Kasus kebakaran di Toraja Utara sulit ditangani
Senin, 27 Agustus 2012 - 00:02 WIB
Kasus kebakaran di Toraja Utara sulit ditangani
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengakui penanganan kasus kebakaran di wilayahnya masih terkendala armada pemadam kebarakan (damkar). Saat ini, kabupaten pemekaran Tana Toraja itu hanya memiliki satu unit damkar.
Wakil bupati Toraja Utara, Frederik Buntang Rombe Layuk mengakui dari beberapa kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Toraja Utara, petugas pemadam kebakaran seringkali kesulitan memadamkan api. Selama ini, kebakaran yang terjadi di pemukiman warga hanya ditangani satu unit damkar.
Dengan kondisi itu, pemkab Toraja Utara seringkali meminta bantuan mobil tangki milik perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk membantu memadamkan api. Bahkan, armada damkar milik Pemkab Tana Toraja juga seringkali dikerahkan ke lokasi kebakaran yang terjadi di wilayah Toraja Utara.
“Penanganan kasus kebakaran menjadi persoalan tersendiri bagi Pemkab Toraja Utara. Kami hanya punya satu unit armada damkar yang tidak sebanding dengan wilayah Toraja Utara yang luas,” ujar Frederik di Rantepao, Minggu (26/8/2012).
Persoalan lainnya, penanganan kasus kebakaran juga terkendala tempat pengisian air ke armada damkar (hydran). Saat ini jumlah hydran hanya satu yang ada di kantor bupati Toraja Utara. Jika lokasi kebakaran cukup jauh, pengisian air ke armada damkar terpaksa mencari sumber air dari aliran sungai terdekat.
“Aliran sungai pun seringkali sulit dilewati armada damkar untuk melakukan pengisian air,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemkab Toraja Utara sudah merencanakan akan mengusulkan anggaran pengadaan armada damkar dan hydran melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2013. Namun begitu, Frederik tidak menjelaskan berapa nilai untuk pembelian armada damkar dan pembangunan hydran yang akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Penambahan armada damkar dan hydran merupakan kebutuhan mendesak di daerah ini untuk penanganan kasus kebakaran. Itu akan kami usulkan dalam APBDP yang segera dibahas di DPRD,” jelasnya.
Ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade mengatakan jumlah armada damkar dan sarana pendukung yang sangat minim berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Petugas damkar akan mengalami kesulitan musibah kebakaran karena minimnya sarana pemadam kebakaran. DPRD Toraja Utara akan memberikan perhatian terhadap usulan pemkab Toraja Utara untuk menambahan armada damkar dalam pembahasan APBDP tahun anggaran 2012. Akan tetapi, usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Kami merespon positif rencana penambahan armada damkar dan hydran. Tapi, usulan itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
Wakil bupati Toraja Utara, Frederik Buntang Rombe Layuk mengakui dari beberapa kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Toraja Utara, petugas pemadam kebakaran seringkali kesulitan memadamkan api. Selama ini, kebakaran yang terjadi di pemukiman warga hanya ditangani satu unit damkar.
Dengan kondisi itu, pemkab Toraja Utara seringkali meminta bantuan mobil tangki milik perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk membantu memadamkan api. Bahkan, armada damkar milik Pemkab Tana Toraja juga seringkali dikerahkan ke lokasi kebakaran yang terjadi di wilayah Toraja Utara.
“Penanganan kasus kebakaran menjadi persoalan tersendiri bagi Pemkab Toraja Utara. Kami hanya punya satu unit armada damkar yang tidak sebanding dengan wilayah Toraja Utara yang luas,” ujar Frederik di Rantepao, Minggu (26/8/2012).
Persoalan lainnya, penanganan kasus kebakaran juga terkendala tempat pengisian air ke armada damkar (hydran). Saat ini jumlah hydran hanya satu yang ada di kantor bupati Toraja Utara. Jika lokasi kebakaran cukup jauh, pengisian air ke armada damkar terpaksa mencari sumber air dari aliran sungai terdekat.
“Aliran sungai pun seringkali sulit dilewati armada damkar untuk melakukan pengisian air,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemkab Toraja Utara sudah merencanakan akan mengusulkan anggaran pengadaan armada damkar dan hydran melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2013. Namun begitu, Frederik tidak menjelaskan berapa nilai untuk pembelian armada damkar dan pembangunan hydran yang akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Penambahan armada damkar dan hydran merupakan kebutuhan mendesak di daerah ini untuk penanganan kasus kebakaran. Itu akan kami usulkan dalam APBDP yang segera dibahas di DPRD,” jelasnya.
Ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade mengatakan jumlah armada damkar dan sarana pendukung yang sangat minim berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Petugas damkar akan mengalami kesulitan musibah kebakaran karena minimnya sarana pemadam kebakaran. DPRD Toraja Utara akan memberikan perhatian terhadap usulan pemkab Toraja Utara untuk menambahan armada damkar dalam pembahasan APBDP tahun anggaran 2012. Akan tetapi, usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Kami merespon positif rencana penambahan armada damkar dan hydran. Tapi, usulan itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
(azh)
