Pajak tambang Kulonprogo bocor
Minggu, 23 September 2012 - 16:31 WIB
Pajak tambang Kulonprogo bocor
A
A
A
Sindonews.com – Untuk mengurangi setoran pajak ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo, sejumlah pengusaha pertambangan melakukan manipulasi data. Akibatnya diprediksi, sebagian pajak Pemkab Kulonprogo dari sektor pertambangan menguap.
Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa mengatakan, kebocoran terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antara volume tambang, terutama galian C yang diangkut, dengan laporan yang masuk. Parahnya lagi, kecurangan ini merata di semua wilayah di Kulonprogo.
“Kami menemukan adanya ketidaksinkronan data antara volume yang diambil dan yang tercatat. Jumlahnya cukup banyak dan merata di semua wilayah. Ini merugikan karena pemasukan pajak dari sektor ini berkurang cukup banyak,” kata Yusron, Minggu (23/9/2012).
Dia menuding Pemkab tidak serius melakukan pengawasan. Buktinya, tidak ada petugas checker di lapangan sesuai yang dijanjikan.
Padahal kehadiran petugas dapat meminimalisir manipulasi oleh pengusaha. “Sama sekali tidak ada petugas. Akibatnya pengusaha nakal leluasa memanipulasi data,” tegas dia.
Dia mendesak Pemkab dan instansi terkait meningkatkan pengawasan. Sebab, potensi pajak dari pertambangan di Kulonprogo cukup menjanjikan. Sejauh ini potensi itu baru tergarap 0,04 persen saja.
Budi Hartono, Kabid Pendapatan DPPKA Kulonprogo mengakui ada manipulasi data oleh pengusaha tambang nakal. Berdasarkan laporan yang diterima, manipulasi terjadi di di Kecamatan Nanggulan dan Kalibawang. “Kami masih akan terus tindaklanjuti persoalan ini agar tidak timbul kerugian lebih besar,” janjinya.
Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa mengatakan, kebocoran terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antara volume tambang, terutama galian C yang diangkut, dengan laporan yang masuk. Parahnya lagi, kecurangan ini merata di semua wilayah di Kulonprogo.
“Kami menemukan adanya ketidaksinkronan data antara volume yang diambil dan yang tercatat. Jumlahnya cukup banyak dan merata di semua wilayah. Ini merugikan karena pemasukan pajak dari sektor ini berkurang cukup banyak,” kata Yusron, Minggu (23/9/2012).
Dia menuding Pemkab tidak serius melakukan pengawasan. Buktinya, tidak ada petugas checker di lapangan sesuai yang dijanjikan.
Padahal kehadiran petugas dapat meminimalisir manipulasi oleh pengusaha. “Sama sekali tidak ada petugas. Akibatnya pengusaha nakal leluasa memanipulasi data,” tegas dia.
Dia mendesak Pemkab dan instansi terkait meningkatkan pengawasan. Sebab, potensi pajak dari pertambangan di Kulonprogo cukup menjanjikan. Sejauh ini potensi itu baru tergarap 0,04 persen saja.
Budi Hartono, Kabid Pendapatan DPPKA Kulonprogo mengakui ada manipulasi data oleh pengusaha tambang nakal. Berdasarkan laporan yang diterima, manipulasi terjadi di di Kecamatan Nanggulan dan Kalibawang. “Kami masih akan terus tindaklanjuti persoalan ini agar tidak timbul kerugian lebih besar,” janjinya.
(ysw)
