Dana diselewengkan, ratusan jemaah haji batal berangkat
Rabu, 26 September 2012 - 19:28 WIB
Dana diselewengkan, ratusan jemaah haji batal berangkat
A
A
A
Sindonews.com – Ratusan calon jemaah haji di Garut, Jawa Barat (Jabar) tertipu. Akibatnya, para calon jemaah haji asal Kecamatan Karangpawitan dan Garut Kota ini gagal berangkat ke Tanah Suci.
Dari informasi yang dihimpun, ratusan calon jemaah tersebut sebelumnya telah melakukan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan mereka tinggal. Salah satu calon haji asal Kecamatan Garut Kota, Ahmad (58), mengaku dirinya telah menyetorkan uang pembayaran pertama ONH sebanyak Rp25 juta kepada Kepala KUA Garut Kota, ND.
“Itu sudah dibayarkan pada 2011 lalu. Kemudian, di 2012 ini saya dan para calon haji asal Kecamatan Garut Kota lainnya kembali menyetor Rp6 juta sebagai pelunasan ONH. Namun ternyata, saat dikonfirmasi ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut nama kami tidak tercantum sebagai calon jemaah haji yang berangkat,” ungkap Ahmad menjelaskan kepada wartawan, Rabu (26/9/2012).
Karena merasa telah membayar ONH, tambah Ahmad, ia dan puluhan jemaah haji asal Garut Kota lainnya menginginkan agar bisa tetap berangkat haji pada 2013 mendatang. Ahmad juga meminta agar pihak Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut dapat memberikan kepastian terkait status mereka dalam kuota haji 2013.
“Saya bukan ingin meminta uang kembali. Pokoknya saya sudah bayar dan memiliki bukti kwitansi. Saya harap, saya masih bisa berangkat haji,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut Firdaos membenarkan keluhan ratusan calon jemaah haji yang gagal berangkat ini. Ia pun tidak menampik bila gagal berangkatnya ratusan calon haji asal Karangpawitan dan Garut Kota tersebut, disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan oknum kepala KUA di tingkat kecamatan.
“Memang benar, tahun ini ada ratusan lebih calon jemaah haji dari dua kecamatan di Garut yang tidak bisa berangkat. Penyebabnya karena mereka tidak melakukan pembayaran ONH sesuai prosedur, yakni membayar ke Bank dan menyerahkan bukti setorannya kepada kami. Ini malah dilakukan melalui perantara, yaitu lewat Kepala KUA Garut Kota berinisial ND dan Kepala KUA Karangpawitan berinisial AI,” jelasnya.
Menurut Firdaos, pihak Kantor Kemenag Garut telah merespons keluhan ratusan calon jemaah haji tersebut dengan memanggil kedua kepala KUA ini untuk dimintai keterangan. Kepada Firdaos, keduanya mengaku telah mentransfer uang yang diterima dari ratusan calon jemaah tersebut ke salah satu perusahaan di Jawa Timur, PT Win Win Solution Bowo Jenggot, untuk diurusi biaya ONH-nya.
“Dari pengakuan para korban, masing-masing korban sudah membayar uang dengan jumlah bervariasi dengan bayaran minimal Rp20 juta. Bila ditotal dengan jumlah korban yang mencapai ratusan orang lebih, uang yang sudah digelapkan ini bisa mencapai miliaran rupiah. Namun ternyata, uang itu tidak pernah dibayarkan ke bank dan laporannya masuk ke kami. Karena tidak pernah ada laporan dan bukti penyetoran ke Bank, praktis mereka kami anggap tidak bisa ikut beribadah haji,” paparnya,
Terkait sanksi yang akan diberikan kepada dua oknum kepala KUA di tingkat kecamatan ini, Firdaos menegaskan pihaknya sudah menyampaikan laporan tindak penyalahgunaan ND dan AI ke Kementrian Agama (Kemenag). Hingga kini, kata Firdaos, keduanya masih berstatus PNS dan menjabat sebagai kepala di KUA kecamatan.
