Rp1 Triliun untuk dua putaran
Rp1 Triliun untuk dua putaran
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk mengantisipasi seandainya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat berlangsung dua putaran.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, anggaran ini disiapkan sebagai langkah antisipatif. Apabila hanya disiapkan untuk satu putaran, khawatir akan menimbulkan masalah.
Meski begitu, untuk sementara dana yang akan segera dicairkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat baru sebesar Rp759 miliar untuk satu putaran.
”Kalau dananya cuma disiapkan untuk satu putaran nanti malah berabe kalau ternyata terjadi dua putaran,” ungkap Heryawan di Bandung, kemarin.
Dia menjelaskan, dana cadangan jika terjadi dua putaran, disiapkan sebesar Rp241 miliar yang bisa didapatkan melalui anggaran perubahan APBD tahun 2012.
Apabila putaran kedua tidak terjadi, dana cadangan bisa dikembalikan ke kas negara. ”Hitungannya matematis saja, jika memang tidak terjadi dua putaran, anggaran cadangannya tinggal dibalikin aja ke kas daerah,” kata Heryawan.
Sebab, lanjut dia, putaran kedua tinggal menghitung ulang jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di tiap daerah lalu dikalikan dengan jumlah biaya per TPS.
”Untuk surat suara tinggal cetak ulang. Lalu dari angka Rp241 miliar itu, paling bergeser di kisaran ratusan juta saja, sehingga kita siapkan totalnya Rp1 triliun,” tuturnya seraya berharap agar pilgub bisa diminimalisasi dengan berbagai langkah penghematan anggaran.
Dia menjelaskan, Pilgub Jabar ini akan digelar secara bersamaan dengan empat kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat pada 24 Februari 2013. Itu pun jika Kabupaten Bandung Barat mengurungkan niatnya untuk keluar dari jadwal pemilukada bersama.
”Kami akan berusaha agar Pemilukada KBB untuk tetap bergabung dengan pemilukada di tiga daerah lainnya, termasuk Pilgub Jabar pada 24 Februari 2013,” katanya.
Pengamat politik Unversitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai anggaran sebesar Rp1 triliun untuk dua putaran pilgub cukup rasional jika didasari atas rumus indeks per pemilih di Jawa Barat yang mencapai 34 juta daftar pemilih tetap (DPT).
”Inilah mahalnya ongkos demokrasi langsung. Apalagi Jawa Barat itu DPT-nya sangat tinggi. Sementara KPUD menggunakan rumus penganggaran biaya pemilu itu kan berdasarkan indeks perpemilih. Jadi, angka sebesar itu cukup rasional,” ucapnya.(lin)
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, anggaran ini disiapkan sebagai langkah antisipatif. Apabila hanya disiapkan untuk satu putaran, khawatir akan menimbulkan masalah.
Meski begitu, untuk sementara dana yang akan segera dicairkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat baru sebesar Rp759 miliar untuk satu putaran.
”Kalau dananya cuma disiapkan untuk satu putaran nanti malah berabe kalau ternyata terjadi dua putaran,” ungkap Heryawan di Bandung, kemarin.
Dia menjelaskan, dana cadangan jika terjadi dua putaran, disiapkan sebesar Rp241 miliar yang bisa didapatkan melalui anggaran perubahan APBD tahun 2012.
Apabila putaran kedua tidak terjadi, dana cadangan bisa dikembalikan ke kas negara. ”Hitungannya matematis saja, jika memang tidak terjadi dua putaran, anggaran cadangannya tinggal dibalikin aja ke kas daerah,” kata Heryawan.
Sebab, lanjut dia, putaran kedua tinggal menghitung ulang jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di tiap daerah lalu dikalikan dengan jumlah biaya per TPS.
”Untuk surat suara tinggal cetak ulang. Lalu dari angka Rp241 miliar itu, paling bergeser di kisaran ratusan juta saja, sehingga kita siapkan totalnya Rp1 triliun,” tuturnya seraya berharap agar pilgub bisa diminimalisasi dengan berbagai langkah penghematan anggaran.
Dia menjelaskan, Pilgub Jabar ini akan digelar secara bersamaan dengan empat kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat pada 24 Februari 2013. Itu pun jika Kabupaten Bandung Barat mengurungkan niatnya untuk keluar dari jadwal pemilukada bersama.
”Kami akan berusaha agar Pemilukada KBB untuk tetap bergabung dengan pemilukada di tiga daerah lainnya, termasuk Pilgub Jabar pada 24 Februari 2013,” katanya.
Pengamat politik Unversitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai anggaran sebesar Rp1 triliun untuk dua putaran pilgub cukup rasional jika didasari atas rumus indeks per pemilih di Jawa Barat yang mencapai 34 juta daftar pemilih tetap (DPT).
”Inilah mahalnya ongkos demokrasi langsung. Apalagi Jawa Barat itu DPT-nya sangat tinggi. Sementara KPUD menggunakan rumus penganggaran biaya pemilu itu kan berdasarkan indeks perpemilih. Jadi, angka sebesar itu cukup rasional,” ucapnya.(lin)
()
Explore More