Jokowi diingatkan permasalahan Jakarta
Jum'at, 21 September 2012 - 18:34 WIB
Jokowi diingatkan permasalahan Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diingatkan bila menjadi gubernur DKI akan adanya tekanan politik. Serta, permasalahan Ibu Kota Jakarta yang harus dituntaskan seperti kemacetan, banjir, pembangunan jalan, monorel, bus away, harus didahulukan.
"Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jakarta tidak terlalu rendah, namun semoga tetap dijalankan lebih baik lagi. Dan sistem birokrasi lebih diperpendek," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, di Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Agung menambahkan, masalah kepadatan penduduk juga harus diperhatikan, dimana pusat perkotaan jangan berpusat di Jakarta, tapi disebar di daerah lain.
Program MP3I sendiri sudah menerapkan seperti itu, namun hal itu tidak bisa membendung orang ke Jakarta. "Namun dikurangi dengan cara penyebaran daerah perkotaan," tandasnya.
Senada dengan Agung, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, hampir seluruh exit poll, tercatat bahwa Foke-Nara didukung oleh lebih dari 60 persen pemilih yang berasal dari parpol pengusung.
Bahkan untuk PPP, dukungan warga PPP terhadap Foke-Nara tercatat dalam exit poll sebuah lembaga survei lebih dari 80 persen.
"Karenanya, PPP meyakini ijtihad politik partai pada putaran kedua kepada Foke-Nara sudah sesuai dengan aspirasi pemilih kami," ujarnya.
Menurut, Ketua Komisi IV DPR ini, pilkada dalam masyarakat majemuk dan rasional seperti DKI yang timbangannya lebih tinggi di mata masyarakat adalah figur dibandingkan mesin Parpol.
Ini bukan hal baru karena pada Pilkada Jatim 2008, Khofifah, cagub yang diusung PPP dan partai non parlemen yang totalnya hanya berjumlah 17 persen suara pun, berhasil mendapatkan hampir 50 persen pada putaran kedua, meskipun karena manipulasi yang luar biasa akhirnya 'dikalahkan' pada putaran ketiga (Jatim adalah satu-satunya pilkada provinsi yang berlangsung hingga 3 putaran).
Romy sapaan akrab Romahurmuziy menambahkan, politik Pilkada utamanya di tingkat provinsi adalah politik figur, bukan politik parpol ataupun struktur. Sejak 2005, sudah banyak pilkada yang membuktikan bahkan calon yang didukung partai gurem sekalipun mendapatkan kemenangan.
"Nantinya Pilpres 2014 juga akan demikian, sebagaimana SBY menang pada pilpres 2004 dengan perolehan PD yang 'hanya' 7 persen dalam Pileg 2004," tandasnya.
"Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jakarta tidak terlalu rendah, namun semoga tetap dijalankan lebih baik lagi. Dan sistem birokrasi lebih diperpendek," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, di Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Agung menambahkan, masalah kepadatan penduduk juga harus diperhatikan, dimana pusat perkotaan jangan berpusat di Jakarta, tapi disebar di daerah lain.
Program MP3I sendiri sudah menerapkan seperti itu, namun hal itu tidak bisa membendung orang ke Jakarta. "Namun dikurangi dengan cara penyebaran daerah perkotaan," tandasnya.
Senada dengan Agung, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, hampir seluruh exit poll, tercatat bahwa Foke-Nara didukung oleh lebih dari 60 persen pemilih yang berasal dari parpol pengusung.
Bahkan untuk PPP, dukungan warga PPP terhadap Foke-Nara tercatat dalam exit poll sebuah lembaga survei lebih dari 80 persen.
"Karenanya, PPP meyakini ijtihad politik partai pada putaran kedua kepada Foke-Nara sudah sesuai dengan aspirasi pemilih kami," ujarnya.
Menurut, Ketua Komisi IV DPR ini, pilkada dalam masyarakat majemuk dan rasional seperti DKI yang timbangannya lebih tinggi di mata masyarakat adalah figur dibandingkan mesin Parpol.
Ini bukan hal baru karena pada Pilkada Jatim 2008, Khofifah, cagub yang diusung PPP dan partai non parlemen yang totalnya hanya berjumlah 17 persen suara pun, berhasil mendapatkan hampir 50 persen pada putaran kedua, meskipun karena manipulasi yang luar biasa akhirnya 'dikalahkan' pada putaran ketiga (Jatim adalah satu-satunya pilkada provinsi yang berlangsung hingga 3 putaran).
Romy sapaan akrab Romahurmuziy menambahkan, politik Pilkada utamanya di tingkat provinsi adalah politik figur, bukan politik parpol ataupun struktur. Sejak 2005, sudah banyak pilkada yang membuktikan bahkan calon yang didukung partai gurem sekalipun mendapatkan kemenangan.
"Nantinya Pilpres 2014 juga akan demikian, sebagaimana SBY menang pada pilpres 2004 dengan perolehan PD yang 'hanya' 7 persen dalam Pileg 2004," tandasnya.
(mhd)
