Enam tahun lumpur Lapindo, data aset belum lengkap
Enam tahun lumpur Lapindo, data aset belum lengkap
A
A
A
Sindonews.com - Pemkab Sidoarjo tampaknya tak serius dalam mengurus aset-asetnya yang terendam lumpur Lapindo. Pasalnya, sampai saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) ternyata belum mempunyai data aset yang akan diajukan ganti rugi ke PT Lapindo Brantas Inc.
Padahal, semburan lumpur Lapindo sudah berlangsung lebih dari enam tahun. Sejauh ini belum ada komitmen apapun antara Pemkab dan Lapindo terkait aset yang terendam lumpur kapan akan dibayar.
Kepala DPPKA Joko Sartono mengatakan saat pihaknya masih mendata ulang aset-aset Pemkab Sidoarjo yang terendam lumpur. Sebab, sejauh ini data-data aset yang terendam lumpur masih berada di masing-masing dinas.
"Kita sudah mengirim surat ke masing-masing instansi untuk segera memberikan data asetnya yang terendam lumpur. Diharapkan dalam waktu dekat datanya sudah masuk ke DPPKA dan sudah diketahui berapa jumlah aset kita yang terendam lumpur," papar Joko Sartono menjelaskan epada wartawan, Minggu (24/6/20120).
Joko mengaku sebenarnya untuk aset yang terendam lumpur sudah ada datanya di masing-masing dinas. Namun, kendalanya sampai saat ini masing-masing instansi belum menyerahkan data aset yang terendam lumpur ke DPPKA.
Kepala Bidang Aset DPPKA Hery Suhartono menambahkan, untuk aset pemkab yang terendam lumpur datanya memang berada di masing-masing instansi. Di antaranya di Dinas PU Cipta Karya untuk bangunan gedung, Dinas PU Bina Marga untuk jalan, Bagian Pemerintahan Desa untuk aset-aset desa dan instansi lainnya.
Hery menambahkan, jika nanti data aset sudah terkumpul kemudian akan diajukan untuk mendapat ganti rugi dari Lapindo. Sebab, aset-aset tersebut sudah terendam lumpur bersama aset korban lumpur.
"Kita masih menunggu data asetnya karena belum masuk ke DPPKA," tegasnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan harusnya sejak awal terjadinya semburan lumpur, pemkab sudah mendata berapa aset-asetnya yang terendam lumpur. Kemudian diajukan ke PT Minarak Lapindo Jayan (MLJ) untuk dibayar ganti ruginya.
Politisi yang juga Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo tersebut menambahkan, sejak awal komisinya sudah minta data aset yang terendam lumpur namun belum juga diberikan. Demikian pula Pansus Lumpur sudah berapakali minta data itu, namun sampai sekarang juga belum diberi.
"Data aset yang terendam saja belum lengkap apalagi untuk mengurus klaim ganti rugi. Pemkab jangan mengulur-ulur waktu dalam hal mendata aset," ujar Mundzir Dwi Ilmiawan.
“Alasan dari DPPKA saat ditanya, data aset dari instansi terkait belum masuk. Kok bisa, bagaimana koordinasi antar instansi selama ini sampai data aset saja tidak lengkap,” tandasnya.
Mundzir mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Sidoarjo, karena dalam beberapa kesempatan masalah aset pemkab yang terendam lumpur sudah ditanyakan tapi sampai sekarang belum
jelas. Sehingga, tidak salah jika nantinya aset-aset pemkab yang sudah terendam lumpur itu lenyap dan tidak mendapat ganti rugi.
Harusnya, Pemkab segera mendata dan melihat klasifikasi aset yang sudah terendam lumpur. Yaitu, aset berupa bangunan, lahan basah, lahan kering dan lainnya. Sehingga, diketahui berapa kerugian aset milik Pemkab Sidoarjo akibat terendam lumpur. abdul rouf
Aset Pemkab Terendam Lumpur di Bagian Pemerintahan Desa:
Tanah Kas Desa (TKD)
1. Kecamatan Porong (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Renokenongo 16.980 m2
- Kelurahan Siring 46.159 m2
- Kelurahan Jatirejo 171 m2
2. Kecamatan Tanggulangin (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Kedungbendo 12.000 m2
3. Kecamatan Jabon (ganti rugi dibayar pemerintah)
- Desa Kedungcangkring 38.298 m2
- Desa Besuki 100.000 m2
- Desa Pejarakan 109.005 m2
Aset desa/kelurahan berupa makam, kantor desa, lapangan dan lainnya
1. Kecamatan Porong (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Renokenongo 24.436 m2
- Kelurahan Siring 57.791 m2
- Kelurahan Jatirejo 43.149 m2
2. Kecamatan Tanggulangin (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Kedungbendo 34.550 m2
3. Kecamatan Jabon (ganti rugi ditanggung pemerintah)
- Desa Kedungcangkring 4.400 m2
- Desa Pejarakan19.715 m2
- Desa Besuki 75.150 m2.(azh)
Padahal, semburan lumpur Lapindo sudah berlangsung lebih dari enam tahun. Sejauh ini belum ada komitmen apapun antara Pemkab dan Lapindo terkait aset yang terendam lumpur kapan akan dibayar.
