Tuduh Maftuh Basyuni, Jawa Pos minta maaf

Kamis, 09 Agustus 2012 - 11:02 WIB
Tuduh Maftuh Basyuni,...
Tuduh Maftuh Basyuni, Jawa Pos minta maaf
A A A
Sindonews.com - Media cetak Jawa Pos menyampaikan permintaannya kepada mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni. Jawa Pos menyampaikan permintaan maafnya setelah membuat tulisan mengenai pengelolaan dana haji yang membuat Maftuh Basyuni dipenjara.

Dalam siaran pers Maftuh Basyuni melalui kuasa hukumnya Humphrey Djemat, Pemimpin Redaksi (Pemred) Jawa Pos Leak Kustiya menyampaikan langsung permintaan maaf tersebut. Jawa Pos mengakui tulisannya pada edisi Kamis 28 Juni 2012 pada kolom 'Jati Diri' merupakan kesalahan penulisan.

Maftuh mempermasalahkan isi dalam tulisan yang mengatakan dirinya pernah masuk penjara dalam pengelolaan dana haji. Akibat tulisan tersebut, Maftuh melakukan somasi kepada pihak Jawa Pos.

“Uang sebesar itu akan membawa petaka bila salah kelola. Dua mantan menteri agama sudah menjadi korban kelola dana haji (dana abadi umat). Said Agil Almunawar dan Maftuh Basyuni harus merelakan dirinya tinggal sementara di penjara karena dianggap bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan dana umat tersebut,” demikian isi tulisan dalam kolom 'Jati Diri' Jawa Pos yang dipermasalahkan Maftuh dalam siaran persnya 7 Agustus 2012.

Dalam permintaan maafnya, Pemred Jawa Pos menyatakan tulisan tersebut tidak benar. Muhammad Maftuh Basyuni tidak pernah ditahan, dihukum atau tidak pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana terkait pengelolaan dana haji selama menjalankan tugas sebagai Menteri Agama.

"Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan itu. Kejadian ini akan menjadi pelajaran sangat berharga bagi kami di masa-masa mendatang," ujar Leak Kustya dalam permintaan maafnya.

Atas permintaan maaf tersebut, Humphrey Djemat mengatakan, Maftuh telah menerimanya dengan ikhlas dan menganggap persoalan yang ada di antara dirinya dengan pihak Jawa Pos telah selesai.
(azh)
Berita Terkait
Sambut Hari Kebebasan...
Sambut Hari Kebebasan Pers Dunia, Sekjen PBB Kutuk Meningkatnya Ancaman pada Jurnalis
Kritik Pengesahan UU...
Kritik Pengesahan UU KUHP, Dewan Pers: Demokrasi Sedang Terancam
LBH Pers Sebut RKUHP...
LBH Pers Sebut RKUHP Ancam Kerja Jurnalistik
Kritisi KUHP, Yadi Hendriana:...
Kritisi KUHP, Yadi Hendriana: Wartawan Harus Berperan Aktif Jaga Kemerdekaan Pers
Dewan Pers Harapkan...
Dewan Pers Harapkan Presiden Terpilih Jaga Kebebasan Pers
Dewan Pers Sebut Upaya...
Dewan Pers Sebut Upaya Gembosi Kemerdekaan Pers Berlangsung sejak 17 Tahun Silam
Berita Terkini
Bripka Dedy Wiratama...
Bripka Dedy Wiratama yang Bekingi Kampung Narkoba Samarinda Dipecat
2 jam yang lalu
GBK Diprediksi Dipadati...
GBK Diprediksi Dipadati Puluhan Ribu Pengunjung Akhir Pekan Ini, Dishub Siapkan Rekayasa Lalin
2 jam yang lalu
Soal Aturan Baru Kemenkes,...
Soal Aturan Baru Kemenkes, Bupati Bondowoso Komitmen Lindungi Petani Tembakau
2 jam yang lalu
Mengukur Kunci Sukses...
Mengukur Kunci Sukses Daerah, RGSS Resmi Hadir
2 jam yang lalu
Lampung Kukuhkan Diri...
Lampung Kukuhkan Diri sebagai Sentra Semangka Nasional
2 jam yang lalu
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
3 jam yang lalu
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved