Sekber Golongan Karya minta Pilgub DKI dibatalkan
Selasa, 18 September 2012 - 15:20 WIB
Sekber Golongan Karya minta Pilgub DKI dibatalkan
A
A
A
Sindonews.com - Isu yang meresahkan masyarakat marak bersamaan dengan proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Karena itu, Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya pun meminta agar Pilgub DKI Jakarta dibatalkan.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sekber Golkar Zulkifli S Ekomei mengatakan, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dijadikan bahan kampanye para calon telah memecah belah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi benih konflik di masyarakat apapun hasil Pilgub nantinya.
"Jadi kalau sudah membawa isu SARA seperti ini, nanti siapapun yang menang bisa munyulut pertikaian, ini yang kami khawatirkan," ujar Zulkifli melalui rilisnya di Jakarta, Selasa (18/9/2012).
Dia mengatakan, pola Pilgub seperti sekarang ini menunjukan sebuah kemunduran bagi proses pembelajaran demokrasi di Indonesia. Maka itu, harus ada intervensi dari pemerintah pusat untuk menghentikan
proses ini.
Lanjutnya, jika dibiarkan terus berlanjut ini adalah sebuah kemunduran yang sangat jauh ke belakang bagi bangsa kita. Sumpah Pemuda 1928 telah mengenyampingkan dan mengakui tidak ada perbedaan SARA dalam membangun kehidupan berbangsa. Malah sekarang masih ada pihak-pihak yang menggunakan isu ini sebagai jargon kampanyenya,’’
tambah Zulkifli.
Sekber Golongan Karya, lanjut Zulkifli meminta agar Presiden turun langsung dalam persoalan ini. "Kami meminta Presiden segera menghentikan proses putaran kedua pilgub. Sebab, jika pilgub diteruskan dampak politik, sosial dan ekonomi yang lebih besar dikhawatirkan muncul setelah pengumuman hasil pemilukada ini.
Nantinya Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus segera menunjuk pejabat negara untuk mengambil alih pemerintahan di wilayah pusat Ibu Kota
Negara ini,"desaknya.
Untuk menghindari dampak buruknya, Presiden bisa saja langsung menunjuk Gubernur untuk DKI Jakarta dengan mengangkat pejabat setingkat menteri. Hal ini mungkin dilakukan Presiden untuk sebuah ibu kota negara. Selain itu hal ini menghemat anggaran negara.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sekber Golkar Zulkifli S Ekomei mengatakan, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dijadikan bahan kampanye para calon telah memecah belah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi benih konflik di masyarakat apapun hasil Pilgub nantinya.
"Jadi kalau sudah membawa isu SARA seperti ini, nanti siapapun yang menang bisa munyulut pertikaian, ini yang kami khawatirkan," ujar Zulkifli melalui rilisnya di Jakarta, Selasa (18/9/2012).
Dia mengatakan, pola Pilgub seperti sekarang ini menunjukan sebuah kemunduran bagi proses pembelajaran demokrasi di Indonesia. Maka itu, harus ada intervensi dari pemerintah pusat untuk menghentikan
proses ini.
Lanjutnya, jika dibiarkan terus berlanjut ini adalah sebuah kemunduran yang sangat jauh ke belakang bagi bangsa kita. Sumpah Pemuda 1928 telah mengenyampingkan dan mengakui tidak ada perbedaan SARA dalam membangun kehidupan berbangsa. Malah sekarang masih ada pihak-pihak yang menggunakan isu ini sebagai jargon kampanyenya,’’
tambah Zulkifli.
Sekber Golongan Karya, lanjut Zulkifli meminta agar Presiden turun langsung dalam persoalan ini. "Kami meminta Presiden segera menghentikan proses putaran kedua pilgub. Sebab, jika pilgub diteruskan dampak politik, sosial dan ekonomi yang lebih besar dikhawatirkan muncul setelah pengumuman hasil pemilukada ini.
Nantinya Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus segera menunjuk pejabat negara untuk mengambil alih pemerintahan di wilayah pusat Ibu Kota
Negara ini,"desaknya.
Untuk menghindari dampak buruknya, Presiden bisa saja langsung menunjuk Gubernur untuk DKI Jakarta dengan mengangkat pejabat setingkat menteri. Hal ini mungkin dilakukan Presiden untuk sebuah ibu kota negara. Selain itu hal ini menghemat anggaran negara.
(lns)
