RSUD Bulukumba tak layak jadi rujukan
Minggu, 02 September 2012 - 02:57 WIB
RSUD Bulukumba tak layak jadi rujukan
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Mariattang menilai, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Radja Bulukumba belum layak menjadi rumah sakit rujukan di selatan Sulawesi Selatan karena tidak memiliki dokter spesialis.
Menurut anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Mariattang, selain pelayanan, kekurangan dokter spesialis penyakit dalam juga menyebabkan rumah sakit tersebut belum bisa. Padahal, salah satu standar rujukan sebuah RSUD dilengkapi dokter ahli.
“Melihat kondisi saat ini, saya kira belum layak dijadikan sebagai rujukan khusus regional Selatan Sulsel mulai Sinjai, Selayar dan Bantaeng,” ungkap Mariattang, dalam kunjungan kerja (Kunker), Sabtu 1 September 2012.
Dia menilai, minimnya pasien dari daerah lain yang berobat ke RSUD Bulukumba tidak lepas karena pelayanan dan fasilitas pendukung dianggap kurang maksimal.
Buktinya pada 2011 lalu jumlah pasien dari Sinjai hanya dua orang saja dan Kabupaten Selayar cukup satu orang saja. “Seandainya bagus fasilitas pasien akan lebih banyak karena sudah ditetapkan sebagai rujukan dibagian Sulsel,” terangnya.
Mariattang mengaku, pihaknya akan membicarakan kembali bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, terkait penunjukan RSUD Bulukumba ini sebagai rujukan. Menurut dia, jika Pemprov menunjuknya, seharusnya harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Apalagi, peratutan gubernur (Pergub) sudah dikeluarkan.
Meski demikian, lanjut dia, untuk menutupi kekurangan khususnya dari pelayanan, maka manajemen RS harus segera melakukan pembenahan secara total. Disampin mengusulkan penambahan dokter ahli penyakit dalam karena itu sangat krusial jika kosong. “Permasalahan yang terjadi ini tergantung bagaimana manajemen mengelola dengan baik,” tuturnya.
Kepala Tata Usaha (TU) RSUD Sultang Daeng Radja Bulukumba Nasruddin mengemukakan, pihaknya sudah pernah mengusulkan penambahan dokter ahli melalui Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Namun, saat ini belum ada realisasi. “Kami sudah mengusulkan hanya belum ada respon. Sebab, dokter ahli penyakit dalam ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Bahkan, Nasruddin mengaku, dirinya siap memberikan fasilitas khusus bagi dokter ahli berupa rumah dinas (rumdis) dan tunjangan sebesar Rp7 juta perbulan. Sedangkan kendaraan pihaknya belum bisa menyiapkan. “Kami berharap anggota DPRD Sulsel bisa membantu mendatangkan dokter ahli karena kita sangat membutuhkan,” ujar Nasruddin.
Menurut anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Mariattang, selain pelayanan, kekurangan dokter spesialis penyakit dalam juga menyebabkan rumah sakit tersebut belum bisa. Padahal, salah satu standar rujukan sebuah RSUD dilengkapi dokter ahli.
“Melihat kondisi saat ini, saya kira belum layak dijadikan sebagai rujukan khusus regional Selatan Sulsel mulai Sinjai, Selayar dan Bantaeng,” ungkap Mariattang, dalam kunjungan kerja (Kunker), Sabtu 1 September 2012.
Dia menilai, minimnya pasien dari daerah lain yang berobat ke RSUD Bulukumba tidak lepas karena pelayanan dan fasilitas pendukung dianggap kurang maksimal.
Buktinya pada 2011 lalu jumlah pasien dari Sinjai hanya dua orang saja dan Kabupaten Selayar cukup satu orang saja. “Seandainya bagus fasilitas pasien akan lebih banyak karena sudah ditetapkan sebagai rujukan dibagian Sulsel,” terangnya.
Mariattang mengaku, pihaknya akan membicarakan kembali bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, terkait penunjukan RSUD Bulukumba ini sebagai rujukan. Menurut dia, jika Pemprov menunjuknya, seharusnya harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Apalagi, peratutan gubernur (Pergub) sudah dikeluarkan.
Meski demikian, lanjut dia, untuk menutupi kekurangan khususnya dari pelayanan, maka manajemen RS harus segera melakukan pembenahan secara total. Disampin mengusulkan penambahan dokter ahli penyakit dalam karena itu sangat krusial jika kosong. “Permasalahan yang terjadi ini tergantung bagaimana manajemen mengelola dengan baik,” tuturnya.
Kepala Tata Usaha (TU) RSUD Sultang Daeng Radja Bulukumba Nasruddin mengemukakan, pihaknya sudah pernah mengusulkan penambahan dokter ahli melalui Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Namun, saat ini belum ada realisasi. “Kami sudah mengusulkan hanya belum ada respon. Sebab, dokter ahli penyakit dalam ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Bahkan, Nasruddin mengaku, dirinya siap memberikan fasilitas khusus bagi dokter ahli berupa rumah dinas (rumdis) dan tunjangan sebesar Rp7 juta perbulan. Sedangkan kendaraan pihaknya belum bisa menyiapkan. “Kami berharap anggota DPRD Sulsel bisa membantu mendatangkan dokter ahli karena kita sangat membutuhkan,” ujar Nasruddin.
(ysw)
