Mal diprotes, Bupati semprot DPRD
Rabu, 08 Agustus 2012 - 14:48 WIB
Mal diprotes, Bupati semprot DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Tak terima Mal Mega Zanur miliknya diprotes kalangan DPRD, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan balik memarahi anggota dewan. Mal Mega Zanur milik Bupati Bulukumba ini dianggap melanggar garis sepadan jalan.
Menurut Zainuddin, sikap para anggota Dewan yang turun langsung melakukan pengukuran untuk memastikan apakah mal miliknya melanggar sepadan jalan sudah keterlaluan.
“Dewan tidak perlu turun langsung ukur mal itu. Mereka tidak punya wewenang,” ungkap Zainuddin, Rabu (8/8/2012).
Bupati menegur sejumlah anggota DPRD Bulukumba tersebut, karena sebelumnya anggota dewan ramai-ramai terjun langsung melakukan peninjauan ke lokasi. Bahkan, anggota dewan mengukur langsung jarak mal dari sepadan jalan yang selama ini diprotes.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bulukumba Fahidin HDK mengaku,
pihaknya melakukan pengukuran terhadap mal milik bupati untuk memastikan
berapa jarak sebenarnya dari garis sepadan jalan. Sebab keberadaan mal
mendapat protes dari warga karena diduga menyalahi undang-undang yang ada, sehingga harus dibongkar.
“Iya, kami ditelpon sama Pak Bupati atas sikap dewan itu dan mereka
marah. Tapi, saya tidak takut kepada siapapun termasuk bupati. Sebab, apa yang dilakukan DPRD kan sudah sesuai prosuder. Apalagi, tugas dewan memang pengawasan, sehingga semua baik dalam bentuk bangunan maupun yang lain harus dipantau,” tutur Fahidin.
Fahidin menambahkan, pihaknya meyakini ada pelanggaran. Ini berdasarkan pengakuan PT Bumi Karsa Sendiri yang mengerjakan proyek pelebaran jalan poros Bulukumba-Sinjai tersebut. Karena sebagian ruas jalan digunakan lahan parkir, akibatnya kondisi jalan menjadi tidak lurus.
“Kami tidak mau karena milik bupati lantas dibiarkan melanggar. Justru mereka seharusnya yang memberikan contoh baik,” terangnya.
Menurut Zainuddin, sikap para anggota Dewan yang turun langsung melakukan pengukuran untuk memastikan apakah mal miliknya melanggar sepadan jalan sudah keterlaluan.
“Dewan tidak perlu turun langsung ukur mal itu. Mereka tidak punya wewenang,” ungkap Zainuddin, Rabu (8/8/2012).
Bupati menegur sejumlah anggota DPRD Bulukumba tersebut, karena sebelumnya anggota dewan ramai-ramai terjun langsung melakukan peninjauan ke lokasi. Bahkan, anggota dewan mengukur langsung jarak mal dari sepadan jalan yang selama ini diprotes.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bulukumba Fahidin HDK mengaku,
pihaknya melakukan pengukuran terhadap mal milik bupati untuk memastikan
berapa jarak sebenarnya dari garis sepadan jalan. Sebab keberadaan mal
mendapat protes dari warga karena diduga menyalahi undang-undang yang ada, sehingga harus dibongkar.
“Iya, kami ditelpon sama Pak Bupati atas sikap dewan itu dan mereka
marah. Tapi, saya tidak takut kepada siapapun termasuk bupati. Sebab, apa yang dilakukan DPRD kan sudah sesuai prosuder. Apalagi, tugas dewan memang pengawasan, sehingga semua baik dalam bentuk bangunan maupun yang lain harus dipantau,” tutur Fahidin.
Fahidin menambahkan, pihaknya meyakini ada pelanggaran. Ini berdasarkan pengakuan PT Bumi Karsa Sendiri yang mengerjakan proyek pelebaran jalan poros Bulukumba-Sinjai tersebut. Karena sebagian ruas jalan digunakan lahan parkir, akibatnya kondisi jalan menjadi tidak lurus.
“Kami tidak mau karena milik bupati lantas dibiarkan melanggar. Justru mereka seharusnya yang memberikan contoh baik,” terangnya.
(ysw)
