Kabupaten dan Kota di Jabar nunggak bayar Jamkesda
Rabu, 08 Agustus 2012 - 04:01 WIB
Kabupaten dan Kota di Jabar nunggak bayar Jamkesda
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya, 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat (Jabar) belum melunasi pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Direktur Keuangan RSHS Bandung dr Nina Susana Dewi mengatakan, total tunggakan yang belum dibayarkan oleh 26 kabupaten dan kota mencapai Rp28,5 miliar.
"Sampai Agustus ini totalnya Rp28,5 miliar untuk seluruh Jabar," jelas
dr Nina Susana Dewi, di Bandung, Rabu (8/8/2012).
Tersendatnya pembayaran itu karena terkendala pengesahan anggaran dalam rapat Paripurna di masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
"Misalnya, pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan pagu dan lain-lain, kemudian dikumpulkan untuk jadi klaim. Dalam prosesnya, tidak semua pemerintah kabupaten/kota cepet pembayarannya. Sehingga tunggakan Jamkesda terus membengkak," katanya.
Menurut Nina, tunggakan Jamkesda tertinggi ada di Kabupaten Bandung yang mencapai Rp10 millar. Kedua, tunggakan tertinggi ada di Kota Bandung yang nilainya Rp2 miliar, dan tertinggi ketiga Kabupaten Garut Rp 1,5 miliar.
"Untuk Kota Bandung kita sudah diterima tinggal verifikasi," jelasnya.
Di antara 26 Kabupaten/Kota di Jabar, Kota Banjar dinilai cukup baik dalam membayar Jamkesda. Dinas Kesehatan Kota Banjar juga cukup proaktif menjalin komunikasi dengan RSHS.
"Kalau Kota Banjar Kepala Dinas Kesehatannya selalu telepon masih ada utang atau enggak. Sehingga membuat utang mereka selalu nol," tuturnya.
Sementara Direktur Medik dan Keperawatan RSHS Rudy Kadarsyah menambahkan, pengeluaran tertinggi Jamkesda ada pada pembelian obat, disusul biaya labolatorium seperti kemoterapi dan lain-lain, serta operasional pelayanan.
Direktur Keuangan RSHS Bandung dr Nina Susana Dewi mengatakan, total tunggakan yang belum dibayarkan oleh 26 kabupaten dan kota mencapai Rp28,5 miliar.
"Sampai Agustus ini totalnya Rp28,5 miliar untuk seluruh Jabar," jelas
dr Nina Susana Dewi, di Bandung, Rabu (8/8/2012).
Tersendatnya pembayaran itu karena terkendala pengesahan anggaran dalam rapat Paripurna di masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
"Misalnya, pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan pagu dan lain-lain, kemudian dikumpulkan untuk jadi klaim. Dalam prosesnya, tidak semua pemerintah kabupaten/kota cepet pembayarannya. Sehingga tunggakan Jamkesda terus membengkak," katanya.
Menurut Nina, tunggakan Jamkesda tertinggi ada di Kabupaten Bandung yang mencapai Rp10 millar. Kedua, tunggakan tertinggi ada di Kota Bandung yang nilainya Rp2 miliar, dan tertinggi ketiga Kabupaten Garut Rp 1,5 miliar.
"Untuk Kota Bandung kita sudah diterima tinggal verifikasi," jelasnya.
Di antara 26 Kabupaten/Kota di Jabar, Kota Banjar dinilai cukup baik dalam membayar Jamkesda. Dinas Kesehatan Kota Banjar juga cukup proaktif menjalin komunikasi dengan RSHS.
"Kalau Kota Banjar Kepala Dinas Kesehatannya selalu telepon masih ada utang atau enggak. Sehingga membuat utang mereka selalu nol," tuturnya.
Sementara Direktur Medik dan Keperawatan RSHS Rudy Kadarsyah menambahkan, pengeluaran tertinggi Jamkesda ada pada pembelian obat, disusul biaya labolatorium seperti kemoterapi dan lain-lain, serta operasional pelayanan.
(lns)
