Kontrak politik Cagub DKI 2012
Senin, 17 September 2012 - 05:32 WIB
Kontrak politik Cagub DKI 2012
A
A
A
Sindonews.com - Warga Jakarta diminta jangan mendengarkan retorika pasangan calon Gubernur DKI 2012 sebagai art of speech, tetapi sebagai kontrak politik yang mengikat. Hal itu berarti apa yang dibicarakan para kandidat harus diingat sebagai janji seorang pemimpin kepada warganya.
Sebaliknya, jika semua yang telah para kandidat bicarakan saat putaran pertama dan kedua tidak diwujudkan sebagai program kerja mengentaskan persoalan Ibu Kota, mereka harus mundur dan meletakkan jabatannya secara terhormat.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan, masyarakat dan kekuatan pendukung masing-masing pasangan, harus pintar mengidentifikasi setiap omongan yang terucap oleh para kandidat. Sebab ucapan itu akan menjadi hutang politik mereka kedepannya.
"Publik paling tidak sudah mengidentifikasi beragam ucapan kandidat, maka harus menjadi public record untuk menjadi hutang politik kandidat," ujar Gun Gun saat berbincang dengan Sindonews, di Jakarta, Senin (17/9/2012).
Ditambahkan dia, hal yang bisa dilakukan masyarakat ketika telah merekam semua poin penting menyangkut solusi Ibu Kota adalah, petisi dan class action atas sejumlah janji politik cagub/cawagub.
"Komunitas-komunitas pressure group, interest group, dan para aktivis menginisiasi kotrak-kontrak politik untuk pelayanan dan good governance. Serta clean goverment dengan kedua kandidat dan bisa menjadi bahan untuk menagih mereka," terang Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta ini.
Lebih lanjut, Gun Gun menambahkan, jika dalam perjalanannya omongan para kandidat menjadi tong kosong, maka hukum kontrak politik itu akan berlaku.
"Jangan hanya mendengar retorika mereka sebagai art of speech, tetapi juga sebagai sebuah kontrak politik mengikat. Biarkan kontrak itu dilaksanakan dan ditepati oleh kandidat. Jika tidak direalisasikan, maka akan menjadi tekanan tersendiri bagi mereka yang terpilih," ungkapnya.
Sebaliknya, jika semua yang telah para kandidat bicarakan saat putaran pertama dan kedua tidak diwujudkan sebagai program kerja mengentaskan persoalan Ibu Kota, mereka harus mundur dan meletakkan jabatannya secara terhormat.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan, masyarakat dan kekuatan pendukung masing-masing pasangan, harus pintar mengidentifikasi setiap omongan yang terucap oleh para kandidat. Sebab ucapan itu akan menjadi hutang politik mereka kedepannya.
"Publik paling tidak sudah mengidentifikasi beragam ucapan kandidat, maka harus menjadi public record untuk menjadi hutang politik kandidat," ujar Gun Gun saat berbincang dengan Sindonews, di Jakarta, Senin (17/9/2012).
Ditambahkan dia, hal yang bisa dilakukan masyarakat ketika telah merekam semua poin penting menyangkut solusi Ibu Kota adalah, petisi dan class action atas sejumlah janji politik cagub/cawagub.
"Komunitas-komunitas pressure group, interest group, dan para aktivis menginisiasi kotrak-kontrak politik untuk pelayanan dan good governance. Serta clean goverment dengan kedua kandidat dan bisa menjadi bahan untuk menagih mereka," terang Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta ini.
Lebih lanjut, Gun Gun menambahkan, jika dalam perjalanannya omongan para kandidat menjadi tong kosong, maka hukum kontrak politik itu akan berlaku.
"Jangan hanya mendengar retorika mereka sebagai art of speech, tetapi juga sebagai sebuah kontrak politik mengikat. Biarkan kontrak itu dilaksanakan dan ditepati oleh kandidat. Jika tidak direalisasikan, maka akan menjadi tekanan tersendiri bagi mereka yang terpilih," ungkapnya.
(san)