“Kami tidak bisa menentukan sanksinya apa. Wewenang terkait keputusan sanksi ada di pusat. Kami masih menunggu hasil dari laporan yang sudah diberikan beberapa waktu lalu. Sampai sekarang, keduanya masih aktif bertugas. Makanya, agar peristiwa ini tidak terulang kembali, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin naik haji untuk membayar ONH sesuai prosedur. Bukan melalui perantara,” pungkasnya.
Dari informasi yang dihimpun, ratusan calon jemaah tersebut sebelumnya telah melakukan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan mereka tinggal. Salah satu calon haji asal Kecamatan Garut Kota, Ahmad (58), mengaku dirinya telah menyetorkan uang pembayaran pertama ONH sebanyak Rp25 juta kepada Kepala KUA Garut Kota, ND.
“Itu sudah dibayarkan pada 2011 lalu. Kemudian, di 2012 ini saya dan para calon haji asal Kecamatan Garut Kota lainnya kembali menyetor Rp6 juta sebagai pelunasan ONH. Namun ternyata, saat dikonfirmasi ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut nama kami tidak tercantum sebagai calon jemaah haji yang berangkat,” ungkap Ahmad menjelaskan kepada wartawan, Rabu (26/9/2012).
Karena merasa telah membayar ONH, tambah Ahmad, ia dan puluhan jemaah haji asal Garut Kota lainnya menginginkan agar bisa tetap berangkat haji pada 2013 mendatang. Ahmad juga meminta agar pihak Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut dapat memberikan kepastian terkait status mereka dalam kuota haji 2013.
“Saya bukan ingin meminta uang kembali. Pokoknya saya sudah bayar dan memiliki bukti kwitansi. Saya harap, saya masih bisa berangkat haji,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut Firdaos membenarkan keluhan ratusan calon jemaah haji yang gagal berangkat ini. Ia pun tidak menampik bila gagal berangkatnya ratusan calon haji asal Karangpawitan dan Garut Kota tersebut, disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan oknum kepala KUA di tingkat kecamatan.
“Memang benar, tahun ini ada ratusan lebih calon jemaah haji dari dua kecamatan di Garut yang tidak bisa berangkat. Penyebabnya karena mereka tidak melakukan pembayaran ONH sesuai prosedur, yakni membayar ke Bank dan menyerahkan bukti setorannya kepada kami. Ini malah dilakukan melalui perantara, yaitu lewat Kepala KUA Garut Kota berinisial ND dan Kepala KUA Karangpawitan berinisial AI,” jelasnya.
Menurut Firdaos, pihak Kantor Kemenag Garut telah merespons keluhan ratusan calon jemaah haji tersebut dengan memanggil kedua kepala KUA ini untuk dimintai keterangan. Kepada Firdaos, keduanya mengaku telah mentransfer uang yang diterima dari ratusan calon jemaah tersebut ke salah satu perusahaan di Jawa Timur, PT Win Win Solution Bowo Jenggot, untuk diurusi biaya ONH-nya.
“Dari pengakuan para korban, masing-masing korban sudah membayar uang dengan jumlah bervariasi dengan bayaran minimal Rp20 juta. Bila ditotal dengan jumlah korban yang mencapai ratusan orang lebih, uang yang sudah digelapkan ini bisa mencapai miliaran rupiah. Namun ternyata, uang itu tidak pernah dibayarkan ke bank dan laporannya masuk ke kami. Karena tidak pernah ada laporan dan bukti penyetoran ke Bank, praktis mereka kami anggap tidak bisa ikut beribadah haji,” paparnya,
Terkait sanksi yang akan diberikan kepada dua oknum kepala KUA di tingkat kecamatan ini, Firdaos menegaskan pihaknya sudah menyampaikan laporan tindak penyalahgunaan ND dan AI ke Kementrian Agama (Kemenag). Hingga kini, kata Firdaos, keduanya masih berstatus PNS dan menjabat sebagai kepala di KUA kecamatan.
“Kami tidak bisa menentukan sanksinya apa. Wewenang terkait keputusan sanksi ada di pusat. Kami masih menunggu hasil dari laporan yang sudah diberikan beberapa waktu lalu. Sampai sekarang, keduanya masih aktif bertugas. Makanya, agar peristiwa ini tidak terulang kembali, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin naik haji untuk membayar ONH sesuai prosedur. Bukan melalui perantara,” pungkasnya.
(azh)
