Pasangan Cagub DKI deklarasi anti korupsi
Jum'at, 15 Juni 2012 - 08:47 WIB
Pasangan Cagub DKI deklarasi anti korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Enam pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta berkomitmen tidak korupsi ketika terpilih pada pilkada mendatang.
Penegasan tersebut disampaikan saat penandatanganan komitmen integritas antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Cagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai langkah awal mewujudkan good governance.
Menurut dia, tradisi penyampaian komitmen integritas ini perlu dikembangkan untuk membebaskan pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Yang perlu ditindaklanjuti dengan keseriusan dan tidak dengan sekadar seremonial. Karena kalau seremonial saja, akan jadi korupsi waktu. Waktu Anda, waktu saya, waktu kita semuanya," kata Hidayat seusai menghadiri Penandatanganan Komitmen Berintegritas dan Deklarasi LHKPN Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2012-2017, di KPK, Jakarta, Kamis 14 Juni 2012 kemarin.
Cagub dari jalur independen Faisal Basri menyatakan, penandatanganan komitmen tersebut dimaksudkan untuk mulai mengelola Jakarta dengan hati bersih, tekad bersih, dan semangat bersih, supaya bermanfaat bagi warga. Pihaknya selalu berkomitmen dalam semangat antikorupsi.
Terbukti, dirinya memilih jalur independen agar tidak terjebak pada tarikan kepentingan. "Kalau soal komitmen, saya 100. Makanya kita mulai dari independen. Kalau lewat partai agak susah," terangnya.
Sedangkan cagub Alex Noerdin menegaskan, penandatanganan komitmen bersama itu sebagai langkah keterbukaan para calon. "Menurut saya ini sangat tepat untuk melakukan keterbukaan tentang komitmen pemberantasan korupsi," kata Alex.
Cagub incumbent Fauzi Bowo menegaskan deklarasi dan implementasinya sangat perlu dijalankan. "Bagus, bagus. Kalau untuk pemberantasan korupsi seperti apa? Itu panjang ceritanya," ungkap dia.
Sementara itu berdasarkan hasil verifikasi KPK,Fauzi Bowo merupakan cagub paling kaya, yakni dengan kekayaan Rp59,3 miliar. Di urutan kedua Hendardji Soepandji dengan Rp32 miliar. Menyusul di urutan ketiga Jokowi dengan kekayaan Rp27,2 miliar, lalu disusul Alex Noerdin dengan kekayaan Rp19,4 miliar.
Hidayat Nur Wahid menempati urutan kelima dengan kekayaan Rp12,1 miliar.Kemudian Faisal Basri memiliki kekayaan Rp4,2 miliar (belum termasuk hasil penjualan rumah Rp16 miliar).
Sementara harta kekayaan cawagub Nachrowi Ramli sebanyak Rp15,78 miliar dan USD 30.003. Lalu, Ahmad Riza Patria diketahui memiliki kekayaan Rp2,79 miliar. Basuki Tjahja Purnama memiliki harta kekayaan Rp12,46 miliar dan USD 5.030.
Kemudian, Didik J Rachbini,harta kekayaannya mencapai Rp7,79 miliar dan USD 8.342, sedangkan Biem Benjamin mencapai Rp33 miliar. Adapun kekayaan Nono Sampono Rp3,83 miliar dan USD 270.000.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini dalam rangka menyukseskan Pilkada DKI Jakarta. Dia melanjutkan, KPU DKI Jakarta bersama KPK telah melakukan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan cagub dan cawagub.
Verifikasi LHKPN tersebut dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai langkah pertama kali yang dilakukan KPK dalam event demokrasi di tingkat lokal. "Ini merupakan pilot project KPK juga, karena barometer nasional. Kalau ini berjalan baik dan yang terpilih adalah orang-orang yang bagus, kan bisa jadi contoh pada pilkada-pilkada di daerah yang lain," kata Johan.
