Korban tsunami Mentawai pertanyakan hunian tetap
A
A
A
Sindonews.com - Dua tahun belum ada kejelasan tempat tinggal, warga korban gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), mempertanyakan hunian tetap yang dijanjikan oleh pemerintah.
Warga mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap. Sebab, hunian sementara yang dibangun pemerintah saat ini sudah tidak layak digunakan sebagai hunian.
Kepala Desa Bulasat Firman Saogo mengatakan permintaan warga disebabkan kondisi hunian saat ini di Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan 70 persen sudah mengalami kerusakan. Saat ini kondisi bangunan tempat tinggal mereka di hunian sementara Pagai Selatan sudah memprihatinkan.
"Lantai rumah dari triplek dan dindingnya sudah rusak, triplek itu hanya tahan 3-6 bulan, sedangkan kini sudah dua tahun," katanya di Daima Hotel, Jalan Jendral Sudirman, Padang, Selasa (12/6/2012).
Selain itu warganya yang berasal dari 13 dusun ini tinggal di Huntara yang tidak ada air, masyarakat juga mengalami kesulitan bahan makanan. "Warga terpaksa ke pemukiman lama yang berjarak 10 kilometer jalan kaki, tempat sekolah anak juga sangat jauh ada 4 kilometer itu juga jalan kaki," tandasnya.
Selain itu kondisi fisik dan mental warga yang tinggal di hunian sementara kerap menurun. Banyak warga yang mengeluh stres dan rentan terserang penyakit.
"Ditambah lagi waktu tidur sudah tak nyaman, badai dan hujan menghantui orang, ada 730 kepala keluarga atau 3.000 jiwa kondisinya sudah memprihatinkan kami minta pemerintah segera membangun hunian tetap," katanya.
Kepala Dusun Sabeuguggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, Mentawai, Leisa Saogo mengatakan kondisi rumah hunian korban sudah sangat memprihatinkan rata-rata sudah rusak, dinding hunian warga banyak yang lepas.
"Untuk memenuhi kebutuhan mereka harus kembali ke kampung lama dengan cara jalan kaki," katanya.
Warganya ada 60 kepala keluarga atau 260 orang. Dia meminta pemerintah membangun hunian tetap di kilometer 14 karena lebih dekat dengan kampung lama mereka.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Yazid Fadli mengungkapkan, rumah yang akan dibangun seluruhnya 2.072 unit. Terdiri Kecamatan Pagai Selatan (tiga desa) 936 unit, Pagai Selatan (tiga desa) 447 unit, Sikakap 76 unit, Sipora Selatan 613 unit.
"Program pemerintah saat ini akan membangun pada Juli nanti. Saat ini kami sedang menunggu keputusan dari Kemenhut soal pelepasan lahan," katanya.(azh)
Warga mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap. Sebab, hunian sementara yang dibangun pemerintah saat ini sudah tidak layak digunakan sebagai hunian.
Kepala Desa Bulasat Firman Saogo mengatakan permintaan warga disebabkan kondisi hunian saat ini di Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan 70 persen sudah mengalami kerusakan. Saat ini kondisi bangunan tempat tinggal mereka di hunian sementara Pagai Selatan sudah memprihatinkan.
"Lantai rumah dari triplek dan dindingnya sudah rusak, triplek itu hanya tahan 3-6 bulan, sedangkan kini sudah dua tahun," katanya di Daima Hotel, Jalan Jendral Sudirman, Padang, Selasa (12/6/2012).
Selain itu warganya yang berasal dari 13 dusun ini tinggal di Huntara yang tidak ada air, masyarakat juga mengalami kesulitan bahan makanan. "Warga terpaksa ke pemukiman lama yang berjarak 10 kilometer jalan kaki, tempat sekolah anak juga sangat jauh ada 4 kilometer itu juga jalan kaki," tandasnya.
Selain itu kondisi fisik dan mental warga yang tinggal di hunian sementara kerap menurun. Banyak warga yang mengeluh stres dan rentan terserang penyakit.
"Ditambah lagi waktu tidur sudah tak nyaman, badai dan hujan menghantui orang, ada 730 kepala keluarga atau 3.000 jiwa kondisinya sudah memprihatinkan kami minta pemerintah segera membangun hunian tetap," katanya.
Kepala Dusun Sabeuguggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, Mentawai, Leisa Saogo mengatakan kondisi rumah hunian korban sudah sangat memprihatinkan rata-rata sudah rusak, dinding hunian warga banyak yang lepas.
"Untuk memenuhi kebutuhan mereka harus kembali ke kampung lama dengan cara jalan kaki," katanya.
Warganya ada 60 kepala keluarga atau 260 orang. Dia meminta pemerintah membangun hunian tetap di kilometer 14 karena lebih dekat dengan kampung lama mereka.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Yazid Fadli mengungkapkan, rumah yang akan dibangun seluruhnya 2.072 unit. Terdiri Kecamatan Pagai Selatan (tiga desa) 936 unit, Pagai Selatan (tiga desa) 447 unit, Sikakap 76 unit, Sipora Selatan 613 unit.
"Program pemerintah saat ini akan membangun pada Juli nanti. Saat ini kami sedang menunggu keputusan dari Kemenhut soal pelepasan lahan," katanya.(azh)
()