Kepala DPPKA Joko Sartono mengatakan saat pihaknya masih mendata ulang aset-aset Pemkab Sidoarjo yang terendam lumpur. Sebab, sejauh ini data-data aset yang terendam lumpur masih berada di masing-masing dinas.
"Kita sudah mengirim surat ke masing-masing instansi untuk segera memberikan data asetnya yang terendam lumpur. Diharapkan dalam waktu dekat datanya sudah masuk ke DPPKA dan sudah diketahui berapa jumlah aset kita yang terendam lumpur," papar Joko Sartono menjelaskan epada wartawan, Minggu (24/6/20120).
Joko mengaku sebenarnya untuk aset yang terendam lumpur sudah ada datanya di masing-masing dinas. Namun, kendalanya sampai saat ini masing-masing instansi belum menyerahkan data aset yang terendam lumpur ke DPPKA.
Kepala Bidang Aset DPPKA Hery Suhartono menambahkan, untuk aset pemkab yang terendam lumpur datanya memang berada di masing-masing instansi. Di antaranya di Dinas PU Cipta Karya untuk bangunan gedung, Dinas PU Bina Marga untuk jalan, Bagian Pemerintahan Desa untuk aset-aset desa dan instansi lainnya.
Hery menambahkan, jika nanti data aset sudah terkumpul kemudian akan diajukan untuk mendapat ganti rugi dari Lapindo. Sebab, aset-aset tersebut sudah terendam lumpur bersama aset korban lumpur.
"Kita masih menunggu data asetnya karena belum masuk ke DPPKA," tegasnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan harusnya sejak awal terjadinya semburan lumpur, pemkab sudah mendata berapa aset-asetnya yang terendam lumpur. Kemudian diajukan ke PT Minarak Lapindo Jayan (MLJ) untuk dibayar ganti ruginya.
Politisi yang juga Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo tersebut menambahkan, sejak awal komisinya sudah minta data aset yang terendam lumpur namun belum juga diberikan. Demikian pula Pansus Lumpur sudah berapakali minta data itu, namun sampai sekarang juga belum diberi.
"Data aset yang terendam saja belum lengkap apalagi untuk mengurus klaim ganti rugi. Pemkab jangan mengulur-ulur waktu dalam hal mendata aset," ujar Mundzir Dwi Ilmiawan.
“Alasan dari DPPKA saat ditanya, data aset dari instansi terkait belum masuk. Kok bisa, bagaimana koordinasi antar instansi selama ini sampai data aset saja tidak lengkap,” tandasnya.
Mundzir mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Sidoarjo, karena dalam beberapa kesempatan masalah aset pemkab yang terendam lumpur sudah ditanyakan tapi sampai sekarang belum
jelas. Sehingga, tidak salah jika nantinya aset-aset pemkab yang sudah terendam lumpur itu lenyap dan tidak mendapat ganti rugi.
Harusnya, Pemkab segera mendata dan melihat klasifikasi aset yang sudah terendam lumpur. Yaitu, aset berupa bangunan, lahan basah, lahan kering dan lainnya. Sehingga, diketahui berapa kerugian aset milik Pemkab Sidoarjo akibat terendam lumpur. abdul rouf
Aset Pemkab Terendam Lumpur di Bagian Pemerintahan Desa:
Tanah Kas Desa (TKD)
1. Kecamatan Porong (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Renokenongo 16.980 m2
- Kelurahan Siring 46.159 m2
- Kelurahan Jatirejo 171 m2
2. Kecamatan Tanggulangin (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Kedungbendo 12.000 m2
3. Kecamatan Jabon (ganti rugi dibayar pemerintah)
- Desa Kedungcangkring 38.298 m2
- Desa Besuki 100.000 m2
- Desa Pejarakan 109.005 m2
Aset desa/kelurahan berupa makam, kantor desa, lapangan dan lainnya
1. Kecamatan Porong (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Renokenongo 24.436 m2
- Kelurahan Siring 57.791 m2
- Kelurahan Jatirejo 43.149 m2
2. Kecamatan Tanggulangin (ganti rugi ditanggung Lapindo)
- Desa Kedungbendo 34.550 m2
3. Kecamatan Jabon (ganti rugi ditanggung pemerintah)
- Desa Kedungcangkring 4.400 m2
- Desa Pejarakan19.715 m2
- Desa Besuki 75.150 m2.(azh)
()
Explore More