Putaran kedua, politik uang diprediksi menguat
Selasa, 04 September 2012 - 21:23 WIB
Putaran kedua, politik uang diprediksi menguat
A
A
A
Sindonews.com - Memasuki putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 20 September mendatang, diprediksi akan marak diwarnai dengan transaksi politik uang.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengaku, pihaknya terus berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini kan putaran kedua diprediksi (money politik) semakin kuat," kata Nasrullah usai bertemu pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Dikatakan Nasrullah, adanya politik uang itu sebagaimana hasil pertemuan dengan pimpinan KPK. Dimana dalam pertemuan itu dipaparkan soal temuan itu. "Semua temuan dari teman-teman koalisi. Tadi mereka coba paparkan itu dan kita akan memproses itu," jelasnya.
Banwaslu, kata Nasrullah, menggandeng KPK untuk mengawasi adanya politik uang tersebut. Menurut Nasrullah, ada keinginan dari lembaga pimpinan Abraham Samad untuk terjun mengawasi Pilgub DKI. Hal tersebut lantaran DKI ingin dijadikan proyek percontohan. "Jadi kita ingin jadikan DKI sebagai barometer," ujarnya.
Pada pertemuan tersebut, sambung Nasrullah, juga dibahas bagaimana cara meminimalisir adanya praktik politik uang itu. "Bahwa ada sebuah kesamaan definisi yang sama ke depan, tolak politik uang itu," bebernya.
Untuk kedepannya, ujar Nasrullah, kerjasama dengan KPK itu akan diperluas hingga level nasional. "Iya akan secara nasional diterapkan tetapi akan fokus pada DKI karena akan Pilgub 20 september," tandasnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengaku, pihaknya terus berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini kan putaran kedua diprediksi (money politik) semakin kuat," kata Nasrullah usai bertemu pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Dikatakan Nasrullah, adanya politik uang itu sebagaimana hasil pertemuan dengan pimpinan KPK. Dimana dalam pertemuan itu dipaparkan soal temuan itu. "Semua temuan dari teman-teman koalisi. Tadi mereka coba paparkan itu dan kita akan memproses itu," jelasnya.
Banwaslu, kata Nasrullah, menggandeng KPK untuk mengawasi adanya politik uang tersebut. Menurut Nasrullah, ada keinginan dari lembaga pimpinan Abraham Samad untuk terjun mengawasi Pilgub DKI. Hal tersebut lantaran DKI ingin dijadikan proyek percontohan. "Jadi kita ingin jadikan DKI sebagai barometer," ujarnya.
Pada pertemuan tersebut, sambung Nasrullah, juga dibahas bagaimana cara meminimalisir adanya praktik politik uang itu. "Bahwa ada sebuah kesamaan definisi yang sama ke depan, tolak politik uang itu," bebernya.
Untuk kedepannya, ujar Nasrullah, kerjasama dengan KPK itu akan diperluas hingga level nasional. "Iya akan secara nasional diterapkan tetapi akan fokus pada DKI karena akan Pilgub 20 september," tandasnya.
(san)
