa segera menerapkan kebijakan tersebut agar buruh bisa menikmati jaminan kesehatan," kata Hidayat dari SPSI di Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Lebih lanjut lagi Hidayat menjelaskan anggota SPSI yang ikut ada 5.000 orang. Demo ini merupakan 'pemanasan' mogok besar-besaran pada Oktober mendatang.
Setelah menggelar aksi di depan Kemenkes, para pendemo ini rencananya akan menggelar aksi yang sama di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Habis ini kami akan long march ke kemenakertrans untuk meminta penghapusan outsourcing dan upah murah," tukas Hidayat.
(ysw)
