KPU DKI kesulitan telusuri dana siluman
Selasa, 19 Juni 2012 - 15:23 WIB
KPU DKI kesulitan telusuri dana siluman
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta kesulitan menelusuri dana siluman dalam pembiayaan kampanye pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta mendatang.
Ketua kelompok kerja (pokja) kampanye pada KPU DKI Jakarta Suhartono mengatakan, sulitnya memantau dana siluman dalam kampanye, karena dana tersebut biasanya diberikan secara pribadi. Padahal, persoalan dana kampanye selalu terjadi hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
"Penggunaan dana siluman yang tidak ikut dilaporkan oleh kandidat seperti itu yang sulit kita pantau. Karena dana tersebut biasanya diberikan dalam bentuk jual beli rumah, dan sumbangan yang diberikan antar individu," katanya di kantornya, Jakarta, Selasa (19/6/2012).
KPU DKI Jakarta saat ini, akan lebih fokus pada pengawasan kemungkinan digunakannya uang negara untuk kampanye para kandidat cagub-cawagub DKI Jakarta. "Kalau kita, akan lebih konsen untuk mengawasi apakah ada penggunaan dana APBN, APBD atau dari pihak asing. Itu yang jelas melanggar, sudah diatur dalam undang-undang," jelasnya.
Menurutnya, nantinya seluruh laporan keuangan kampanye pasangan calon akan diaudit oleh kantor akuntan yang ditunjuk oleh KPU DKI Jakarta. Apabila nanti ditemukan adanya penggunaan APBN, APBD maupun ada dana dari pihak asing, maka akan ada sanksi bagi pemberi dan penerima dana. (lil)
Ketua kelompok kerja (pokja) kampanye pada KPU DKI Jakarta Suhartono mengatakan, sulitnya memantau dana siluman dalam kampanye, karena dana tersebut biasanya diberikan secara pribadi. Padahal, persoalan dana kampanye selalu terjadi hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
"Penggunaan dana siluman yang tidak ikut dilaporkan oleh kandidat seperti itu yang sulit kita pantau. Karena dana tersebut biasanya diberikan dalam bentuk jual beli rumah, dan sumbangan yang diberikan antar individu," katanya di kantornya, Jakarta, Selasa (19/6/2012).
KPU DKI Jakarta saat ini, akan lebih fokus pada pengawasan kemungkinan digunakannya uang negara untuk kampanye para kandidat cagub-cawagub DKI Jakarta. "Kalau kita, akan lebih konsen untuk mengawasi apakah ada penggunaan dana APBN, APBD atau dari pihak asing. Itu yang jelas melanggar, sudah diatur dalam undang-undang," jelasnya.
Menurutnya, nantinya seluruh laporan keuangan kampanye pasangan calon akan diaudit oleh kantor akuntan yang ditunjuk oleh KPU DKI Jakarta. Apabila nanti ditemukan adanya penggunaan APBN, APBD maupun ada dana dari pihak asing, maka akan ada sanksi bagi pemberi dan penerima dana. (lil)
()