Selain itu, kata dia, proses verifikasi calon pemimpin di Ibu Kota ini memiliki keterkaitan dengan proses pengawasan yang menjadi salah satu wewenang KPK. (san)
Penegasan tersebut disampaikan saat penandatanganan komitmen integritas antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Cagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai langkah awal mewujudkan good governance.
Menurut dia, tradisi penyampaian komitmen integritas ini perlu dikembangkan untuk membebaskan pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Yang perlu ditindaklanjuti dengan keseriusan dan tidak dengan sekadar seremonial. Karena kalau seremonial saja, akan jadi korupsi waktu. Waktu Anda, waktu saya, waktu kita semuanya," kata Hidayat seusai menghadiri Penandatanganan Komitmen Berintegritas dan Deklarasi LHKPN Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2012-2017, di KPK, Jakarta, Kamis 14 Juni 2012 kemarin.
Cagub dari jalur independen Faisal Basri menyatakan, penandatanganan komitmen tersebut dimaksudkan untuk mulai mengelola Jakarta dengan hati bersih, tekad bersih, dan semangat bersih, supaya bermanfaat bagi warga. Pihaknya selalu berkomitmen dalam semangat antikorupsi.
Terbukti, dirinya memilih jalur independen agar tidak terjebak pada tarikan kepentingan. "Kalau soal komitmen, saya 100. Makanya kita mulai dari independen. Kalau lewat partai agak susah," terangnya.
Sedangkan cagub Alex Noerdin menegaskan, penandatanganan komitmen bersama itu sebagai langkah keterbukaan para calon. "Menurut saya ini sangat tepat untuk melakukan keterbukaan tentang komitmen pemberantasan korupsi," kata Alex.
Cagub incumbent Fauzi Bowo menegaskan deklarasi dan implementasinya sangat perlu dijalankan. "Bagus, bagus. Kalau untuk pemberantasan korupsi seperti apa? Itu panjang ceritanya," ungkap dia.
Sementara itu berdasarkan hasil verifikasi KPK,Fauzi Bowo merupakan cagub paling kaya, yakni dengan kekayaan Rp59,3 miliar. Di urutan kedua Hendardji Soepandji dengan Rp32 miliar. Menyusul di urutan ketiga Jokowi dengan kekayaan Rp27,2 miliar, lalu disusul Alex Noerdin dengan kekayaan Rp19,4 miliar.
Hidayat Nur Wahid menempati urutan kelima dengan kekayaan Rp12,1 miliar.Kemudian Faisal Basri memiliki kekayaan Rp4,2 miliar (belum termasuk hasil penjualan rumah Rp16 miliar).
Sementara harta kekayaan cawagub Nachrowi Ramli sebanyak Rp15,78 miliar dan USD 30.003. Lalu, Ahmad Riza Patria diketahui memiliki kekayaan Rp2,79 miliar. Basuki Tjahja Purnama memiliki harta kekayaan Rp12,46 miliar dan USD 5.030.
Kemudian, Didik J Rachbini,harta kekayaannya mencapai Rp7,79 miliar dan USD 8.342, sedangkan Biem Benjamin mencapai Rp33 miliar. Adapun kekayaan Nono Sampono Rp3,83 miliar dan USD 270.000.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini dalam rangka menyukseskan Pilkada DKI Jakarta. Dia melanjutkan, KPU DKI Jakarta bersama KPK telah melakukan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan cagub dan cawagub.
Verifikasi LHKPN tersebut dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai langkah pertama kali yang dilakukan KPK dalam event demokrasi di tingkat lokal. "Ini merupakan pilot project KPK juga, karena barometer nasional. Kalau ini berjalan baik dan yang terpilih adalah orang-orang yang bagus, kan bisa jadi contoh pada pilkada-pilkada di daerah yang lain," kata Johan.
Selain itu, kata dia, proses verifikasi calon pemimpin di Ibu Kota ini memiliki keterkaitan dengan proses pengawasan yang menjadi salah satu wewenang KPK. (san)
()
