Kericuhan warnai paripurna penetapan Gubernur DIY
Jum'at, 21 September 2012 - 13:47 WIB
Kericuhan warnai paripurna penetapan Gubernur DIY
A
A
A
Sindonews.com - Rangkaian paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diwarnai aksi demo yang berbuntut ricuh kecil.
Rombongan masyarakat yang menamakan diri Forum Aliansi Pejuang Islam (FAPI) yang bermaksud memasuki komplek DPRD dihalang-halangi oleh kelompok Masyarakat pendukung keistimewaan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber).
Aksi penolakan dari Sekber tersebut dilakukan, karena dalam aksinya FAPI bermaksud mengajukan aspirasi penundaan penetapan KGPAA Paku Alam IX menjadi Wakil Gubernur DIY. Keributan di depan gerbang DPRD DIY akhirnya dapat diredam setelah aparat dari Polresta Yogyakarta menengahi.
Menurut Koordinator FAPI Arifin Wardiyanto, penetapan KGPAA Paku Alam IX tidak sah. Hal tersebut dikarenakan, pencalonan Adipati Pura Pakualaman tersebut diindikasikan menggunakan ijasah SMA palsu.
"Penetapan wagub tidak sah karena tidak sesuai undang-undang karena menggunakan ijasah palsu," tegasnya, Jumat (21/9/2012).
Dengan kegagalan menyampaikan aspirasi tersebut Arifin mengaku akan melakukan gugatan terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Gugatan akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi jika KGPAA Paku Alam IX ditetapkan sebagai wakil gubernur oleh DPRD DIY.
Terpisah Koordinator Sekber Keistimewaan Widihasto Wasana Putra menilai, aksi FAPI bertujuan mengacaukan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. "Ini adalah rekayasa dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Ambarkusumo," tegasnya.
Dari pantauan SINDO, keributan di depan gerbang pada saat pembukaan sidang pertama paripurna istimewa penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tersebut tidak mengganggu pembukaan sidang. Namun akibat keributan tersebut sejumlah anggota dewan yang datang sedikit terlambat sempat terhalangi saat akan masuk ke Komplek DPRD DIY.
Rombongan masyarakat yang menamakan diri Forum Aliansi Pejuang Islam (FAPI) yang bermaksud memasuki komplek DPRD dihalang-halangi oleh kelompok Masyarakat pendukung keistimewaan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber).
Aksi penolakan dari Sekber tersebut dilakukan, karena dalam aksinya FAPI bermaksud mengajukan aspirasi penundaan penetapan KGPAA Paku Alam IX menjadi Wakil Gubernur DIY. Keributan di depan gerbang DPRD DIY akhirnya dapat diredam setelah aparat dari Polresta Yogyakarta menengahi.
Menurut Koordinator FAPI Arifin Wardiyanto, penetapan KGPAA Paku Alam IX tidak sah. Hal tersebut dikarenakan, pencalonan Adipati Pura Pakualaman tersebut diindikasikan menggunakan ijasah SMA palsu.
"Penetapan wagub tidak sah karena tidak sesuai undang-undang karena menggunakan ijasah palsu," tegasnya, Jumat (21/9/2012).
Dengan kegagalan menyampaikan aspirasi tersebut Arifin mengaku akan melakukan gugatan terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Gugatan akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi jika KGPAA Paku Alam IX ditetapkan sebagai wakil gubernur oleh DPRD DIY.
Terpisah Koordinator Sekber Keistimewaan Widihasto Wasana Putra menilai, aksi FAPI bertujuan mengacaukan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. "Ini adalah rekayasa dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Ambarkusumo," tegasnya.
Dari pantauan SINDO, keributan di depan gerbang pada saat pembukaan sidang pertama paripurna istimewa penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tersebut tidak mengganggu pembukaan sidang. Namun akibat keributan tersebut sejumlah anggota dewan yang datang sedikit terlambat sempat terhalangi saat akan masuk ke Komplek DPRD DIY.
(hyk)
