Meleset, lembaga survei tak perlu membela diri
Senin, 16 Juli 2012 - 09:36 WIB
Meleset, lembaga survei tak perlu membela diri
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah lembaga survei sibuk membela diri terhadap perbedaan hasil survei dengan quick count Pilkada DKI Jakarta 2012. Upaya tersebut dianggap sia-sia karena publik sudah memiliki penilaian tersendiri terhadap lembaga survei.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian mengatakan, perbedaan hasil tersebut sebagai peringatan bagi lembaga survei agar tidak main-main dengan kerja riset demi memenuhi kepentingan politik kliennya.
Hal itu justru membuat publik tidak percaya terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Begitu juga berupaya untuk membela diri bahwa terjadinya error dalam survei pun tidak pantas dikemukakan. "Jadi tidak perlu lagi membela diri," kata Alfan kemarin.
Apa pun argumentasi lembaga survei terhadap proses risetnya, publik sudah tidak lagi dapat percaya. Apalagi, masyarakat sudah menyadari bahwa lembaga survei bekerja untuk kepentingan politik sponsor. Sayang, cara kerja demikian tidak disertai dengan menyampaikan hal sesungguhnya di lapangan.
Akibat realitas ini, menunjukkan lembaga survei dalam melakukan riset tidak berpegang dengan etika survei itu sendiri. Etika ini sangat melukai hati rakyat. Apalagi, beberapa survei ini menampilkan fakta sangat menonjol.
"Peristiwa per-bedaan hasil ini harus menjadi momentum bagi lembaga survei untuk bekerja lebih baik lagi. Jangan sampai menodai etika akademis ilmiah," ujarnya.
Peneliti senior The Jakarta Institute Ubaidillah menambahkan, lembaga survei tidak menyampaikan hasil di akar rumput. Cara kerja seperti ini menunjukkan lembaga survei bekerja benar-benar untuk kepentingan pemesannya,tanpa memperhatikan hak publik.
Ujungnya, daya kritis masyarakat terus menguat. Kekuatan ini tidak dapat dikalahkan oleh hasil survei. "Masyarakat tidak mau lagi diintervensi oleh cara apa pun untuk menggunakan sikap politiknya," kata Ubaidillah.
Kritikan dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto. Menurut dia, pada proses survei beberapa waktu lalu terdapat tiga kesalahan dilakukan yang berakibat pada perhitungan mereka meleset.
Kesalahan yang dimaksud ialah salah potret, wilayah Jakarta memiliki jumlah massa mengambang yang sangat besar, dan adanya konflik lembaga survei. Kesalahan potret ketika mengambil sampel, riset ini melewatkan kantong suara tertentu, seperti pemilih pemula.
Pemilih ini memiliki kemungkinan memosisikan diri sebagai swing voters dan jumlahnya pun terbesar. "Kelompok ini tidak tertangkap oleh lembaga survei," ungkap Toto.
Selama ini lembaga survei kerap mengambil sampel responden kalangan ibu rumah tangga, yang mudah dijangkau. Padahal, massa mengambang di Jakarta memiliki jumlah yang sangat besar. Massa mengambang ini ketika diminta komentarnya menjawab ragu-ragu atau belum menetapkan pilihan.
"Pilihan dipastikan oleh pemilih massa mengambang pada saat di bilik suara," ujarnya.
Kesalahan terakhir adanya konflik lembaga survei. Lembaga ini di samping sebagai konsultan politik, juga membuat hasil survei menjadi berat sebelah.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian mengatakan, perbedaan hasil tersebut sebagai peringatan bagi lembaga survei agar tidak main-main dengan kerja riset demi memenuhi kepentingan politik kliennya.
Hal itu justru membuat publik tidak percaya terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Begitu juga berupaya untuk membela diri bahwa terjadinya error dalam survei pun tidak pantas dikemukakan. "Jadi tidak perlu lagi membela diri," kata Alfan kemarin.
Apa pun argumentasi lembaga survei terhadap proses risetnya, publik sudah tidak lagi dapat percaya. Apalagi, masyarakat sudah menyadari bahwa lembaga survei bekerja untuk kepentingan politik sponsor. Sayang, cara kerja demikian tidak disertai dengan menyampaikan hal sesungguhnya di lapangan.
Akibat realitas ini, menunjukkan lembaga survei dalam melakukan riset tidak berpegang dengan etika survei itu sendiri. Etika ini sangat melukai hati rakyat. Apalagi, beberapa survei ini menampilkan fakta sangat menonjol.
"Peristiwa per-bedaan hasil ini harus menjadi momentum bagi lembaga survei untuk bekerja lebih baik lagi. Jangan sampai menodai etika akademis ilmiah," ujarnya.
Peneliti senior The Jakarta Institute Ubaidillah menambahkan, lembaga survei tidak menyampaikan hasil di akar rumput. Cara kerja seperti ini menunjukkan lembaga survei bekerja benar-benar untuk kepentingan pemesannya,tanpa memperhatikan hak publik.
Ujungnya, daya kritis masyarakat terus menguat. Kekuatan ini tidak dapat dikalahkan oleh hasil survei. "Masyarakat tidak mau lagi diintervensi oleh cara apa pun untuk menggunakan sikap politiknya," kata Ubaidillah.
Kritikan dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto. Menurut dia, pada proses survei beberapa waktu lalu terdapat tiga kesalahan dilakukan yang berakibat pada perhitungan mereka meleset.
Kesalahan yang dimaksud ialah salah potret, wilayah Jakarta memiliki jumlah massa mengambang yang sangat besar, dan adanya konflik lembaga survei. Kesalahan potret ketika mengambil sampel, riset ini melewatkan kantong suara tertentu, seperti pemilih pemula.
Pemilih ini memiliki kemungkinan memosisikan diri sebagai swing voters dan jumlahnya pun terbesar. "Kelompok ini tidak tertangkap oleh lembaga survei," ungkap Toto.
Selama ini lembaga survei kerap mengambil sampel responden kalangan ibu rumah tangga, yang mudah dijangkau. Padahal, massa mengambang di Jakarta memiliki jumlah yang sangat besar. Massa mengambang ini ketika diminta komentarnya menjawab ragu-ragu atau belum menetapkan pilihan.
"Pilihan dipastikan oleh pemilih massa mengambang pada saat di bilik suara," ujarnya.
Kesalahan terakhir adanya konflik lembaga survei. Lembaga ini di samping sebagai konsultan politik, juga membuat hasil survei menjadi berat sebelah.
(san)
