Penyelenggara Pemilukada DKI belum siap
Selasa, 18 September 2012 - 13:10 WIB
Penyelenggara Pemilukada DKI belum siap
A
A
A
Sindonews.com - Putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tinggal dua hari lagi. Namun, masih banyak warga DKI tak memahami mengenai Pilgub itu sendiri.
Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Sri Nilawati mengatakan, sampai saat ini masih banyak masyarakat belum mmepunyai akses penuh terhadap informasi Pilgub DKI Jakarta. Mulai dari pasangan calon, visi misinya hingga persoalan anggaran.
“KPU DKI dan Panwaslu cenderung hanya menjalankan prosedur kerja saja dan tidak memiliki kemauan keras melakukan upaya upaya pendidikan politik bagi pemilih, sehingga banyak pemilih tidak paham Pilgub,“ jelasnyadi Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2012).
Menurutnya, masyarakat belum bisa menanggap Pilgub itu sebagai sebuah kebutuhan penting dalam menentukan siapa yang layak dipilih menjadi pemimpin.
“Ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap visi dan misi kandidiat. Masih maraknya kampanye terselebung yang menggunakan isu suku adat ras dan antargolongan (SARA) dan politik uang,“ tegasnya.
Dia menyadari, sesungguhnya badan publik penyelenggara Pemilukada termasuk pemerintahan daerah tingkat lokal masih belum siap secara institusional maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani permintaan informasi dari masyarakt secara umum.
“Belum adanya pejabat atau bagian yang ditunjuk melayani akses informasi masyarakat menyebabkan waktu yang cukup lama dibutuhkan masyarakat untuk mengakses informasi atau bahkan mendapatkan penolakan,“ tandasnya.
Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Sri Nilawati mengatakan, sampai saat ini masih banyak masyarakat belum mmepunyai akses penuh terhadap informasi Pilgub DKI Jakarta. Mulai dari pasangan calon, visi misinya hingga persoalan anggaran.
“KPU DKI dan Panwaslu cenderung hanya menjalankan prosedur kerja saja dan tidak memiliki kemauan keras melakukan upaya upaya pendidikan politik bagi pemilih, sehingga banyak pemilih tidak paham Pilgub,“ jelasnyadi Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2012).
Menurutnya, masyarakat belum bisa menanggap Pilgub itu sebagai sebuah kebutuhan penting dalam menentukan siapa yang layak dipilih menjadi pemimpin.
“Ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap visi dan misi kandidiat. Masih maraknya kampanye terselebung yang menggunakan isu suku adat ras dan antargolongan (SARA) dan politik uang,“ tegasnya.
Dia menyadari, sesungguhnya badan publik penyelenggara Pemilukada termasuk pemerintahan daerah tingkat lokal masih belum siap secara institusional maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani permintaan informasi dari masyarakt secara umum.
“Belum adanya pejabat atau bagian yang ditunjuk melayani akses informasi masyarakat menyebabkan waktu yang cukup lama dibutuhkan masyarakat untuk mengakses informasi atau bahkan mendapatkan penolakan,“ tandasnya.
(lns)
