Kasus dugaan penyelewengan dana hibah terus diselidiki
Kasus dugaan penyelewengan dana hibah terus diselidiki
A
A
A
Sindonews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut periksa saksi terkait kasus dugaan penyelewengan program revitalisasi posyandu. Saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut meliputi pengurus Forum Garut Sehat selaku pelaksana program serta para kader dan pengelola posyandu dari beberapa daerah di Kabupaten Garut.
“Kita masih mengembangkan dan terus melakukan penyelidikan. Belum bisa disebutkan berapa orang karena masih proses,” kata Kasi Intelejen Kejari Garut Koswara menjelaskan, Selasa 5 Juni 2012.
Menurut Koswara, para kader atau pengelola Posyandu ini memilki kapasitas yang berkaitan secara langsung dengan dana bantuan hibah Gubernur Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp3,4 miliar tersebut. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan inti pertanyaan yang diajukan kepada para saksi itu.
Di tempat terpisah, Ketua Forum Garut Sehat Mukti Arief membantah bila pihaknya telah menyelewengkan dana hibah dengan modus mark up nilai barang yang dibagikan kepada seluruh posyandu di Garut. Ia pun bersikeras, pengalokasian barang ke tiap-tiap posyandu sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Sebelum bantuan itu diberikan, kami sudah melakukan sosialisasi serta survey kepada seluruh pengurus dan sekretaris kecamatan (Sekmat) dari 42 kecamatan di Garut. Dari pertemuan bersama itu, khusus untuk bantuan berupa barang, diperoleh keputusan setiap posyandu pada masing-masing kecamatan di Garut memiliki kebutuhan barang yang sama, yaitu sama-sama membutuhkan timbangan bayi dan tirai. Kesamaan ini mencapai delapan puluh lima persen,” jelasnya.
Selain berupa barang, kata Arief, bantuan yang diberikan juga dialokasikan dalam bentuk software dan brainware program posyandu. Secara total, kata dia, tiap-tiap posyandu tetap mendapatkan jatah dana dari bantuan tersebut sebesar Rp800 ribu.
“Tidak ada pengurangan. Semuanya kami alokasikan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Lagipula, saya tidak ingin anggaran hibah dari gubernur ini juga menjadi jebakan bagi tiap kabupaten dan kota lainnya. Soalnya, yang menerima dana ini bukan hanya Garut, tapi daerah lain juga,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pengurus posyandu di Kabupaten Garut mengeluhkan, bantuan yang merupakan hibah Gubernur Jabar Tahun 2011 ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selain itu, peralatan yang diberikan pun mereka duga tidak senilai dengan dana yang dijanjikan, yakni Rp800 ribu per posyandu.
“Dari pengakuan para pengurus, mereka sama sekali tidak memerlukan itu semua. Sebab barang-barang seperti timbangan bayi dan tirai sudah mereka miliki. Apalagi, kalau diuangkan, nilai barang yang diterima tidak sesuai dengan Rp800 ribu seperti yang dijanjikan,” ucap Ketua RW 04 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Encang Anwar.(azh)
“Kita masih mengembangkan dan terus melakukan penyelidikan. Belum bisa disebutkan berapa orang karena masih proses,” kata Kasi Intelejen Kejari Garut Koswara menjelaskan, Selasa 5 Juni 2012.
Menurut Koswara, para kader atau pengelola Posyandu ini memilki kapasitas yang berkaitan secara langsung dengan dana bantuan hibah Gubernur Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp3,4 miliar tersebut. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan inti pertanyaan yang diajukan kepada para saksi itu.
Di tempat terpisah, Ketua Forum Garut Sehat Mukti Arief membantah bila pihaknya telah menyelewengkan dana hibah dengan modus mark up nilai barang yang dibagikan kepada seluruh posyandu di Garut. Ia pun bersikeras, pengalokasian barang ke tiap-tiap posyandu sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Sebelum bantuan itu diberikan, kami sudah melakukan sosialisasi serta survey kepada seluruh pengurus dan sekretaris kecamatan (Sekmat) dari 42 kecamatan di Garut. Dari pertemuan bersama itu, khusus untuk bantuan berupa barang, diperoleh keputusan setiap posyandu pada masing-masing kecamatan di Garut memiliki kebutuhan barang yang sama, yaitu sama-sama membutuhkan timbangan bayi dan tirai. Kesamaan ini mencapai delapan puluh lima persen,” jelasnya.
Selain berupa barang, kata Arief, bantuan yang diberikan juga dialokasikan dalam bentuk software dan brainware program posyandu. Secara total, kata dia, tiap-tiap posyandu tetap mendapatkan jatah dana dari bantuan tersebut sebesar Rp800 ribu.
“Tidak ada pengurangan. Semuanya kami alokasikan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Lagipula, saya tidak ingin anggaran hibah dari gubernur ini juga menjadi jebakan bagi tiap kabupaten dan kota lainnya. Soalnya, yang menerima dana ini bukan hanya Garut, tapi daerah lain juga,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pengurus posyandu di Kabupaten Garut mengeluhkan, bantuan yang merupakan hibah Gubernur Jabar Tahun 2011 ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selain itu, peralatan yang diberikan pun mereka duga tidak senilai dengan dana yang dijanjikan, yakni Rp800 ribu per posyandu.
“Dari pengakuan para pengurus, mereka sama sekali tidak memerlukan itu semua. Sebab barang-barang seperti timbangan bayi dan tirai sudah mereka miliki. Apalagi, kalau diuangkan, nilai barang yang diterima tidak sesuai dengan Rp800 ribu seperti yang dijanjikan,” ucap Ketua RW 04 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Encang Anwar.(azh)
()
Explore More